Follow
BURT DPR Kaji Fasilitas Rumah Dinas Diganti Uang Tunjangan
Merdeka.com - Beredar isu bahwa Pemerintah akan mengambil alih rumah dinas DPR/MPR di Kalibata, Jakarta Selatan. Lantaran banyak anggota dewan yang tidak menempati rumah dinas tersebut.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Rionald Silaban menjelaskan, bahwa Kemenkeu tidak mengambil alih rumah dinas tersebut, melainkan pihaknya dipanggil oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan diminta untuk mencarikan solusi.
"Jadi memang beberapa bulan lalu kami dipanggil BURT. Bukan Kemenkeu mengambil alih rumah dinas DPR, tapi BURT (bertanya) ada tidak cara yang lebih baik buat anggota DPR selain disediakan rumah dinas, itu masih diproses," kata Rionald dalam Bincang DJKN, Jumat (20/8).
-
Kenapa Anggota DPR periode 2024-2029 tidak mendapat Rumah Jabatan? Kondisi rumah yang sudah tua dengan anggaran pemeliharannya sudah tidak balance, dan kalau dalam bentuk tunjangankan lebih fleksible,' kata Indra, saat dihubungi merdeka.com.
-
Kenapa rumah dinas bupati terbengkalai? Dilansir dari kanal YouTube Bucin TV, istana putih itu dari awal direncanakan akan menjadi rumah dinas bupati. Namun setelah selesai dibangun pada tahun 2013, rumah itu tidak pernah digunakan sama sekali.
-
Dimana rumah kader PDIP yang digeledah? Rumah yang digeledah itu diketahui berada jalan Halim perdana Kusuma Bangkalan, Madura, Jawa Timur.
-
Kenapa KPK geledah rumah kader PDIP? Penggeledahan itu disebut terkait dengan kasus dugaan korupsi dana hibah pokok pikiran (Pokir) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Kasus ini sendiri merupakan pengembangan dari perkara suap yang menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak.
-
Siapa kader PDIP yang digeledah rumahnya? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah seorang anggota DPRD Jawa Timur bernama Mahfud dari Fraksi PDIP.
-
Dimana rumah dinas bupati itu berada? Di kawasan perbukitan yang masuk wilayah Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya di kaki Gunung Kabat, terdapat sebuah rumah mewah bergaya Eropa.
Dia menjelaskan, terdapat pilihan jika anggota DPR yang tidak diberikan rumah dinas, maka akan diberikan tunjangan sebagai pengganti rumah dinas yang tak diambil atau ditempati.
"Pada dasarnya kami DJKN ini kira-kira ada di hilir. Hulunya di Dirjen Anggaran. Ini masih proses, apakah disediakan rumah dinas atau tunjangan. Ini masih didiskusikan. Terhadap perumahan biar tidak double akan dikembalikan dari DPR ke Kementerian Keuangan," jelasnya.
Sebagai informasi, saat ini tercatat ada 575 anggota DPR periode 2019-2024 diizinkan untuk menempati rumah jabatan anggota yang ada di Kalibata dan Ulujami. Tapi, ternyata tidak semua anggota DPR menempati rumah dinas tersebut.
Anggota DPR Periode 2019-2024 Akan Dapat Rumah Dinas di Kalibata dan Ulu Jami
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/10). Rapat itu membahas pembagian ruangan dan rumah dinas untuk anggota DPR periode 2019-2024.
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan rumah dinas untuk anggota DPR dibagi menjadi beberapa lokasi. Di antaranya di Kalibata dan Ulu Jami, Jakarta Selatan.
"Jadi sudah diputuskan bahwa terkait dengan pembagian rumah jabatan kita sudah menyepakati dengan semua fraksi yang ada di DPR 575 anggota DPR akan menempatkan rumah jabatan yang ada di Kalibata, Ulu Jami," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/10).
Pembagian rumah nantinya akan diatur oleh Kesekjenan DPR. Pengaturan itu juga disetujui oleh semua fraksi DPR.
"Prinsipnya semua fraksi setuju dan kami sudah mendapatkan tempat untuk 575 anggota DPR baru di gedung DPR ini dan segera akan kami putuskan pada hari senin nanti terkait dengan kira-kira peletakan atau posisi dari ruang anggota dari setiap fraksi tersebut," ungkapnya.
Terkait penyusunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Puan mengatakan akan dilaksanakan pekan depan. Lama pembentukan AKD tergantung dengan dinamika dan lobi antar fraksi.
"Tergantung dinamika yang di lapangan InsyaAllah semuanya bisa kita lakukan secara musyawarah mufakat sehingga tidak ada hal-hal yang perlu berlama lama tapi untuk terlalu cepat enggak perlu juga karena kan nanti pemerintahan periode selanjutnya juga akan baru dimulai 20 Oktober," ucapnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anggota DPR periode ini tak dapat RJA lantaran kondisi rumah sudah tua, dan biaya perawatan sudah tak seimbang dengan anggaran
Baca Selengkapnya
Anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan yang mulai berlaku sejak mereka dilantik sebagai anggota dewan terpilih pada 1 Oktober lalu.
Baca Selengkapnya
Ternyata tidak semua rumah dinas DPR bisa disebut tidak layak huni, sebab kondisinya masih terbilang kokoh.
Baca Selengkapnya
Semua anggota DPR RI memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai Undang-Undang.
Baca Selengkapnya
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengecek langsung kondisi perumahan rumah dinas Anggota DPR di Kalibata.
Baca SelengkapnyaRumah-rumah di perumahan itu hanya terlihat sedikit kusam.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR RI 2024–2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota. Sebagai gantinya, anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR RI periode 2024-2029 tidak akan mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota (RJA).
Baca Selengkapnya
Anggota DPR yang sudah masa habis jabatan (2019-2024) atau yang terpilih kembali (2024-2029) harus mengosongkan RJA pada akhir Oktober 2024.
Baca Selengkapnya
Tunjangan itu akan masuk dalam komponen gaji tiap bulan semua anggota.
Baca Selengkapnya
Besaran tunjangan perumahan anggota DPR RI akan disesuaikan dengan harga sewa rumah di kawasan Senayan, Semanggi, hingga Kebayoran.
Baca Selengkapnya
Kementerian Keuangan masih membahas mengenai rencana ke depan terkait pengelolaan rumah dinas DPR.
Baca Selengkapnya