Bertemu Bos BKPM, Pengusaha Mengeluh Kondisi Industri Tekstil Makin Mengkhawatirkan
Merdeka.com - Pengusaha tekstil yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Serat Sintesis dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menemui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Dalam pertemuan tersebut, para pengusaha mengungkapkan kondisi industri saat ini. Hal itu disampaikan kepada
Ketua Umum APSyFI, Ravi Shankar mengungkapkan saat ini market tekstil di Tanah Air tengah mengalami krisis, karena diserbu oleh produk impor luar negeri. Longgarnya kebijakan impor membuat industri dalam negeri kewalahan melawan barang-barang impor tersebut.
Dia mengungkapkan, pemain terbesar di industri hulu adalah China dan India. Sementara sektor hilir adalah Vietnam dan Bangladesh. Negara-negara tersebut memiliki kapasitas produksi yang besar sehingga mereka perlu mencari pasar, termasuk Indonesia.
-
Gimana caranya Kemendag lindungi industri tekstil? Yaitu melalui pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard.
-
Apa aja produk tekstil impor yang Kemendag selidiki? Produk-produk tersebut di antaranya pakaian dan aksesori pakaian, kain, tirai, karpet, benang stapel, filamen benang (yarn), ubin keramik, evaporator kulkas dan pembeku (freezer), baja, kertas, lysine, pelapis keramik, dan plastik kemasan.
-
Siapa yang berdialog dengan Pelaku UMKM di Banyumas? Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri silaturahmi bersama Asosiasi Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (9/1/2024).
-
Apa yang dibahas oleh industri pariwisata Bali saat bertemu Pj Gubernur? Selain membicarakan sejumlah isu di bidang pariwisata, pertemuan yang berlangsung di Ruang Adi Sabha Kantor Gubernur Bali itu juga membahas mekanisme pungutan wisatawan mancanegara (wisman) yang mulai diberlakukan 14 Februari 2024.
-
Siapa yang terlibat dalam pertemuan tersebut? Kepala Badan Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Hadi Tjahyanto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (5/3/).
-
Siapa yang bertemu untuk membahas peluang kerja sama? Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah bertemu Duta Besar untuk Laos, Grata Endah Werdaningtyas.
Alhasil, saat ini industri tekstil Tanah Air dari hulu hingga hilir sudah dikuasai oleh produk asing. Sebab produk dalam negeri kalah dalam hal daya saing.
"Jadi karena daya saing kita problem, dan negara yang tadi bersaing itu sudah bikin skala dunia kapasitasnya. Mereka punya kelebihan kapasitas, mau tembus ke market Indonesia. Jadi market Indonesia sekarang dalam kondisi kritis karena barang masuk, barang hulu, barang hilir, garmen semuanya," kata dia saat ditemui di Kantor BKPM, Jakarta, Rabu (11/12).
Pemerintah Turun Tangan
Selain itu, negara-negara tersebut memiliki Harga Pokok Produksi (HPP) yang bersaing. Sementara di Indonesia HPP masih cukup tinggi terlebih dengan mahalnya harga bahan baku.
"Indonesia kuat, tapi saat ini tekstil lagi dalam kondisi kritis. Kenapa? itu ya pertama reformasi itu kita cost-nya naik, sambil negara yang bersaing," ujarnya.
Oleh karena itu, dia meminta pemerintah perlu segera turun tangan mengatasi kondisi ini. Dengan cara memberi dukungan melalui kebijakan yang mampu membuat industri dalam negeri mampu bersaing dan menguasai pasar.
"Jadi dalam konteks itu, itu kita bahas perlu jangka panjang policy (kebijakan). Pasar dalam negeri itu harus kita bisa kuasai. Kepastian prioritas buat produk dalam negeri itu perlu kita utamakan. Dari situ muncul bagaimana bisa meningkatkan ekspor. Kan daya saingnya harus itu, itu juga kita bahas ada beberapa policy yang meningkatkan cost kami atau yang untuk kelancaran bisnis, itu kita bahas," tutupnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Airlangga menegaskan, saat ini pemerintah sedang mempersiapkan upaya untuk mengurus permasalahan di industri padat karya, termasuk Sritex.
Baca SelengkapnyaMenteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengamini adanya fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal di industri tekstil.
Baca SelengkapnyaSedikitnya 11.000 buruh di industri tekstil pada perusahan besar mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Baca SelengkapnyaPeraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 memicu komoditas tekstil impor secara lebih bebas ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaIndustri tekstil membutuhkan langkah inovatif agar bisa bangkit dari keterpurukan.
Baca SelengkapnyaAsosiasi berharap Sri Mulyani lakukan penyelidikan oknum mafia impor ilegal.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menyebut anjloknya kinerja tekstil domestik dan PHK massal akibat dari serbuan barang impor.
Baca SelengkapnyaMasuknya barang impor tekstil dan produk tekstil (TPT) menghambat pertumbuhan pasar dalam negeri.
Baca SelengkapnyaPengusaha ingin agar pemerintah melakukan kebijakan untuk menekan angka PHK.
Baca SelengkapnyaPemerintah diharap bersikap responsif serta tepat sasaran, sehingga sektor padat karya tekstil ini bisa bertahan menghadapi turbulensi ekonomi.
Baca SelengkapnyaAngka ini meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sekitar 25.000 orang yang di-PHK.
Baca SelengkapnyaPemerintah dituntut lebih serius dalam mengungkap pelaku di balik impor ilegal.
Baca Selengkapnya