Bos Pajak: Tak ikut tax amnesty, kena denda 200 persen
Merdeka.com - Pemerintah terus mengoptimalkan program pengampunan pajak (tax amnesti). Salah satu tujuannya dapat menarik dana warga negara Indonesia yang ada di luar negeri.
Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Ken Dwijugiasteadi mengatakan saat ini terdapat 6.000 data orang Indonesia yang menyimpan dananya di luar negeri. Ken pun mengancam untuk memberikan sanksi berupa denda sebesar 200 persen apabila para orang Indonesia itu tak ikut pengampunan pajak.
"Saya punya data itu. Itu yang akan saya pake kalau nanti mereka pilih 2 persen apa 200 persen (kalau tidak ikut tax amnesty)," ujar Ken di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis malam.
-
Siapa orang terkaya di Indonesia? Adapun Prajogo Pangestu seorang pengusaha yang masuk posisi pertama sebagai orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan bersih sekitar 55,6 miliar dollar AS atau sekitar Rp862,8 triliun (dalam kurs Rp 15.519 per USD).
-
Siapa saja yang termasuk Bank Pemerintah di Indonesia? Daftar bank BUMN di Indonesia antara lain adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
-
Apa yang terjadi di Indonesia? Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan dalam sepekan ke depan hampir seluruh wilayah di Indonesia akan dilanda suhu panas.
-
Apa nama mata uang Indonesia? Rupiah merupakan nama mata uang Indonesia yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Indonesia.
Ken memperkirakan para wajib pajak mulai akan mendaftarkan program tersebut pada bulan depan karena cukup memakan proses adminitrasi.
"Perlu proses lah. Ya mungkin September," imbuhnya.
Ken juga menegaskan, para wajib pajak harus berhati-hati bila tidak mengikuti program tax amnesty yang dilangsungkan sampai dengan 31 Maret 2017 tersebut. "Belum (semua), tapi yang berjanji banyak," tegas Ken.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Laporan Kementerian Keuangan mencatat total pajak transaksi kripto dari 2022 hingga 2024 mencapai Rp539,72 miliar.
Baca SelengkapnyaJokowi sudah memerintahkan Kominfo maupun BSSN untuk memitigasi secepatnya.
Baca SelengkapnyaKarena melaporkan SPT tidak benar, wajib pajak ini dianggap merugikan negara Rp1 miliar.
Baca SelengkapnyaAnies mengatakan akan menarik pajak di 100 orang terkaya di Indonesia, yang lebih berkeadilan
Baca SelengkapnyaData log access dalam 6 tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP.
Baca SelengkapnyaAmar putusan terhadap terdakwa Eko ini dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Tongani.
Baca SelengkapnyaAngka penerimaan pajak ini kemudian meningkat hingga Rp6,76 triliun pada tahun 2023.
Baca SelengkapnyaMenurut Cak Imin, ketimpangan itu harus dibenahi. Dia berharap, ketimpangan Tanah Air bisa ditekan.
Baca SelengkapnyaBudi Arie telah mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait kebocoran data 6 juta NPWP itu.
Baca SelengkapnyaAdapun Ditjen Pajak Kemenkeu menyatakan tengah mendalami kasus dugaan kebocoran data NPWP
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyebut masih ada pemilik usaha yang takut dikejar pajak
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi angkat bicara komentari kabar soal kasus dugaan bocornya data NPWP miliknya dan jutaan warga Indonesia.
Baca Selengkapnya