Buka-bukaan Pemerintah soal Bandara Kertajati yang Tak Laku

Merdeka.com - Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Kertajati kembali menjadi sorotan karena masalah penumpang yang sepi. Direktur Utama Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), Virda Dimas Eka Putra, mengatakan bahwa jumlah penumpang yang berangkat melalui Bandara Kertajati tercatat baru sekitar 25.000 penumpang. Angka ini masih jauh dari target yang dicanangkan sebesar 2,7 juta penumpang sejak beroperasi pada Mei 2018 lalu.

Virda mengatakan, dari jumlah penumpang tersebut, rata-rata masyarakat melakukan penerbangan pada saat akhir pekan. Sedangkan untuk hari kerja sendiri masih sangat minim.

"Persentase kalau weekday mungkin masih 50 persen ke bawah. Kalau weekend bisa 70 persen ke atas," katanya beberapa waktu lalu.

Sementara itu, dari jumlah penerbangan yang diberangkatkan di BIJB, paling banyak menyisir ke daerah Surabaya. "(yang paling ramai?) Surabaya. Karena punya konekting juga, jadi bisa ke Bali, Timur. (Sementara) Medan baru sebulan," tambahnya.

Melihat fakta ini, pemerintah melakukan berbagai cara. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bahkan mengimbau para aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) dan tokoh masyarakat di Jawa Barat, untuk melakukan aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Himbauan tersebut menyusul rendahnya tingkat keterisian penumpang di Bandara tersebut.

"Oleh karena itu, kita kemarin kan terus terang saja kekurangan sosialisasi, bahwa penerbangan yang ada disitu itu kurang terinformasikan secara masif di lapangan," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa di Kemenko Maritim, Jakarta, Selasa (2/4).

Cara lain yang dilakukan pemerintah ialah mendorong masyarakat untuk umrah melalui bandara Kertajati.

Direktur Utara Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin mengatakan, rombongan umrah dari 4 provinsi yaitu Banten, DKI Jakarta, Lampung dan Jawa Barat saat ini masih berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta. Awaluddin menganggap keberangkatan rombongan umrah dari Lampung dan Jawa Barat harusnya bisa dialihkan ke Bandara Kertajati.

"Kalau Jakarta dan Banten nggak logis kalau harus ke Kertajati, karena lebih dekat ke Soekarno-Hatta. Lampung dan Jawa Barat ini yang kita dorong untuk mengisi Kertajati," ujar Awaluddin di Palangkaraya, Senin (8/4).

Namun demikian, pemerintah mengakui ada beberapa masalah yang membuat Bandara Kertajagi tak laku. Berikut rangkuman Merdeka.com:

Wapres JK Kritik Pembangunan Tanpa Kajian Mendalam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, sepinya Bandara Kertajadi tidak lepas dari uji kelaikan yang tidak berjalan dengan baik. Bahkan, pembangunan bandara tersebut juga dinilai tanpa kajian yang mendalam.

"Tapi ya mungkin kurang penelitian sehingga lokasinya tidak pas untuk Bandung dan untuk Jakarta. Jadi agak ya, boleh dibilang perencanannya tidak terlalu bagus. Pemerintah pusat juga salah," katanya saat ditemui di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (9/4).

Wapres JK mengatakan, kesalahan pemerintah pusat adalah hanya menginginkan percepatan sebuah pembangunan bandara internasional yang menjadi penghubung antara Jakarta dan Bandung. Namun, tidak melakukan perhitungan secara matang.

"Jadi kalau mau ke Bandung, lewat Kertajati musti naik mobil lagi sampai 100 kilometer. Jadi lebih baik langsung saja ke Bandung. Sekiranya hanya berada 20-30 kilometer dari Bandung masih okay, tapi ini kan hampir 100 kilometer," imbuhnya.

Wapres JK menyampaikan, pemerintah sendiri tidak bisa memaksa sejumlah maskapai penerbangan untuk masuk ke Bandara Kertajati. Sebab, dengan tingkat okupansi yang masih minim, dengan upaya pemaksaan tersebut justru akan merugikan maskapai itu sendiri.

"Karena airlines tidak bisa dipaksa kalau tidak ada penumpang. Siapa mau bayar kerugiannya. Kecuali di sekitar Kertajati itu Indramayu, Subang, atau apa lagi sekitarnya berkembang baru bisa. Sebenernya sih bisa jadi sabar-sabar aja," katanya.

Wapres JK menekankan, apabila bandara ini masih juga kurang dilirik bukan tidak mungkin nantinya akan dialihfungsikan. "Ya bisa saja bandara militer, bisa saja halim dipindahkan kesitu, cuma saja, bandara militer tidak butuh terminal, nah terminalnya mahal, nah liat saja nanti mungkin ada usaha juga," pungkasnya.

Menhub Budi Sebut Pembangunan Bandara Permintaan Pemda

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membeberkan awal mula pembangunan bandara ini. Pada awalnya, pihak kementerian perhubungan ingin membangun bandara tambahan di Karawang Jawa Barat. Mengingat industri di sana potensial.

Namun demikian, Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat meminta pembangunan dilaksanakan di Kertajati.

"Ini bukan alasan ya, menurut studi Kemenhub, bandara tambahan ada di Karawang, tapi memang awalnya yang minta pembangunan Kertajati itu Pemda, akhirnya kita turuti," ujarnya di Palangkaraya, Senin (9/4).

Mulanya, Kemenhub dan Angkasa Pura (AP) II merekomendasikan untuk membuat bandara ukuran kecil untuk pesawat jenis ATR, namun Pemda ingin bandara yang lebih luas.

"Saya bilang ke Dirut AP II, kalau mau bangun kecil dulu, kita dapat kewenangan dari Bu Rini (Menteri BUMN) anggaran Rp 600 miliar. Tapi Pemda ingin langsung runway 2.500 meter, anggarannya Rp 2,6 triliun," ungkapnya.

Direktur Utama AP II, Muhammad Awaluddin menambahkan upaya meramaikan Bandara Kertajati berasal dari 3 potensi, yaitu umrah, haji dan pariwisata. Potensi pariwisata daerah harus dikenalkan untuk menarik wisatawan.

"Daerah Ciayumajakuning ((Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan) harus digencarkan potensi pariwisatanya, supaya bisa menarik pengunjung datang dan tingkat keterisian bandara meningkat," tutupnya.

Kendala Pemegang Saham

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil membeberkan beberapa persoalan dasar yang menyebabkan operasional Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat (Jabar) belum optimal. Salah satunya yakni masih adanya kendala dari para pemegang saham.

"Rapat tadi bicarakan Kertajati, bandaranya sudah diresmikan tapi belum maksimal kan. Ternyata masih ada kendala pada level para pemegang saham," kata Ridwan Kamil usai melakukan rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (1/10).

Meski demikian, persoalan terkait dengan para pemegang saham itu sudah bisa diselesaikan. "Nah hari ini udah selesai semua clear. Dengan bantuan Pak Menko (Luhut), hal-hal bersifat shareholder sudah putus, adil artinya ada rolling direksi. Kalau direksinya minta permanen kan takut ada hal-hal yang kurang optimal. Jadi alhamdulillah per hari ini urusan Kertajati oleh saya selesai," kata Ridwan Kamil. (mdk/idr)