Di Pertemuan G20, Menkeu Sri Mulyani Soroti Kerjasama Dunia Atasi Perubahan Iklim

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebut masalah yang tengah dihadapi seluruh negara dunia saat ini adalah isu terhadap perubahan iklim atau bahkan masalah air. Dia pun menyadari, perlunya kerjasama multilateral dalam mengatasi masalah lingkungan tersebut.

"Ini adalah masalah lintas batas. Jadi suka atau tidak suka, apakah Anda tidak percaya atau mempercayai multilateral, Anda benar-benar harus mengatasi masalah ini melalui kerjasama global karena tidak mungkin menyelesaikannya sendiri," kata Menteri Sri Mulyani dalam pertemuan G20 Saudi Arabia, Senin (26/10).

Kendati begitu, Bendahara Negara ini mengakui masih terdapat kekurangan dari kerjasama multilateral yang selama ini dibangun. Bukan hanya kepada negara G20, tapi juga negara-negara lain pada umumnya. Sebab, banyak negara besar justru merasa memiiki kuasa dalam isu tersebut.

"Jadi apakah ini masih memiliki financial power yang mereka punya cukup berpengaruh dan power untuk mempengaruhi melalui financing powernya. Karena itu pada akhirnya penting multilateral Development Bank seperti world bank, IMF, WTO mungkin berbeda karena lebih ke regulatery," jelas dia.

Kekuatan kerjasama dari beberapa negara dianggap memberikan suatu kekuatan. Bagaimana kebijakan yang dianggap adil dapat diadopsi di seluruh negara yang menciptakan peluang yang bagi semua negara untuk mengadopsi kebijakan yang dipandang sama dan merata.

"Saya pikir ini adalah salah satu yang terpenting dari apa yang Anda dapatkan dalam masalah kritis kredibilitas," katanya.

Strategi Indonesia Tekan Polusi Karbon

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan Indonesia tengah berusaha untuk menekan emisi karbon. Hal ini merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjalankan Paris Agreement.

Indonesia sendiri berkomitmen untuk mengurangi emisi 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional hingga 2030.

Sebagai informasi, Paris Agreement merupakan kerangka kebijakan jangka panjang bagi negara-negara untuk mengurangi emisi karbon. Dengan demikian, kenaikan suhu dunia bisa di bawah 2 derajat per tahun.

"Sekarang masih dilakukan. Kita masih lakukan perbaikan-perbaikan, penggunaan mobil listrik salah satu," kata dia, Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (19/11).

Selain itu, penggunaan biodiesel juga terus didorong. Sejauh ini Indonesia telah mengimplementasikan B20. Pada 2020 nanti Indonesia berencana mulai menjalankan implementasi B30.

"Supaya mengurangi fosil, penggunaan listrik matahari, angin, biotermal disesuaikan dengan market," ujar dia.

Indonesia juga bakal mendorong pemanfaatan energi ramah lingkungan alias green energy. Salah satu hal yang dikedepankan dalam mendorong hal tersebut, yakni penggunaan teknologi yang mumpuni.

"Syarat yang saya sebutkan tadi kita tidak mau melihat teknologi-teknologi kelas dua yang datang ke Indonesia," tegas dia.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengusulkan pemberlakuan pajak karbon. Peneliti Pusat Ekonomi LIPI, Maxensiun Tri Sambodo mengatakan besaran pajak tergantung tingkat karbon yang dihasilkan dan kadar kerusakan lingkungan di wilayah. "Kita bisa berikan carbon tax, kita amankan daerah lain. Mungkin itu alternatif yang bisa diterapkan," tandasnya.