Dorong hilirisasi, PTPN III tarik dana segar melalui skema PINA
Merdeka.com - PINA Center Bappenas menandatangani MoU dengan Holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN III) tentang kerjasama fasilitas pembiayaan investasi dengan skema PINA (Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah). Nantinya dana yang didapatkan PTPN III dari kerjasama dengan PINA Center Bappenas, akan digunakan untuk investasi pengembangan sektor hilirnya.
"Tujuannya mandat perkuat equity PTPN III untuk investasi. Untuk pengembangan downstreaming dari hasil perkebunan. (Hilirisasi) Bukan opsi lagi, tapi keharusan kalau kita ingin tetap berkompetisi," ungkap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, di Kantornya, Jakarta, Jumat (8/6).
Mantan Menteri Keuangan ini pun mengakui proses pengembangan usaha membutuhkan anggaran yang cukup besar sehingga perlu dukungan dana, salah satunya dalam bentuk PINA.
-
Siapa Menteri PPN saat ini? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
-
Kenapa BP Batam minta dukungan Kementerian? Pada pertemuan ini, Muhammad Rudi juga memohon dukungan Kementerian terkait untuk menggesa penyelesaian Kawasan Rempang Eco-City.
-
Bagaimana Kanwil BPN Jatim meningkatkan sinergi dengan Pemda? Keterbukaan Informasi ini dinilai memiliki pengaruh besar terhadap kesuksesan program-program yang sedang dijalankan. Bukan hanya itu, dukungan dari seluruh pihak terkait juga memegang peranan penting, sehingga di tiap penyelenggaraan sosialisasi, Kementerian ATR/BPN selalu menekankan penguatan sinergi lintas sektor.
-
Bagaimana BPH Migas mendorong kolaborasi dengan SKK Migas? Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra juga mendorong adanya kolaborasi antara SKK Migas dan BPH Migas dalam menjalankan program yang memberi dampak positif bagi masyarakat.
-
Bagaimana Menko Perekonomian ingin memperkuat kerja sama ekonomi? "Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Kenapa BPH Migas ingin meningkatkan PAD? Apabila konsumen dan BU-PIUNU taat pajak, serta sistem perpajakan PBBKB terintegrasi dengan Lembaga terkait lainnya dapat dilaksanakan maka kompetisi pasar BBM yang sehat akan terjadi. Dengan demikian, Pemerintah Daerah dan konsumen, serta masyarakat juga yang mendapatkan manfaatnya,' jelasnya.
"Memang perlu dukungan anggaran yang kuat. Ini yang nanti akan dibantu. PINA siap fasilitasi. Kita ingin lihat tidak perlu harus penyertaan modal langsung. Bisa melalui instrumen di pasar modal," katanya.
Menteri Bambang pun mengharapkan dengan adanya kerjasama untuk pendanaan semacam ini, PTPN III dapat meningkatkan produktivitas perseroan. Tidak saja di sisi hilir tapi juga hulu.
"Bapak (PTPN III) ini penguasa lahan, tapi dari segi produktif masih kalah dengan yang swasta di sisi Gili harus ditingkatkan turunnya karet," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kebijakan hilirisasi yang digencarkan pemerintah telah memberikan dampak positif.
Baca SelengkapnyaSebelum dicairkan, Sri Mulyani mengatakan anggaran PMN ketiga BUMN tersebut harus melalui tahapan pendalaman oleh Komisi XI DPR-RI.
Baca SelengkapnyaIndustri pupuk merupakan salah satu sektor strategis yang dapat memacu perekonomian nasional.
Baca SelengkapnyaPMN tersebut akan dialokasikan untuk 10 komoditas pangan yang terdiri dari daging sapi, daging ayam, telur ayam dan lainnya.
Baca SelengkapnyaKemenkeu berencana memberikan dana suntikan PMN kepada tiga perusahaan pelat merah senilai Rp28,15 triliun.
Baca SelengkapnyaSkema baru pembiayaan infrastruktur oleh pihak swasta ini tertuang dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2024 untuk HPT, dan Perpres No 79/2024 untuk P3NK.
Baca SelengkapnyaGN berfokus dalam optimalisasi di berbagai sektor bisnis untuk menopang kinerja Perseroan.
Baca SelengkapnyaHal itu terlihat dari berkembangnya investasi dari tahun ke tahun terus meningkat dan selalu melampaui target yang ditargetkan.
Baca SelengkapnyaGeliat perbaikan ekonomi pasca pandemi khususnya di sektor usaha pertambangan, konstruksi dan perkebunan sangat positif hingga semester pertama 2023.
Baca SelengkapnyaAPBN 2025 mematok target belanja negara senilai Rp3.621,3 triliun.
Baca SelengkapnyaTransformasi ekonomi yang sedang diupayakan oleh BUMN perlu dilakukan dengan perencanaan matang.
Baca SelengkapnyaHal ini merupakan upaya pengawasan distribusi BBM di Provinsi Kalimantan Barat, baik BBM subsidi maupun BBM nonsubsidi.
Baca Selengkapnya