Dana RI cukup, Menko Luhut sebut tak butuh bantuan asing untuk bencana Palu-Donggala
Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, memastikan tidak akan melakukan penggalangan dana untuk bencana gempa di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, pada pertemuan IMF-World Bank di Bali pada 8-14 Oktober mendatang. Sebab, dana pemerintah dinilai cukup untuk penanganan bencana tersebut.
"Menggalang dana saya kira tidak perlu karena tadi Bu Ani (Sri Mulyani) bilang ke saya dana dari kita cukup untuk bisa menangani itu," kata Menko Luhut di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Senin (1/10).
Gelaran pertemuan tahunan Bank Dunia-IMF yang digelar di Nusa Dua Bali akan dihadiri hingga 15.000 orang. Jumlah tersebut merupakan gabungan dari delegasi resmi dari 189 negara sebanyak 3.000 orang, staff IMF sebanyak 1.500 orang, media dari seluruh dunia sekitar 1.000 orang, 1.000 observer, 5.000 investor serta pengunjung lainnya.
-
Dimana Gubernur Sumbar minta bantuan dana? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam.
-
Siapa yang minta bantuan dana untuk bencana Sumbar? Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi meminta bantuan dana Rp1,5 triliun untuk penanganan bencana alam banjir bandang di daerahnya.
-
Bagaimana cara Kemendag berikan bantuan ke Papua? 'Kegiatan ini merupakan bukti kehadiran negara, yang diwakili oleh Kementerian Perdagangan, di manapun masyarakat berada. Apa yang dirasakan masyarakat Papua Tengah, khususnya Kabupaten Puncak, kami juga merasakan sebagai bentuk tali asih,'
-
Kenapa Kemendag berikan bantuan ke Papua Tengah? Terkait dengan bencana kekeringan dan cuaca dingin ekstrem yang dialami wilayah Papua Tengah, pemerintah tidak tinggal diam. Melalui Kementerian Perdagangan, bantuan 'Kemendag Peduli' diserahkan langsung di bawah pimpinan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
-
Bagaimana mitigasi bencana di Sumut? Salah satu aspek utama dari mitigasi bencana adalah identifikasi risiko dan kerentanannya. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang potensi bencana yang mungkin terjadi di suatu wilayah, seperti gempa bumi, banjir atau badai.Dengan memahami risiko ini, pihak terkait dapat merancang langkah-langkah konkret untuk mengurangi dampak potensial dan meminimalkan kerugian yang mungkin terjadi.
-
Bagaimana cara meminimalisir dampak bencana gunung meletus? Dengan melakukan pemantauan yang intensif terhadap aktivitas gunung berapi, diperoleh informasi yang akurat mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada gunung berapi tersebut.
Menko Luhut menyampaikan saat ini kondisi penanganan korban bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala perlahan sudah mulai membaik. Hal itu dikarenakan pemerintah cepat tanggap dalam mengatasi masalah bencana tersebut.
Maka dari itu, dia meminta kepada seluruh pihak agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan dan mulai kembali secara perlahan menata kehidupan di sana. "Masalah Palu ini saya sampaikan duka cita sangat dalam, tetapi sekarang kita selesai emergency ini adalah pembangunan yang menjadi isu. Jadi kita tidak boleh menangis lama-lama, sedih lama-lama," jelas Menko Luhut.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan dana bantuan untuk penanganan korban bencana di Palu dan Donggala sebesar Rp 560 miliar sudah cair. Jumlah tersebut sesuai dengan permintaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Hari ini juga sudah cair (anggaran Rp 560 miliar)," kata Menkeu Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta.
Dia menyebutkan anggaran tersebut langsung diproses saat permohonan dari BNPB masuk meski pada akhir pekan. "Yang itu yang saya proses weekend kemarin begitu terjadi, hari Sabtu permintaan kita sudah approve dan proses penganggarannya sedang berjalan sehingga itu kita setujui pada hari sabtu yang lalu," ujarnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Luhut, pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai tanpa perlu mengorbankan keberlanjutan fiskal.
Baca SelengkapnyaLuhut bilang rasio utang pemerintah hingga saat ini masih dalam batas kewajaran.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan pengalaman terjun dalam Operasi Seroja di Timor-Timur pada tahun 70an silam, Luhut menyadari sulit mengontrol masyarakat
Baca SelengkapnyaMenteri Luhut mengatakan, bahwa dirinya sengaja memilih nyoblos di Pulau Dewata karena kebetulan bersamaan dengan rapat persiapan World Water Forum 2024 di Bali
Baca SelengkapnyaLuhut meyakini Aliansi Keuangan Campuran Global atau Global Blended Finance Alliance (GBFA) bisa menjawab kebutuhan dampak perubahan iklim.
Baca SelengkapnyaBatas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaTidak hanya dari tiket pesawat, sumber tourism fund masih memiliki banyak opsi.
Baca SelengkapnyaMeskipun demikian, Luhut mengaku bersedia apabila diminta hanya untuk memberikan saran oleh Presiden yang terpilih nantinya.
Baca SelengkapnyaIndonesia juga menyimpan harta karun berupa potensi energi baru dan terbarukan (EBT) bagi pengembangan ekonomi hijau.
Baca SelengkapnyaBNPB Gelontorkan Bantuan Dana Siap Pakai Rp2,5 miliar untuk Bencana di Sulsel, Berikut Rinciannya
Baca SelengkapnyaLuhut memastikan tidak ada masalah dalam pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaIuran Tapera akan dipungut dari pegawai swasta dan mandiri
Baca Selengkapnya