Butuh Kolaborasi Pemerintah Swasta untuk Turunkan Angka Stunting 14 Persen di 2024

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi berkomitmen untuk terus menurunkan prevalensi stunting agar Indonesia mempunyai generasi yang lebih sehat, cerdas dan produktif. Diketahui, sejak 2018, pemerintah menetapkan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting (Stranas Stunting) dan menjadikannya acuan percepatan pencegahan stunting.

Dalam menekan angka stunting, masyarakat perlu didorong untuk meningkatkan kesadaran terhadap konsumsi gizi bagi ibu menyusui. Ini dilakukan sebagai upaya menanggulangi stunting dan gizi buruk di tengah pandemi. Selain itu, juga penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi di antara para pemangku kepentingan dengan pihak swasta untuk menanggulangi stunting.

Salah satunya adalah dengan mengeluarkan protokol pelayanan gizi pada masa pandemi covid-19. Dalam protokol tersebut, ibu hamil akan diberikan tablet tambah darah (TTD). Sementara itu, ibu menyusui disarankan untuk melakukan inisiasi menyusui dini serta memberikan ASI ekslusif.

"Pemerintah juga berkomitmen untuk menanggulangi stunting dengan fokus intervensi penanggulangan stunting di lebih dari 360 kabupaten/kota untuk menekan angka stunting hingga 14 persen di 2024," ungkap Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Konsumsi Gizi, Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Mahmud Fauzi, dikutip Jumat (22/1).

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Produk Bernutrisi untuk Ibu dan Anak (Appnia), Rivanda Idiyanto menyatakan kesiapan pelaku usaha untuk mempererat sinergi dengan pemerintah untuk mengurangi angka stunting di Tanah Air.

Sejauh ini, lanjut dia, anggota Appnia telah berkontribusi dalam upaya percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Serta akan terus berkomitmen mendukung upaya peningkatan status gizi dan kesehatan ibu menyusui dan anak di Indonesia.

"Appnia terus menjalin kerja sama yang baik dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan pemenuhan akses terhadap produk nutrisi berkualitas di Indonesia, tentunya sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku baik di tingkat global maupun nasional," tegas Rivanda.

Wujud Konkret

Salah satu wujud konkret atas dukungan Appnia terhadap ASI eksklusif adalah sebagian besar perusahaan anggota Appnia telah menerapkan kebijakan cuti melahirkan bagi ibu bekerja selama enam bulan.

"Ini agar ibu dapat mengupayakan pemberian ASI eksklusif bagi bayinya dan juga penyediaan ruang laktasi pada seluruh kantor dan pabrik perusahaan anggota Appnia," jelasnya.

Pakar Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Ahmad Syafiq mengatakan pemenuhan kebutuhan gizi dalam kondisi pandemi covid-19, sangat mendesak. Mengingat masih adanya tantangan peningkatan status gizi di Indonesia.

"Di masa pandemi, ibu menyusui perlu mendapat perhatian yang lebih demi memastikan kualitas ASI dan Kesehatan ibu selama masa menyusui," ucapnya.

Sumber: Liputan6.com