Bos Bappenas: Bonus demografi bisa dimanfaatkan kalau kita punya generasi cerdas

Merdeka.com - Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengakui stunting atau gizi buruk merupakan masalah yang serius bagi keberlangsungan sumber daya manusia (SDM) ke depan. Mengingat Indonesia kini sudah mulai masuk masa bonus demografi yang diprediksi akan mencapai puncaknya pada 2030 mendatang.

"Jadi persiapannya harus dari sekarang. Kalau kita tidak hati-hati, maka bonus demografi ini jadinya tidak menguntungkan buat kita kalau kita tidak serius soal stunting," kata Bambang dalam diskusi media, Cegah Stunting, Investasi untuk Masa Depan Anak Bangsa, di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (28/5).

"Bonus demografi dapat dimanfaatkan kalau kita punya generasi muda yang cerdas," tambah Bambang.

Untuk diketahui, pencegahan terhadap stunting atau gizi buruk sudah menjadi prioritas nasional pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 dan 2019. Ini sangat penting karena satu dari tiga anak balita Indonesia menderita stunting saat ini.

Pada tahun 2018, pemerintah telah fokus melakukan pencegahan dan penurunan stunting di 100 kabupaten atau kota prioritas. Angka tersebut meningkat menjadi 160 kabupaten atau kota pada 2019.

Salah satu Presenter Tina Talisa mengungkapkan, selain menjadi masalah serius, stunting berpengaruh terhadap bonus demografi Indonesia. Untuk itu, persoalan ini harus terus diangkat secara bersama-sama guna mencegah terjadinya stunting.

"Kami berharap Bappenas dan kementerian lembaga lainnya dapat mengangkat ini semua. Khawatir jika tidak dilakukan sekarang bukan menjadi bonus demografi maka menjadi demografi bencana," imbuhnya.

Sebelumnya, pemerintah sendiri telah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam menyambut bonus demografi pada tahun 2030 mendatang. Dengan demikian, tingginya populasi usia produktif tersebut dapat memberikan efek positif terhadap daya saing bangsa.

Tahun 2018 pemerintah mengubah sedikit haluan, di mana berpindah ke pembangunan SDM, tapi bukan berarti pembangunan infrastruktur berhenti," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Jakarta

Dia menjelaskan, hal itu sebagai persiapan menghadapi terjadinya bonus demografi. Di mana populasi masyarakat usia produktif jauh lebih banyak dibanding usia non produktif.