Cegah kebakaran hutan, pemerintah diminta menata kepemilikan lahan

Merdeka.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendeteksi 59 titik api (hotspot) kembali muncul di wilayah Sumatera. Sebanyak 45 titik terdeteksi di Riau, 3 titik di Aceh, 1 titik di Bengkulu, 3 di Sumatera Barat, 1 di Sumatera Selatan, dan 6 di Sumatera Utara.

Kepala Pusat Data Informasi Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho meminta pihak berwenang sebaiknya mempublikasikan peta pemilik lahan di mana titik api tersebut muncul, agar semua pihak bisa mengantisipasi kebakaran lebih dini.

"Daerah yang terbakar adalah kebun masyarakat, semak belukar, dan konsesi milik perusahaan," ujarnya dalam siaran pers, Jakarta, Selasa (8/3).

Menanggapi hal tersebut, Peneliti dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Basuki Sumawinata mengatakan, solusi paling mudah mencegah kebakaran meluas adalah hotspot itu dipublikasikan seperti ramalan cuaca. Hotspot tersebut menjadi peringatan, dan jika muncul titik panas harus dicek.

"Kalau di situ ada titik panas dalam dua-tiga hari, Pemda harus mengontrol. Jadi semua orang yang punya kebun akan merasa malu jika di lahannya ada titik merah. Tetapi harus diingat hotspot itu bukan berarti kebakaran. Dan itu bukan berarti pin poin di titik itu, karena hotspot itu areanya 1 km wilayah kerja. Itu kalau dipublikasikan akan menolong banyak untuk mencegah kebakaran," jelas dia.

Basuki menambahkan, solusi lain untuk mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan seperti tahun lalu adalah dengan menata kepemilikan lahan. Menurutnya, lahan yang banyak terjadi kebakaran sebetulnya oleh negara didefinisikan sebagai hutan, tapi oleh rakyat setempat diklaim sebagai miliknya.

"Saya melihat hal yang sama juga terjadi di perkebunan, banyak tempat terjadinya kebakaran itu masih saling klaim, yang satu bilang ini lahan perkebunan, yang satu bilang ini masih tanah saya. Kemudian kebakaran, lalu Pemerintah melihat kebakaran itu ada di konsesi perusahaan tapi tidak bisa jaga. Padahal perusahaan bilang lahan itu belum dalam penguasaannya. Jadi kepemilikannya tidak jelas, masih belum beres," tutup dia.