Follow
Distribusi lahan, pemerintah bentuk tim percepatan reformasi agraria
Merdeka.com - Pemerintah bakal membentuk tim percepatan reformasi agraria. Tim ini nantinya akan ditugaskan untuk mengatur lahan di daerah demi meningkatkan perekonomian wilayah tersebut.
"Dikoordinasi oleh pak Menko Ekonomi, jadi supaya ini tidak hanya menjadi ajang bagi-bagi lahan, tapi juga bagian dari pemberdayaan ekonomi jadi nanti dalam dua hari ini akan ada tim koordinasi yang akan dibentuk oleh pak Menko (Darmin)," ujar Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki usai Rapat Koordinasi di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (3/4).
Fungsi lain dari tim percepatan ini adalah melakukan distribusi lahan dan legalisasi lahan. Tim tersebut akan dibentuk lintas kementerian seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
-
Siapa yang terlibat dalam program optimasi lahan Kementan? Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), Ir. Ali Jamil MP., PH.D mengatakan bahwa, Indonesia memiliki potensi lahan sub optimal cukup luas.
-
Apa yang Kementan lakukan untuk percepatan tanam? Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) akan melakukan percepatan tanam dalam rangka peningkatan produksi padi dan jagung.
-
Apa tujuan Kementan dalam akselerasi tanam? 'Kebijakan akselerasi tanam ini sangat penting kita lakukan untuk menekan impor yang dilakukan akibat dampak el nino. Hari ini kita letakan pondasinya agar ke depan kita bisa swasembada,' ujar Mentan di Jakarta, Sabtu (18/11).
-
Apa yang dilakukan Kementan untuk optimasi lahan? Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan bersama Wakil Gubernur Kalteng dan Kelompok Tani Sidomulyo II secara simbolis melakukan kick off pelaksanaan konstruksi optimasi lahan rawa.
-
Siapa yang diminta Kemendagri untuk rencanakan gerakan menanam? Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berharap pemerintah daerah (Pemda) dapat menyusun perencanaan gerakan menanam dengan baik.
-
Bagaimana kemenko perekonomian menjalankan Reforma Agraria? 'Oleh karena itu deklarasi yang telah kita sepakati pada GTRA Summit 2023 Kabupaten Karimun ini dapat dilaksanakan dan diwujudkan,' tegas Menko Airlangga.
"Nanti timnya lintas kementrian," katanya.
Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil mengatakan payung hukum pembentukan tim percepatan reformasi agraria ini akan selesai dalam dua hari ke depan. "Perpres itu yang tentang pelepasan kawasan pembebasan hutan akan segera diselesaikan. Dua hari lagi rapat lagi," kata Sofyan.
Dalam rapat koordinasi ini juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kementerian ATR/BPN berupaya menjalankan program Reforma Agraria yang berorientasi memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Baca Selengkapnya
Pemerintah pusat akan memberikan reward bagi kepala daerah yang berhasil mengerjakan tugas ini.
Baca Selengkapnya
SK Hijau Hutsos yang mengatur pemanfaatan hutan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.
Baca Selengkapnya
Perpres No. 75 tahun 2024 yang disahkan pada 11 Juli 2024 telah menampung hak-hak warga terdampak pembangunan itu.
Baca Selengkapnya
Menteri Agraria dan Tata Ruang, Hadi Tjahjanto menyerahkan 12 sertifikat tanah milik masyarakat secara door to door di Kelurahan Jabah, Jumat (4/8).
Baca Selengkapnya
Kementerian ATR/BPN sudah melakukan koordinasi awal dengan Satgas Perumahan mengenai penataan satu juta rumah.
Baca Selengkapnya
Bank Tanah merupakan Badan Khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah.
Baca Selengkapnya
Hal ini dilakukan untuk menciptakan ekosistem yang lebih terintegrasi dari hulu ke hilir.
Baca Selengkapnya
Pembentukan satgas ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satgas Percepatan Investasi di IKN.
Baca Selengkapnya
Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan akses masyarakat terhadap makanan bergizi di tengah ancaman krisis pangan global yang semakin nyata.
Baca Selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan tambahan anggaran tahun 2024 kepada Kementerian ATR/BPN sebesar Rp620 miliar.
Baca Selengkapnya
Aria Bima meminta agar Kementerian ATR/BPN harus adil, pembagian tanah untuk rakyat dan pengusaha.
Baca Selengkapnya