BPS Catat Potensi Desa Meningkat di 2018
Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) secara resmi mencatat hasil Potensi Desa (Podes) 2018 sebanyak 83.931 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa. Angka ini meningkat dibandingkan data pada 2014 atau 10 tahun lalu yang hanya mencapai 82.190 wilayah saja.
"Tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah desa atau kelurahan sebesar 1.741 desa dari tahun 2014," kata Kepala BPS, Suhariyanto di Kantornya, Jakarta, Senin (10/12).
Suhariyanto mengungkapkan dari 83.931 wilayah Podes tersebut terdiri dari 75,436 desa, 8.444 kelurahan, dan 51 Unit Pemukiman Trasnmigrasi (UPT) atau Satuan Pemukimam Transmigrasi (SPT). Kemudian Podes juga mencatat sebanyak 7.232 kecamatan dan 514 kabupaten dan kota.
-
Apa manfaat Data Desa Presisi untuk Kalimantan Timur? Dengan memiliki data yang presisi, dapat merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran serta meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya yang tersedia.
-
Dimana Data Desa Presisi dibahas di Kalimantan Timur? Kegiatan yang digelar di The Royal Suite Hotel Balikpapan pada Senin (29/1) ini dihadiri puluhan peserta.
-
Bagaimana BPK bantu desa pakai Dana Desa? Kami sedang bangun agar rekomendasi BPK tidak hanya berbasis atas kepatuhan. Tetapi juga melihat apakah desanya sudah sejahtera dan mandiri. Jika belum, apa masalahnya dan solusi seperti apa. Rekomendasi harusnya itu. Karena maju tidaknya pembangunan Indonesia itu bergantung pada pembangunan di desa.
-
Di mana saja BSI membangun desa? 'Hingga saat ini BSI telah membina 15 Desa, 4 Klaster di 10 Provinsi dengan 4.095 orang penerima manfaat,' ungkap Anton.
-
Bagaimana cara Badan Pertanahan Nasional memberdayakan tanah di Desa Purwabakti? Saat ini, desa tersebut sudah berada pada tahap penataan akses di mana tanah di desa tersebut sedang diberdayakan dengan cara pembinaan pertanian, pariwisata, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
-
Kapan desa itu berkembang pesat? Desa ini pernah berkembang pesat pada abad ketujuh dan keenam SM, sebelum ditumpas lawan.
Adapun wilayah adminitrasi tingkat desa tersebut bisa dilakukan berdasarkan tiga syarat. Pertama yakni ada wilayah dengan batas yang jelas, kedua ada penduduk yang menetap, dan ketiga ada pemerintah desa atau kelurahan.
Sebelumnya, Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, pendataan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan sebanyak tiga kali dalam 10 tahun. Di mana, tujuannya untuk memetakan indivasi mengenai infrastruktur, potensi ekonomi dan sosial, potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki oleh desa.
"Tahun 2018 kita nanti mengcover seluruh desa dan kelurahan 82.000, semua kita datangi satu-satu. Nanti kita lihat berapa desa yang bergeser dari tertinggal ke berkembang. Berkembang kemudian menjadi mandiri dan apakah pekerjaan yang dilakukan pemerintah sudah tercermin di sana," ujarnya di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Kamis (19/4).
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Data Desa Presisi resmi diluncurkan pertama kali di Nagari Panampuang, Ampek Angkek, Agam, Sumatera Barat. Data ini diklaim sangat akurat.
Baca SelengkapnyaHingga September 2024, Kementerian ATR/BPN telah mampu mendaftarkan 117,9 juta bidang tanah dengan menghasilkan penambahan nilai ekonomi sebesar Rp6.721 triliun
Baca SelengkapnyaPindeskel merupakan ajang publikasi berbagai keberhasilan dan inovasi yang dilakukan pemerintah daerah, desa, maupun kelurahan.
Baca SelengkapnyaHingga September 2024, Kementerian ATR/BPN telah mampu mendaftarkan 117,9 juta bidang tanah dengan menghasilkan penambahan nilai ekonomi sebesar Rp6.721 triliun
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data kemiskinan BPS penduduk miskin perkotaan telah turun dari 12,2 juta orang pada Maret 2021 menjadi 11,9 juta orang pada September 2022.
Baca SelengkapnyaTahun ini pemerintah telah menganggarkan Rp70 triliun untuk dana desa. Dana desa ini dibagi menjadi dua, yakni dana desa non-BLT dan dana desa BLT.
Baca SelengkapnyaAnggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.
Baca SelengkapnyaRosan menyebut, investasi hingga Juni 2024 mencapai Rp5.931 triliun dan di akhir 2024 berpotensi mencapai Rp6.360 triliun.
Baca SelengkapnyaJokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.
Baca SelengkapnyaPenghargaan Merdeka Awards 2023 menjadi memotivasi untuk menghadirkan kekhasan, keunikan, dan inovasi
Baca SelengkapnyaBupati Ipuk menyampaikan, pengukuhan masa jabatan kepala desa ini bagian dari percepatan pelayanan untuk masyarakat.
Baca Selengkapnya