Depan DPR, Menteri Basuki beberkan hasil kinerja PUPR selama 2017
Merdeka.com - Komisi V DPR RI menggelar rapat bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono. Dalam rapat ini, Basuki menyampaikan kinerja kementeriannya selama tahun lalu. Salah satunya mengenai realisasi penyerapan anggaran kementerian PUPR yang mencapai 91,24 persen. Sedangkan realisasi pembangunan fisik proyek mencapai 93,66 persen.
"Masih ada sisa pekerjaan, ini karena alokasi pembebasan lahan yang tidak terserap, sisa lelang yang tidak terpakai, penundaan alokasi dana PHLN, penundaan atau gagal lelang," kata Basuki dalam rapat.
Basuki menjelaskan, dalam APBN 2017, kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 106,25 triliun. Total anggaran tersebut dibagi ke beberapa Direktorat Jenderal. Rinciannya, Ditjen Sumber Daya Air mendapat alokasi Rp 33,27 triliun, dengan realisasi fisik 90,74 persen. Sedangkan realisasi penyerapan anggaran Rp 29,43 triliun atau 88,48 persen
-
Apa saja yang dibangun Kementerian PUPR untuk air? Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
-
Apa yang dibicarakan Menteri Basuki di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya: 'Terus kadang kala ada beberapa dari pemerintah yang mengatakan ya untuk yang mampu itu untuk subsidi untuk yang tidak mampu. Mohon maaf pak, subsidi itu kewajibannya negara bukan sesama warga negara memberi subsidi. Kalau sesama warga negara itu namanya gotong royong dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab tantangan yang masyarakat hadapi,' tanya Irine.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Apa yang dibiayai oleh APBN untuk Kalimantan Timur? Subsidi Angkutan Udara Penumpang untuk penerbangan perintis ke wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) selama ini dibiayai oleh APBN melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
-
Kenapa Kementerian PUPR membangun bendungan? Oleh sebab itu, di hadapan peserta World Water Forum ke-10 Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
-
Dimana sumber APBN berasal? Pemasukan dalam APBN berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan dari perusahaan negara, hibah dan bantuan luar negeri, serta sumber pendapatan lainnya.
"Ditjen Bina Marga mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 45,39 triliun. Realisasi fisik 95,55 persen dan realisasi keuangan Rp 42,72 triliun atau 93,36 persen," katanya.
Sedangkan Ditjen Cipta Karya mendapat alokasi anggaran Rp 16,88 triliun, dengan realisasi fisik 92,64 persen realisasi penyerapan anggaran Rp 15,13 triliun. Sementara itu, Ditjen Penyediaan Perumahan mendapatkan alokasi sebesar Rp 8,14 triliun. Realisasi fisik tercatat 96,17 persen dan realisasi penyerapan anggaran Rp 7,67 triliun atau 94,32 persen.
Untuk realisasi pembangunan infrastruktur fisik, Kementerian PUPR tercatat telah membangun 13.251 unit rumah susun. Total pembangunan rumah susun 2015 sampai 2017 sebanyak 31.488 unit. Rumah khusus yang dibangun tahun 2017 sebanyak 5.047 unit. Sedangkan total capaian tahun 2015 hingga 2017 mencapai 17.808 unit.
"Rumah Swadaya sebanyak 112.732 unit (tahun 2017). Total capaian tahun 2015 sampai 2017 sebanyak 292.855 unit. Rumah FLPP dan SSB/SDM capaian tahun 2017 255.093 unit. Total capaian 2015 sampai 2017 sebanyak 527.941 unit," jelas dia.
"SBUM capaian tahun 2017 206.596 unit. Total capaian 2015 sampai 2017 sebanyak 282.729 unit. Pembangunan rumah non APBN (dibangun oleh Swasta dan masyarakat) capaian tahun 2017 sebanyak 292.709 unit. Total capaian tahun 2015 sampai 2017 sebanyak 1.337.578."
Pada tahun 2017, pemerintah telah membangun SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) hingga 4.832 liter/detik, penanganan kawasan permukiman kumuh mencapai 5.961,8 ha. Sanitasi dan persampahan hingga 2.670.102 kepala keluarga.
"Konektivitas jalan capaian 2017 mencapai 775,6 kilometer. Total capaian 2015 sampai 2017 yaitu sepanjang 2.620,6 kilometer. Jembatan gantung 14 unit dengan panjang 9.473 meter total capaian 2015 sampai 2017 sepanjang 24.425 meter. Jalan tol pada tahun 2017 tercatat sepanjang 332,6 kilometer jalan tol selesai konstruksi," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Usai melakukan rapat, pimpinan rapat mendoakan agar Basuki atau biasa disapa pak Bas kembali menjabat sebagai menteri
Baca SelengkapnyaRealisasi belanja ini dalam bentuk distribusi jaminan sosial, hingga bantuan sosial.
Baca SelengkapnyaDengan pagu anggaran ini Sri Mulyani membaginya menjadi kepada 5 pos penggunaan.
Baca SelengkapnyaSebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca Selengkapnya"Jadi kalau kira-kira 10 tahun terakhir Menteri PUPR seperti sinterklas bagi-bagi barang milik negara itu berapa banyak nilainya."
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca SelengkapnyaHingga kuartal II-2024, pihaknya sudah menggunakan Rp119,75 miliar dari pagu anggaran Rp 284,36 miliar.
Baca SelengkapnyaKepala Perpusnas menyatakan realisasi anggaran 2023 mencapai 88,22 persen atau Rp630,125 miliar dari total Rp714,275 miliar.
Baca SelengkapnyaKeberlanjutan pembangunan IKN merupakan program Non Quick-Win.
Baca SelengkapnyaBasuki mengaku, secara pribadi sudah meminta hal tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Baca Selengkapnya"Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun," Kata Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi belum mengungkapkan soal kenaikan gaji ASN atau PNS pada tahun 2025.
Baca Selengkapnya