CORE Sebut Stok Pipa Nasional Melimpah: Kemarahan Jokowi Sangat Wajar
Merdeka.com - Direktur riset Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Piter Abdullah menilai wajar aksi pemecatan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi terhadap salah satu pejabat PT Pertamina (Persero) yang terbukti melakukan impor pipa. Sebagaimana yang diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan beberapa waktu lalu.
"Saya kira kekecewaan atau bahkan kemarahan Pak Presiden (Jokowi) dan Pak Luhut sangat wajar ya," tuturnya saat dihubungi Merdeka.com, Jumat (12/3).
Piter mengungkapkan, seharusnya seluruh pejabat negara di republik ini bersatu padu untuk lebih mencintai aneka produk lokal, termasuk pipa. Apalagi, pemerintah sudah mensyaratkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sehingga sudah di jamin ketersediaannya.
-
Siapa yang memimpin Pertamina? Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menjelaskan bahwa sejak restrukturisasi organisasi, tren kinerja keuangan konsolidasian Pertamina positif dan terus meningkat dari tahun ke tahun.
-
Apa yang dilakukan Pertamina dan Polri? PT Pertamina (Persero) bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) jalin sinergi publikasi sebagai sumber informasi yang mengedukasi masyarakat melalui kanal pemberitaan maupun media sosial, dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat mengenai informasi publik.
-
Siapa yang memimpin Pertamina saat ini? Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati mengatakan Pertamina secara intens terus memantau perkembangan terkini dan dampak memanasnya geopolitik terhadap rantai pasok energi global.
-
Mengapa DPR mencecar bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Siapa yang memimpin upaya dekarbonisasi Pertamina? Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan kinerja kinclong ESG Pertamina melalui inovasi dekarbonisasi merupakan wujud nyata dukungan Pertamina terhadap target pemerintah mencapai net zero emission (NZE) pada 2060.
-
Siapa yang memimpin Pertamina Patra Niaga? Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan mengatakan, Pertamina Patra Niaga siap menyalurkan BBM dan LPG subsidi sesuai dengan kuota yang ditetapkan Pemerintah.
"Baru saja Pak Presiden (Jokowi) mengampanyekan cinta produk Indonesia, ternyata untuk proyek strategis nasional pembangunan kilang justru kita impor pipa dari luar negeri. Padahal sudah ada kewajiban TKDN," ungkapnya.
Pun, apabila ketersediaan pipa yang dibutuhkan oleh Pertamina tidak ada di dalam negeri. Piter bilang, masih ada solusi lain ketimbang latah membuka keran impor, mengingat Indonesia masih punya industri yang bisa secara khusus melayani pembuatan pipa tertentu.
"Kalau seandainya memang ada pipa yang harus di impor dan karena di dalam negeri misalnya tidak ada, ini dikomunikasikan dulu, apakah benar tidak ada pipa tersebut?. Karena kita masih punya industri di dalam negeri yang saya kira kalau seandainya dibutuhkan masih bisa memenuhi permintaan (pipa) itu," terangnya.
Oleh karena itu, dia menyebut tidak ada alasan bagi Pertamina untuk membuka keran impor pipa saat ini. Hal ini demi melindungi kelangsungan bisnis industri pipa nasional. "Kita punya industri baja dalam negeri yang justru seharusnya di support. Kalau Kita terus impor industri dalam negeri tidak bisa tumbuh," ucap dia menekankan.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Luhut mengakui Presiden Jokowi telah menjadikan Indonesia sebagai negara industri hilirisasi.
Baca SelengkapnyaJoko merupakan suami dari keponakan Jokowi yang bernama Septiara Silvani Putri.
Baca SelengkapnyaBerikut momen Luhut secara terang-terangan ucapkan salam perpisahan ke Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaSekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto merespons permintaan maaf Presiden Jokowi jelang masa akhir jabatannya
Baca SelengkapnyaMegawati ingin para petani menikmati hasil kerjanya, sehingga pemerintah tidak perlu melakukan impor beras
Baca SelengkapnyaSebagai pembantu Presiden, Luhut bilang menteri harus bisa mengantarkan dan mengawal segala kebijakan di sisa masa jabatan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memuji integritas Presiden Jokowi dalam memimpin negeri
Baca SelengkapnyaProgram Tapera hingga kini masih menuai pro dan kontra
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo sepakat dengan Menko Marves Luhut Binsar Padjaitan agar kabinet Prabowo-Gibran tak diisi oleh orang toxic.
Baca SelengkapnyaLuhut mengaku tak bisa membayangkan ajang balap FI air tersebut bisa digelar di kampung halamannya di tanah Batak, Danau Toba.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi akan selesai masa jabatannya pada Oktober mendatang.
Baca SelengkapnyaKejadian serupa juga terjadi pada tahun 1970 dan 1980, saat komoditas yang dimiliki banyak oleh Indonesia tidak memberikan nilai tambah bagi penerimaan negara.
Baca Selengkapnya