Bos Bappenas Minta BPS Jaga Kerahasiaan Data Agar Tak Bocor
Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa, meminta Badan Pusat Statistik (BPS) menjaga kerahasiaan sebuah data agar tidak bocor ke publik. Kasus kebocoran data atau jual beli data pribadi yang beberapa waktu lalu heboh di media massa telah menimbulkan keresahan yang luar biasa di tengah masyarakat.
"Meskipun hal ini tidak mungkin terjadi di BPS, karena bukan domain dari BPS, namun kejadian tersebut membuat masyarakat berfikir untuk ikut memberikan data-data yang terkait dengan data pribadi mereka," ujarnya, Jumat (25/6).
Oleh karenanya, Suharso meminta BPS agar bisa terus menjaga kepercayaan responden bahwa data yang diberikannya tidak akan dibocorkan ke publik. "Karena itu jadi tantangan bagi BPS, bagaimana hal ini disikapi secara responsif sehingga mampu meyakinkan para responden bahwa data yang mereka berikan kepada BPS terjamin kerahasiaan dan keamanan," imbuh dia.
-
Kenapa sekretaris harus menjaga kerahasiaan informasi? Mereka juga memiliki tugas dalam menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia dan penting.
-
Apa tugas utama Bappenas? Kementerian PPN/Bappenas pada dasarnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
-
Siapa yang bertanggung jawab di BPS? Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga nonkementerian di Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
-
Mengapa pembangunan bunker sangat dirahasiakan? Detail lengkap mengenai pembangunan kompleks ini tidak bisa diberikan, karena adanya keamanan yang ketat.
-
Bagaimana cara melindungi data PNS dari WhatsApp? 'Untuk aplikasi perpesanan seperti WhatsApp dan WeChat, akun dapat dicuri dengan mudah, dan jika Anda mendiskusikan bisnis resmi dengan orang lain di aplikasi ini, Anda tidak akan tahu apakah itu benar-benar orang di balik layar,' tambahnya.
-
Siapa yang tidak boleh tahu informasi pribadi? Informasi KeuanganDetail seperti nomor rekening bank, informasi kartu kredit, gaji, atau detail utang harus dijaga ketat. Memberikan informasi ini kepada orang yang tidak dikenal atau dipercaya dapat mengakibatkan pencurian identitas atau penipuan.
Dia juga berharap agar BPS terus meningkatkan kiprahnya dalam menghasilkan data yang berkualitas dan terpercaya. "Keberadaan data yang akurat, objektif, cepat, dan kredibel di era digitalisasi saat ini jadi sangat penting, dimana pemerintah harus mengambil kebijakan secara cepat dan tepat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan," tuturnya.
Terlebih saat masa pandemi Covid-19 ini, dimana data yang berkualitas dan aktual disertai analisis yang baik disebutnya sangat diperlukan. Bukan hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat luas termasuk oleh dunia usaha.
"Tantangan BPS ke depan kian besar, dimana tuntutan akan data yang berkualitas dan beragam semakin meningkat. Privacy concern daripada para responden juga jadi tantangan yang perlu disikapi dengan responsif," tukas Suharso.
Manfaatkan Big Data
Suharso juga mendesak BPS untuk menggunakan big data dan kemajuan teknologi yang saat ini jadi tantangan tersendiri. Menurut dia, BPS harus mampu memanfaatkan big data sebagai alternatif sumber data baru yang menghasilkan data statistik resmi dengan lebih cepat, dan jeda waktu (time lag) mendekati nol.
"BPS sebagai satu-satunya lembaga penyedia official statistic di Indonesia kita harapkan terus mampu meningkatkan kinerjanya dengan begitu banyaknya produsen data di luar yang berlomba-lomba menghasilkan data yang akurat dan cepat," imbuh Suharso.
Suharso menuturkan, data yang akurat serta time lag yang relatif bisa nol dan cepat akan memberikan nilai tambah. Sebab, ia menambahkan, manfaat data sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pemerintah kini kian diperlukan.
Dia lantas mengambil contoh pelaksanaan sensus penduduk pada 2020 lalu yang dilakukan dengan menggunakan metode online. Itu diterapkan dengan memanfaatkan data dari Ditjen Dukcapil Kemendagri sebagai basis data dasar, yang dinilainya merupakan bentuk sinergi yang sangat baik.
Oleh karenanya, Suharso berharap praktik-praktik seperti itu bisa terus dilanjutkan di masa mendatang. "Kami percaya dengan kemampuan dan pengalaman/integritas saudara akan mampu, dan kami harap dapat dibuktikan melalui serangkaian tahapan kegiatan pekerjaan yang segera akan dijalankan, untuk membawa BPS menjadi lembaga yang lebih maju, dan bahkan menjadi world class," tuturnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pembaruan data diyakini berkontribusi besar terhadap tingkat efektivitas kebijakan pemerintah.
Baca Selengkapnyaenko Polhukam Hadi mengatakan menurut analisa BSSN, ada sebagian data yang bocor, tidak sesuai dengan data asli
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran mengatakan bahwa data pertahanan adalah bersifat rahasia.
Baca SelengkapnyaDalam kehidupan negara demokrasi untuk menjaga kerahasiaan negara menjadi sebuah tantangan tersendiri.
Baca SelengkapnyaSandiaga menyebut perlu peningkatan kewaspadaan setelah beredar informasi pembobolan data pemilih Pemilu.
Baca SelengkapnyaIa mengingatkan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar
Baca SelengkapnyaDikarenakan Kementerian ATR/BPN memiliki data tentang sertifikat lahan serta identitas warga
Baca SelengkapnyaTito memastikan data yang diserahkan kepada KPU aman dan dalam bentuk dokumen digital dan terperinci setiap kabupaten dan kota.
Baca SelengkapnyaMenurut DPR, momentum pelaksanaan pilkada seperti saat ini berpotensi memunculkan kasus politisasi bansos.
Baca SelengkapnyaFahmi meminta agar BSSN melakukan evaluasi menyeluruh.
Baca SelengkapnyaCalon Presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi informasi bocornya data 204 juta pemilih Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaBudi Ari sempat diberondong pertanyaan namun enggan meladeni.
Baca Selengkapnya