Dirjen Migas soal bagi hasil blok East Natuna: Tinggal finalisasi
Merdeka.com - Penandatanganan kontrak bagi hasil atau production sharing contract (PSC) Blok East Natuna saat ini masih terkendala terkait jumlah besaran bagi hasil minyak dan gas bumi (migas) yang diterima oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dan pemerintah. Tiga konsorsium yakni PT Pertamina (Persero), ExxonMobile, dan PTT Thailand masih belum ada kesepakatan.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, IGN Wiratmaja Puja mengungkapkan, pihaknya bersama 3 konsorsium tersebut telah melakukan pembahasan terkait peraturan dalam bagi hasil tersebut. Dirinya menyebut, dalam 2 hari kedepan, ketiga konsorsium tersebut akan segera melapor kepada Pelaksana tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Panjaitan.
"Kan term and conditionnya sudah kita bahas. PSC sudah siap tinggal finalisasi saja. Hari Rabu mereka lapor ke pak menteri (ESDM)," ujar Wirat di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Senin (3/10).
-
Apa isi PKS BPH Migas dan Pemprov Sultra? Dokumen ini selanjutnya akan ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto yang menandai resminya kerja sama BPH Migas dan Pemprov Sultra.'Setelah dokumen ini ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Sultra, selanjutnya akan dibahas program-program penyediaan, pengendalian dan pengawasan penyaluran JBT dan JBKP oleh kedua belah pihak,' ujar Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam kesempatan tersebut.
-
Apa yang dibahas BPH Migas saat berkunjung ke Papua Barat Daya? Kepala BPH Migas dan anggota Komite BPH Migas belum lama ini melakukan kunjungan kerja ke Kantor Perwakilan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wilayah Papua dan Maluku di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.
-
Kapan PKS BPH Migas dan Sulut ditandatangani? Adapun agenda penting ini telah dilakukan di Manado, Sulawesi Utara pada Senin (23/4/2024).
-
Kapan Pertamina Patra Niaga selesaikan tugasnya? Berakhir pada 8 Januari 2024, Pertamina Patra Niaga telah menyelesaikan tugas penyaluran energi bagi masyarakat dengan maksimal sepanjang periode Satgas Nataru.
-
Apa yang dibahas DPR dengan bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Siapa yang memimpin peninjauan kesiapan Pertamina? Guna memastikan kesiapan layanan dan kehandalan pasokan energi saat libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif bersama Kepala BPH Migas Erika Retnowati didampingi oleh Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan dan Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional melakukan peninjauan ke Kilang Pertamina Refinery Unit IV Cilacap dan SPBU di Kabupaten Cilacap.
Lanjut Wirat, dirinya membantah jika ketiga konsorsium belum menyepakati bagi hasil. Saat ini, ketiganya masih terus membahas PSC yang tepat agar lebih ekonomis.
"Bukan tidak setuju, mereka lagi membahas kan. Sekarang lagi dipercepat supaya bisa diputuskan. Biasalah terms and conditionnya kan supaya atraktif secara ekonomis," tuturnya.
Wirat menambahkan, pemerintah saat ini tengah menawarkan apakah PSC yang akan dibahas hanya pada sektor minyak terlebih dahulu atau digabung dengan gas.
Seperti diketahui, PSC dalam Blok East Natuna dibagi menjadi 2 yakni sektor minyak dan gas. Ketiga konsorsium saat ini tengah fokus membahas PSC minyak sebesar 85 persen untuk pemerintah dan 15 persen untuk kontraktor. Pembahasan untuk minyak lebih diprioritaskan karena ingin dikebut terlebih dahulu proyeknya. Sementara gas, PSC yang dibahas adalah 70 persen untuk pemerintah dan 30 persen untuk kontraktor.
"Yang sekarang lagi ditawarkan lagi dibahas sama mereka. Berapa yang cocok PSC-nya. Opsinya masih dibahas. Apakah 1 PSC atau 2 PSC. Dua duanya sudah kita siapin. AP sama AL ya. Apakah 1 AL, 1 AP atau dua duanya digabung jadi satu PSC," pungkasnya. (mdk/bim)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Beberapa waktu lalu, Bahlil Lahadalia sempat menyentil proses pemenuhan syarat oleh Freeport Indonesia terkait perpanjangan IUPK.
Baca SelengkapnyaSKK Migas minta rencana pengembangan di Blok Masela oleh Pertamina rampung dalam satu bulan.
Baca SelengkapnyaPenghapusan Pertalite bukan hanya putusan satu instansi saja. Banyak hal juga yang perlu dipertimbangkan.
Baca SelengkapnyaSouth Andaman menyimpan potensi produksi gas dengan jumlah besar. Blok yang digarap Mubadala Energy ini disebut menyimpan potensi hingga 8 TCF.
Baca SelengkapnyaPemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperit Ini
Baca Selengkapnya