Di Papua, warga beli bensin pakai kupon

Merdeka.com - Keinginan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menghapus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Jakarta, mendapat respons pemerintah pusat dan sejumlah kalangan. Sesungguhnya, Pemerintah Pusat memberikan wewenang dan hak kepada pemerintah daerah untuk mengelola subsidi BBM. Tentunya bekerja sama dengan BPH Migas.

Wakil Menteri ESDM Susilo Siswo Utomo menyebutkan, beberapa daerah punya cara sendiri-sendiri agar kuota subsidi BBM yang diberikan setiap tahun tidak jebol. Dia mencontohkan pengelolaan subsidi BBM di kawasan timur Indonesia.

Caranya untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi dengan kupon. "Misalnya di Papua, di Sulawesi, ada kabupaten bikin kupon, kupon untuk dibagikan siapa yang berhak beli BBM bersubsidi, jadi terbatas, jadi cukup," ujar Susilo di kantornya, Jumat (20/12).

Dia mengatakan, cara itu merupakan hasil kerja sama pemerintah daerah dengan BPH Migas. "Daerah sorong (beli bensin pakai kupon). Ada salah satu daerah ada itu, BPH Migas tahu persis tempatnya," ucapnya.

Sebelumnya, Susilo menuturkan, pemerintah daerah tidak boleh menghapus subsidi BBM. "Sebenarnya begini ya, Pemda itu sudah kita berikan kekuasaan untuk mengatur jatah BBM bersubsidi yang kita berikan ke mereka," ucap Susilo.

Kewenangan yang diberikan ke pemda, kata dia, tidak termasuk menghilangkan atau menghapus subsidi BBM. hanya sebatas mengelola agar kuota yang diberikan tidak jebol. Kecuali Jakarta sudah benar-benar hanya diisi oleh orang kaya dan tidak ada orang miskin yang layak dapat subsidi.

"Tapi kalau menghapus subsidi tidak boleh, karena subsidi itu diberikan pada masyarakat yang tidak berpunya. Jadi artinya supaya tepat sasaran, kalau menghilangkan harus dipastikan Jakarta itu sudah bebas dari orang miskin, itu yang sensitif," tegasnya.