Bos BKPM: Indonesia Harus Jemput Bola Tarik Investasi Sektor Manufaktur

Merdeka.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menegaskan Indonesia harus 'jemput bola' untuk menarik investasi dari luar, terutama untuk sektor manufaktur yang membutuhkan upaya lebih. Saat ini, negara-negara tetangga juga sedang berusaha untuk menggaet investor asing untuk masuk ke ke negaranya.

"Bagi saya yang harus jadi fokus perhatian memang investasi di sektor manufaktur. Itu rebutannya banyak sekali. Jadi Vietnam, Thailand, Malaysia, India, Bangladesh, itu rebutannya gila-gilaan," kata dia, saat ditemui, di ICE BSD, Banten, Kamis (17/10).

Dia menjelaskan, langkah tersebut sudah mulai dijalankan. Pihaknya bekerja sama dengan sejumlah Kementerian untuk mengirimkan delegasi bisnis untuk bertemu investor di luar negeri.

"Saya kira perlu mendukung, untuk manufaktur kita harus jemput bola. Makanya kami kerja erat dengan Kementerian Perindustrian. Minggu lalu BPKM dan Kemenperin bikin satu delegasi ke Tiongkok untuk bertemu dengan industri meubel dan produk kayu. Untuk manufaktur kita harus jemput bola, harus dikawal sampai ke ujung," urai Lembong.

"Tekstil dan alas kaki, kita menerima buyers merek-merek dari Amerika mau menggeser lebih banyak order dari China ke Indonesia," imbuhnya.

Mantan Menteri Perdagangan ini menambahkan, tantangan untuk pengembangan industri, khususnya home industri di Indonesia adalah ketersediaan pasokan bahan baku dari industri hulu.

"Industri padat modal di hulu jadi basis dari home industri itu cenderung Investasi besar. Jadi di situ skala ekonomi sangat penting. Tadi Menteri Perindustrian investasi di petrokimia itu sekali tanam 50 triliun. Tentu mengawal investasi Mega proyek seperti itu merupakan tantangan tersendiri tapi sekali jadi itu akan menjadi basis semua cabang pohon industri," lanjut Lembong.

Karena itu, pengawalan dari pemerintah serta kepastian hukum perlu diberikan agar ada dapat memberikan kondisi nyaman kepada investor. "Tapi investor yang akan mengambil risiko puluhan triliun benar-benar memerlukan kepastian hukum, kawalan dari awal sampai akhir," tandasnya.