Follow
BKPM akui iuran Tapera jadi beban baru bagi investor
Merdeka.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengaku Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) memberikan beban baru buat investor. Dari pelaksanaannya, beleid turunannya bisa diterapkan untuk meringankan para pengusaha tersebut.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menjelaskan nantinya akan melihat beleid turunan dari Tapera yang bisa memaksimalkan peran Pemerintah.
"Memang begini, sudah ada yang sampaikan ke saya, itu secara kalkukasi ada beban baru investasi di Indonesia. Tapi ini kan baru undang-undang yang muncul, turunan UU itu yakni Peraturan Pemerintah (PP) belum ada," ujar Franky di kantornya, Jakarta, Rabu (2/3)
-
Apa itu keringanan PBB di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kemudahan dan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024.
-
Siapa yang mendorong Kemenpan RB buat aturan? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Apa yang dilakukan pemerintah untuk meyakinkan investor? Presiden, lanjut Nurul, telah mengangkat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN. Menurutnya, hal itu bukti bahwa IKN tetap berlanjut.
-
Apa dampak dari kebijakan Kemendag di Pasar Tanah Abang? Kebijakan Kementerian Perdagangan memberi dampak signifikan bagi para pedagang fisik seperti di Tanah Abang ini. 'Selain laris, yang berbelanja sudah mulai ramai. Pembeli memang belum pulih seperti dulu, tetapi wajah penjual sudah mulai tersenyum. Kalau ditanya apakah sudah ada yang belanja, sebagian besar bilang sudah,'
-
Kenapa Kemnaker mendorong perusahaan menerapkan struktur dan skala upah? Penerapan Struktur dan Skala Upah sangat strategis untuk menciptakan suasana yang kondusif di perusahaan. Kondusifitas tersebut akan tercermin dari nilai upah pekerja/buruh yang merupakan konversi dari bobot jabatan/pekerjaannya.
-
Bagaimana Kemenko Perekonomian ingin meningkatkan kemudahan mobilitas investor? Dalam kerja sama ini, kedekatan geografis antara Kawasan Batam Bintan Karimun (BBK) dan Singapura menjadi motor penggerak kemudahan tersebut.
Franky menambahkan adanya iuran tumpang tindih yang diwajibkan Pemerintah buat pengusaha nantinya akan dibicarakan dengan stakeholder terkait.
"PP ini kita lihat. Tapi memang ada konsekuensinya menambah dana lagi, disisi lain, ada BPJS Kesehatan itu beberapa masih harus semacam dua kali bayar, ada ditanggung insurance, tapi BPJS wajib," jelas dia.
Franky menuturkan permasalahan iuran bagi para pekerja akan diselesaikan melalui Peraturan Pemerintah terlebih dahulu.
"Nah ini belum clear, sehingga menyelesaikan satu dulu, yang ini selesaikan PPnya," pungkas dia.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Aturan Tapera terbaru semakin menambah beban baru bagi pemberi kerja maupun pekerja
Baca Selengkapnya
PKS berikan catatan terkait perubahan peraturan soal Tapera tersebut.
Baca Selengkapnya
Sanksi juga disiapkan pemerintah pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta Tapera.
Baca Selengkapnya
Besaran iuran ditetapkan sebesar 3 persen dari gaji atau upah untuk Peserta Pekerja dan penghasilan untuk Peserta Pekerja Mandiri.
Baca Selengkapnya
Nantinya, pada akhir masa kepesertaan peserta akan memperoleh dana hasil pemupukan beserta simpanan pokok.
Baca Selengkapnya
Warganet bereaksi keras terhadap wacana iuran Tapera tersebut
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) 21/2024 yang merupakan perubahan dari PP 25/2020 untuk iuran Tapera.
Baca Selengkapnya
Program Tapera sudah dibentuk sejak lima tahun yang lalu, namun dalam pelaksanaan awalnya diperuntukkan guna membentuk kredibilitas terlebih dahulu.
Baca Selengkapnya
Kepesertaan simpanan Tapera juga menyasar termasuk karyawan swasta dan pekerja lain yang menerima gaji atau upah.
Baca Selengkapnya
Beban pungutan yang telah ditanggung pemberi kerja saat ini sebesar berkisar 18,24 sampai 19,74 persen.
Baca Selengkapnya
Pemberi kerja wajib membayarkan paling lambat pada tanggal 10 setiap bulannya.
Baca Selengkapnya
Bagi masyarakat yang masuk dalam kategori berpenghasilan rendah dan belum memiliki rumah pertama dapat mengajukan manfaat pembiayaan Tapera.
Baca Selengkapnya