Follow
Cara Sri Mulyani tingkatkan kualitas laporan keuangan kementerian
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji terus memperbaiki laporan keuangan untuk meningkatkan opini Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) yang masih memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), maupun Opini Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer).
Seperti diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini WTP kepada 74 LKKL (84 persen), opini WDP untuk 8 LKKL (9 persen), dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada 6 LKKL (7 persen). Menurut BPK, opini WDP dan TMP tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap LKPP Tahun 2016.
"Sehubungan dengan peningkatan kualitas LKPP dan LKKL dapat dijelaskan bahwa pemerintah secara berkelanjutan telah melakukan berbagai langkah," kata Sri Mulyani di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/7).
-
Apa yang dilakukan LKPP untuk pelaku UMKK? Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus mengupayakan kesejahteraan untuk para pelaku Usaha Kecil Mikro dan Koperasi (UMKK). Kali ini, LKPP mendorong pelaku UMKK untuk masuk dalam Katalog Elektronik agar produk mereka bisa dibeli oleh pemerintah melalui Kementerian, Lembaga, hingga Pemda.
-
Bagaimana LPDUK berbenah setelah pandemi? Sesuai arahan Menpora Dito Ariotedjo, LPDUK mencoba melakukan transformasi dengan menjadi lembaga yang lebih progresif dan mendukung ekosistem Industri Olahraga sebagai bagian dari DBON.
-
Bagaimana Kemendagri mendorong kinerja TP PKK? Tri menegaskan kepada Pj. Ketua TP PKK yang dilantik agar dapat meningkatkan kinerja para pengurus dan kader PKK di daerahnya masing-masing.
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Apa capaian kinerja pembangunan Pemprov Kaltim? Capaian kinerja pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan hasil yang positif.
-
Bagaimana Kementerian PUPR meningkatkan akses air bersih? Melalui investasi yang strategis dan pendekatan inovatif, Indonesia pun juga berhasil memperluas dan meningkatkan akses air bersih bagi banyak komunitas.
Langkah tersebut dengan meningkatkan komitmen Menteri/Pimpinan Lembaga maupun Pimpinan Satuan Kerja, Pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia, dan Penyempurnaan sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi dan teknologi informasi.
"Juga pengimplementasian single database dalam penyusunan LKKL melalui aplikasi rekonsiliasi secara elektronik (Aplikasi E-Rekon-LK) untuk meminimalkan terjadinya selisih pencatatan," imbuhnya.
Selain itu, Sri Mulyani juga meningkatkan kualitas Sistem Pengendalian lnternal Pemerintah dan optimalisasi peran Aparat Pengawasan lnternal Pemerintah, dan Pembentukan Task Force serta bimbingan teknis bagi K/L yang belum mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Transaksi Kartu Kredit Pemerintah di 2022 mencapai Rp753 miliar, meningkat dibanding tahun 2019 sebesar Rp243 miliar.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani kembali akan menjadi Menteri Keuangan di kabinet Prabowo.
Baca Selengkapnya
Kementerian Keuangan tengah mengoptimalkan penerimaan melalui aset negara.
Baca Selengkapnya
Restrukturisasi anggaran itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang perlu diselesaikan dalam waktu singkat.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani menilai LPDP memiliki peranan penting dalam menciptakan kualitas SDM Indonesia bisa keluar dari jebakan kelas menengah.
Baca Selengkapnya
BPK mengapresiasi upaya LKPP untuk senantiasa menjaga kualitas pelaporan keuangan LKPP.
Baca Selengkapnya
Melalui BAS, Pemerintah pusat dan Daerah bisa mengkonsolidasikan program nasional seperti, program di sektor ketahanan pangan, hingga program ketahanan energi.
Baca Selengkapnya
Kepala LKPP Hendrar Prihadi, mewakili BPKP, BPK dan BPS, menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya rapat kerja kali ini.
Baca Selengkapnya
Kendati banyak negara yang kolaps, Sri Mulyani sangat bersyukur karena Indonesia masih mampu menjaga APBN dengan sehat.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata mengusut kasus dugaan korupsi penggunaan dana penyaluran kredit di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Baca Selengkapnya
Pidato penutup Menkeu disambut dengan standing applause para anggota Banggar DPR RI yang hadir.
Baca Selengkapnya