Follow
Data Kemnaker: 2,8 Juta Pekerja Telah Dirumahkan dan Kena PHK
Merdeka.com - Pandemi Corona berdampak terhadap masa depan para pekerja. Banyak dari para pekerja yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena bisnis perusahaan terganggu. Selain itu ada juga para pekerja yang dirumahkan tanpa digaji.
Selain itu, para pekerja informal juga sulit melanjutkan hidup karena usahanya haru tutup terdampak corona. Kelompok ini jumlahnya sangat besar.
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Ditjen Binalattas) Kementerian Ketenagakerjaan Bambang Satrio Lelono mencatat, lebih dari 2,8 juta pekerja kena PHK atau dirumahkan.
-
Bagaimana Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Pemprov DKI Jakarta menggunakan tiga parameter dalam melakukan pemadanan data, yaitu padanan dengan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, padanan dengan data hasil penataan dan penertiban dokumen kepedudukan sesuai domisili, serta padanan berdasarkan pekerjaan Kepala Keluarga penerima KJMU.
-
Kenapa Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Selain itu, upaya ini juga bagian dari proses pemadanan data untuk memastikan penerima KJMU adalah warga yang benar-benar layak atau membutuhkan bantuan.
-
Bagaimana cara cek fakta informasi itu? Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas verifikasi data KJMU di Jakarta? 'Temuan sementara berdasarkan pemadanan data kami sebanyak 624 orang perlu dicek kembali. Kami berupaya menyediakan basis data kependudukan yang akurat agar program-program Pemprov DKI Jakarta juga bisa tepat sasaran,' kata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Budi Awaluddin dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (13/3).
-
Siapa yang berwenang menetapkan data DTKS? Sesuai Undang-Undang No 13 tahun 2011, Mensos hanya berwenang menetapkan, dan bukan mengubah atau mengusulkan data.
-
Dimana Kemensos mengusulkan pembaruan data? 'Karena itulah saya meminta pemerintah daerah untuk aktif memperbarui data secara berkala,' ujarnya pada para kepala daerah yang turut hadir dalam pertemuan tersebut melalui zoom meeting.
Rinciannya, pekerja formal yang kena PHK mencapai 212.394 orang. Sementara pekerja formal yang dirumahkan baik digaji maupun tidak digaji mencapai 1,20 juta orang.
"Itu berdasarkan catatan yang kami dari asosiasi, dunia usaha dan dunia industri, dan juga dari dinas-dinas ketenagakerjaan seluruh Indonesia," kata dia Senin (13/4).
"Sementara pekerja informal yang terdampak, yang kami himpun datanya itu ada sekitar 282 ribu lebih orang. Itu data yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan," tambah dia.
Selain data yang dihimpun dari Kementerian Ketenagakerjaan, ada juga data dari BPJS ketenagakerjaan.
Berdasarkan catatan BPJS Ketenagakerjaan, jumlah pekerja formal yang dirumahkan ada 454 ribu orang, dan pekerja formal yang terkena PHK mencapai 537 ribu orang.
Dari angka tersebut, jika ditotal data dari Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan mencapai 2,8 juta orang.
Dikurasi
Nantinya, seluruh data akan dikurasi oleh Project Management Office (PMO) sebagai calon peserta kartu prakerja.
Kemudian, data ini juga akan diverifikasi dengan data yang ada di dukcapil dan juga data yang ada di Kemendikbud, juga data dari Kementerian-kementerian lain.
"Karena harapannya kan yang sudah dapat kartu prakerja ini tidak dapat program bantuan sosial yang lainnya, dan bantuan sosial dari pemerintah ini secara umum bisa merata di seluruh pekerja-pekerja atau masyarakat seluruh Indonesia yang terdampak covid-19," pungkas Bambang.
Reporter: Pipit
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kemnaker siap ikut berkolaborasi dalam pemanfaatan sistem data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Baca Selengkapnya
Kementerian PAN-RB diminta segera melakukan audit menyeluruh terkait data tenaga honorer atau non ASN dengan melibatkan BKN.
Baca Selengkapnya
Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, Jakarta menjadi provinsi penyumbang kasus tertinggi PHK.
Baca Selengkapnya
BPJS Ketenagakerjaan dan Ditjen Dukcapil Kemendagri melanjutkan kerja sama.
Baca Selengkapnya
Ada data guru honorer yang belum tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Baca Selengkapnya
Berdasarkan konfirmasi dari Indah dengan manajemen Tokopedia-TikTok Shop, diperkirakan sekitar 300 karyawan akan terdampak PHK.
Baca Selengkapnya
Wahyu mengatakan pengurangan jumlah pemilih tersebut, karena memang ketika dilakukan coklit ada warga yang telah meninggal dunia, pindah tempat tinggal dan lain
Baca Selengkapnya
Jumlah PHK pada Januari-Juni 2024 naik 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Baca Selengkapnya
Tim penyidik menjadwalkan memeriksa dua saksi pada hari ini, Selasa (10/10/2023)
Baca Selengkapnya
Kemnaker berupaya meningkatkan keahlian dan kompetensi SDM, salah satunya melalui BLKK.
Baca Selengkapnya
Setidaknya terdapat 130.101 data calon penerima KJP Plus yang diverifikasi ulang pada tahap I gelombang kedua ini.
Baca Selengkapnya
Adapun proses verifikasi ini sebagai bagian dari langkah selektif Pemprov DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya