Cegah Kasus Jiwasraya Terulang, UU Keuangan & Dana Pensiun Diminta Direvisi

Merdeka.com - Menteri BUMN Erick Thohir, saat ini tengah mendorong revisi Undang-undang sektor keuangan dan Undang-undang Dana Pensiun, untuk menjamin keamanan dana nasabah. Sehingga bisa meminimalisir kasus serupa seperti Jiwasraya dan Asabri.

Hal ini sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mendorong perbaikan UU sektor Keuangan dan UU Dana Pensiun.

"Kami mendorong perbaikan UU Keuangan, di mana untuk asuransi kalau bisa disamakan dengan UU Perbankan, supaya jelas. Di asuransi kalau menipu ya dihukum seperti perbankan," kata Erick dalam webinar Unika Atma Jaya 'Efektivitas Penanganan Hukum dan Ekonomi dalam Kasus Mega Korupsi : Studi Kasus Jiwasraya', Rabu (26/1).

Dia meyakini, dibalik kasus Jiwasraya dan Asabri masih banyak kasus serupa yang belum terungkap. Oleh karena itu, Erick sangat berharap revisi kedua UU itu bisa disegerakan.

"Saya yakini kasus Jiwasraya dan kasus Asabri, ini baru dua kasus yang terungkap, saya yakin banyak kasus-kasus lain yang belum terbuka, karena tadi, loophole masih terlalu besar. Seperti tadi mengenai asuransi dana pensiun," ujar Erick.

Sebelumnya, Erick juga menyarankan adanya Revisi pada Undang-Undang BUMN. Tujuan dari adanya RUU BUMN ini tidak semata untuk menambah kekuasaan bagi Kementerian BUMN terhadap perusahaan pelat merah. Namun ada tujuan untuk merapikan arah dari perusahaan-perusahaan negara.

Artinya, kata Erick Thohir, tujuan dari adanya RUU BUMN ini untuk memperbaiki administrasi dan menegaskan terkait tujuan konkret dari korporasi, penugasan, hingga public service.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com