Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bos Bappenas Minta BPS Jaga Kerahasiaan Data Agar Tak Bocor

Bos Bappenas Minta BPS Jaga Kerahasiaan Data Agar Tak Bocor Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. ©2021 Foto: Humas Bappenas

Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa, meminta Badan Pusat Statistik (BPS) menjaga kerahasiaan sebuah data agar tidak bocor ke publik. Kasus kebocoran data atau jual beli data pribadi yang beberapa waktu lalu heboh di media massa telah menimbulkan keresahan yang luar biasa di tengah masyarakat.

"Meskipun hal ini tidak mungkin terjadi di BPS, karena bukan domain dari BPS, namun kejadian tersebut membuat masyarakat berfikir untuk ikut memberikan data-data yang terkait dengan data pribadi mereka," ujarnya, Jumat (25/6).

Oleh karenanya, Suharso meminta BPS agar bisa terus menjaga kepercayaan responden bahwa data yang diberikannya tidak akan dibocorkan ke publik. "Karena itu jadi tantangan bagi BPS, bagaimana hal ini disikapi secara responsif sehingga mampu meyakinkan para responden bahwa data yang mereka berikan kepada BPS terjamin kerahasiaan dan keamanan," imbuh dia.

Dia juga berharap agar BPS terus meningkatkan kiprahnya dalam menghasilkan data yang berkualitas dan terpercaya. "Keberadaan data yang akurat, objektif, cepat, dan kredibel di era digitalisasi saat ini jadi sangat penting, dimana pemerintah harus mengambil kebijakan secara cepat dan tepat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan," tuturnya.

Terlebih saat masa pandemi Covid-19 ini, dimana data yang berkualitas dan aktual disertai analisis yang baik disebutnya sangat diperlukan. Bukan hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat luas termasuk oleh dunia usaha.

"Tantangan BPS ke depan kian besar, dimana tuntutan akan data yang berkualitas dan beragam semakin meningkat. Privacy concern daripada para responden juga jadi tantangan yang perlu disikapi dengan responsif," tukas Suharso.

Manfaatkan Big Data

Suharso juga mendesak BPS untuk menggunakan big data dan kemajuan teknologi yang saat ini jadi tantangan tersendiri. Menurut dia, BPS harus mampu memanfaatkan big data sebagai alternatif sumber data baru yang menghasilkan data statistik resmi dengan lebih cepat, dan jeda waktu (time lag) mendekati nol.

"BPS sebagai satu-satunya lembaga penyedia official statistic di Indonesia kita harapkan terus mampu meningkatkan kinerjanya dengan begitu banyaknya produsen data di luar yang berlomba-lomba menghasilkan data yang akurat dan cepat," imbuh Suharso.

Suharso menuturkan, data yang akurat serta time lag yang relatif bisa nol dan cepat akan memberikan nilai tambah. Sebab, ia menambahkan, manfaat data sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pemerintah kini kian diperlukan.

Dia lantas mengambil contoh pelaksanaan sensus penduduk pada 2020 lalu yang dilakukan dengan menggunakan metode online. Itu diterapkan dengan memanfaatkan data dari Ditjen Dukcapil Kemendagri sebagai basis data dasar, yang dinilainya merupakan bentuk sinergi yang sangat baik.

Oleh karenanya, Suharso berharap praktik-praktik seperti itu bisa terus dilanjutkan di masa mendatang. "Kami percaya dengan kemampuan dan pengalaman/integritas saudara akan mampu, dan kami harap dapat dibuktikan melalui serangkaian tahapan kegiatan pekerjaan yang segera akan dijalankan, untuk membawa BPS menjadi lembaga yang lebih maju, dan bahkan menjadi world class," tuturnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pejabat Bappenas Ada yang Terdaftar Penerima Bansos, Sekjen Langsung Tertawa
Pejabat Bappenas Ada yang Terdaftar Penerima Bansos, Sekjen Langsung Tertawa

Pembaruan data diyakini berkontribusi besar terhadap tingkat efektivitas kebijakan pemerintah.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Menko Hadi Blak-blakan Biang Kerok Kebocoran 6 Juta Data NPWP, Termasuk Milik Jokowi
VIDEO: Menko Hadi Blak-blakan Biang Kerok Kebocoran 6 Juta Data NPWP, Termasuk Milik Jokowi

enko Polhukam Hadi mengatakan menurut analisa BSSN, ada sebagian data yang bocor, tidak sesuai dengan data asli

Baca Selengkapnya
TKN Prabowo-Gibran Tegaskan Data Pertahanan Rahasia Negara: Data Nasabah dan Pasien Saja Rahasia
TKN Prabowo-Gibran Tegaskan Data Pertahanan Rahasia Negara: Data Nasabah dan Pasien Saja Rahasia

TKN Prabowo-Gibran mengatakan bahwa data pertahanan adalah bersifat rahasia.

Baca Selengkapnya
Ganjar dan Anies Minta Prabowo Buka Data Pertahanan, TKN: Jelas Tidak Mau, Pertahanan Perlu Kerahasiaan
Ganjar dan Anies Minta Prabowo Buka Data Pertahanan, TKN: Jelas Tidak Mau, Pertahanan Perlu Kerahasiaan

Dalam kehidupan negara demokrasi untuk menjaga kerahasiaan negara menjadi sebuah tantangan tersendiri.

Baca Selengkapnya
Risau Dugaan Kebocoran Data Pemilih, Sandiaga Harap Pemilu Tetap Berjalan Jujur dan Adil
Risau Dugaan Kebocoran Data Pemilih, Sandiaga Harap Pemilu Tetap Berjalan Jujur dan Adil

Sandiaga menyebut perlu peningkatan kewaspadaan setelah beredar informasi pembobolan data pemilih Pemilu.

Baca Selengkapnya
Kominfo Buka Suara Tanggapi Heboh Data NPWP Jokowi, Kaesang & Gibran Bocor
Kominfo Buka Suara Tanggapi Heboh Data NPWP Jokowi, Kaesang & Gibran Bocor

Ia mengingatkan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar

Baca Selengkapnya
Menko Hadi Minta Kementerian ATR Perkuat Pengamanan Data: Karena Simpan Dokumen Milik Rakyat
Menko Hadi Minta Kementerian ATR Perkuat Pengamanan Data: Karena Simpan Dokumen Milik Rakyat

Dikarenakan Kementerian ATR/BPN memiliki data tentang sertifikat lahan serta identitas warga

Baca Selengkapnya
Tito: Kalau Data Pemilih Bocor Tak Mungkin Kemendagri, tapi KPU
Tito: Kalau Data Pemilih Bocor Tak Mungkin Kemendagri, tapi KPU

Tito memastikan data yang diserahkan kepada KPU aman dan dalam bentuk dokumen digital dan terperinci setiap kabupaten dan kota.

Baca Selengkapnya
Komisi VIII DPR Minta Bansos Tak Jadi Alat Politik di Pilkada 2024
Komisi VIII DPR Minta Bansos Tak Jadi Alat Politik di Pilkada 2024

Menurut DPR, momentum pelaksanaan pilkada seperti saat ini berpotensi memunculkan kasus politisasi bansos.

Baca Selengkapnya
BAIS TNI Diretas Hacker, Sangat Berbahaya untuk Keamanan Intelijen
BAIS TNI Diretas Hacker, Sangat Berbahaya untuk Keamanan Intelijen

Fahmi meminta agar BSSN melakukan evaluasi menyeluruh.

Baca Selengkapnya
204 Juta Data Pemilih Diduga Bocor, Ini Respons Anies
204 Juta Data Pemilih Diduga Bocor, Ini Respons Anies

Calon Presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi informasi bocornya data 204 juta pemilih Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Buntut Peretasan PDNS, Menkopolhukam Rapat Tertutup dengan Menkominfo dan BSSN
Buntut Peretasan PDNS, Menkopolhukam Rapat Tertutup dengan Menkominfo dan BSSN

Budi Ari sempat diberondong pertanyaan namun enggan meladeni.

Baca Selengkapnya