Follow
Demi ongkos LRT Rp 12.000, pemerintah Jokowi beri subsidi Rp 16 T
Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK menyiapkan anggaran Rp 16 triliun untuk mensubsidi tarif Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek). Dana subsidi tersebut akan dikucurkan dalam 12 tahun, sehingga tarif LRT tidak terlalu mahal.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, dengan adanya subsidi tersebut, maka ongkos LRT nantinya sekitar Rp 12.000 saja.
"Subsidinya kira-kira Rp 16 triliun dalam 12 tahun," kata Budi, di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Senin (31/7).
-
Kenapa pemerintah mau kurangi subsidi BBM? 'Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya,' tegasnya di Jakarta, Senin (5/8).'Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan,' kata Rachmat.
-
Siapa yang menawarkan subsidi? Pada iBusiness Forum 2024 di Bangkok, Thavisin mengklaim promotor konser Taylor Swift, AEG, telah ditawari subsidi sebesar USD 2-3 juta per pertunjukan oleh pemerintah Singapura sebagai bagian dari perjanjian eksklusivitas.
-
Kenapa BPH Migas revisi regulasi penyaluran BBM subsidi? 'Pertama, pengaturan volume Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) untuk transportasi darat disusun berdasarkan kajian kewajaran pembelian JBT Minyak Solar dan JBKP transportasi darat, seperti data histori transaksi pembelian JBT dan JBKP, jenis kendaraan dan tempuh' jelasnya pada saat ditemui dalam Public Hearing di Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/9/2024).
-
Apa yang direvisi BPH Migas tentang BBM subsidi? Pertimbangkan Masukan Masyarakat Menurut Kepala BPH Migas Erika Retnowati, masukan dari masyarakat akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan revisi regulasi tersebut.
-
Mengapa BPH Migas keluarkan regulasi tentang BBM subsidi? Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
-
Siapa yang mengajukan usulan subsidi angkutan udara? 'Sejak ada regulasi itu, kami di provinsi tidak bisa lagi menganggarkan subsidi angkutan udara. Karena tidak ada lagi kewenangannya di kami, TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) juga ketat soal itu,' ungkap Heru kepada Tim Liputan Diskominfo Kaltim.
Meski demikian, pengucuran subsidi tersebut bersifat fluktuatif atau bisa naik dan turun mengikuti pertumbuhan jumlah penumpang. Subsidi itu akan turun apabila jumlah penumpang naik. Bahkan subsidi akan hilang apabila itu dimungkinkan.
"Begitu pertumbuhan penumpang 5 sampai 7 persen, maka subsidi akan turun," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menghadiri rapat koordinasi (rakor) di Gedung Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta Pusat, Senin (31/7). Rakor tersebut membahas proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek).
Menteri Budi mengungkapkan dalam rakor tersebut dibahas juga tarif LRT yang akan dikenakan. Tarif tersebut diberlakukan berdasarkan hasil perhitungan ideal dan pemberian subsidi. "Dari angka itu terlihat memang ada suatu asumsi yang cukup realistis, dan tarif Rp 12.000, ada semacam subsidi tapi wajar," ungkapnya.
Harga tiket LRT, lanjutnya, juga bisa lebih efisien jika swasta dilibatkan dalam pembangunan Transit Oriented Development (TOD). "Ada harapan dalam diskusi, kita juga memikirkan agar swasta dilibatkan lebih banyak, sehingga TOD-TOD itu akan dibuat semacam lelang kepada swasta. Tidak dikerjakan oleh KAI," tutupnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi mengatakan besaran tarif akan dihitung terlebih dahulu oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Baca Selengkapnya
Pemberian PSO agar tarif transportasi umum bisa lebih terjangkau.
Baca Selengkapnya
Pengguna transportasi umum keberatan dengan tarif yang mengalami kenaikan.
Baca Selengkapnya
Tarif maksimal LRT Jabodebek sebesar Rp20.000 untuk jarak terjauh, berlaku mulai awal Oktober 2023 sampai dengan akhir Februari 2024.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani menyampaikan anggaran subsidi BBM dan liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) turun dari Rp114,3 triliun menjadi Rp113,7 triliun.
Baca Selengkapnya
Rencana subsisi KRL Jabodetabek berbasis NIK tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi melakukan uji coba operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Rabu (13/9).
Baca Selengkapnya
Tarif maksimal LRT Jabodebek sebesar Rp20.000 untuk jarak terjauh dan di bawah Rp20.000 untuk selain jarak terjauh.
Baca Selengkapnya
Penumpang KRL Jabodetabek tidak terpengaruh terhadap kenaikan tarif terutama pada kelompok masyarakat mampu.
Baca Selengkapnya
Saat dikonfirmasi kembali apakah rencana tarif KRL berbasis NIK tersebut akan dirapatkan, Presiden juga mengaku belum mengetahui kondisi di lapangan.
Baca Selengkapnya
LRT Jabodebek akan diresmikan pada 26 Agustus 2023, sedangkan kereta cepat Jakarta-Bandung akan diuji coba lagi pada September 2023.
Baca Selengkapnya
Namun tarif Transjakarta dipastikan tidak akan terganggu dengan keputusan ini.
Baca Selengkapnya