Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dorong Pemulihan Ekonomi, Jokowi Bakal Lakukan PPKM Darurat Selama 2 Pekan

Dorong Pemulihan Ekonomi, Jokowi Bakal Lakukan PPKM Darurat Selama 2 Pekan Anies Baswedan Teken Kepgub Perpanjangan PSBB Transisi. ©2020 Merdeka.com/Iqbal Nugroho

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) siap memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM darurat. Aturan ini dinilainya penting untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional.

Jokowi mengatakan, kajian PPKM darurat yang diketuai Menko Perekonomian Airlangga Hartarto akan difinalisasi hari ini, dan diharapkan selesai untuk mengatasi lonjakan kasus positif Covid-19 yang semakin meninggi.

"Enggak tahu nanti keputusannya apakah 1-2 minggu, karena petanya sudah kita ketahui semuanya khusus hanya di Pulau Jawa dan Bali. Karena di sini ada 44 kabupaten dan kota serta 6 provinsi," ujarnya dalam Munas Kadin Indonesia ke-8 di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (30/6).

Orang lain juga bertanya?

Menurut Jokowi, pemberlakuan PPKM darurat ini ditujukan agar kegiatan ekonomi di tengah masyarakat jadi tidak semakin terpuruk. Dia mengambil contoh, kenaikan kasus Covid-19 pasti selalu berpengaruh terhadap indeks kepercayaan konsumen.

"Begitu pembatasan ketat dilakukan, kemudian mobilitas turun, kasusnya ikut turun misalnya, indeks kepercayaan konsumen itu pasti akan naik. Tapi begitu kasusnya naik, indeks kepercayaan konsumen itu pasti selalu turun. Selaku kita lihat seperti itu," paparnya.

Kenaikan kasus disebutnya juga turut mempengaruhi indeks penjualan ritel. Jokowi menyatakan, situasi ini sudah terjadi di Indonesia dan juga Thailand. Kendati begitu, dia melihat ada secercah optimisme pada sejumlah angka ekonomi. Seperti purchasing manager index untuk manufaktur yang berada di posisi 55,3 pada Mei 2021.

Kemudian di sisi supply dan produksi terlihat mulai menggeliat, ekspor tumbuh 58 persen, impor bahan baku tumbuh 79 persen. "Tinggi sekali, impor barang modal tumbuh 35 persen. ini angka-angka seperti ini yang tiap hari, tiap pagi pasti masuk ke saya. Saya tidak pernah sarapan tapi sarapannya angka-angka," bebernya.

Sementara konsumsi listri untuk industri juga tumbuh 28 persen. Sebab itu Jokowi tetap optimis terkait hal tersebut.

"Tetapi probelmnya ada di covid yang belum bisa kita tekan, kita kurangi dan kita selesaikan. Sisi demand juga sama, Sisi permintaan juga sama, konsumsi terus menguat indeks kepercayaan konsumen yang dulu di Februari 85 sekarang sudah 104,4, mobilitas bulanan, mobility indeks juga sama, yang dulu februari masih minus 2 sekarang sudah 5,2," ungkapnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Sentil Pemda Ragu Gunakan Anggaran: Kalau Enggak 'Ngambil' Apa-Apa Ngapain Takut?
Jokowi Sentil Pemda Ragu Gunakan Anggaran: Kalau Enggak 'Ngambil' Apa-Apa Ngapain Takut?

Eks Gubernur DKI Jakarta ini memperkirakan proses revitalisasi Pasar Purwodadi dapat dimulai pada akhir Agustus atau awal September mendatang.

Baca Selengkapnya
Soal Lahan IKN, Presiden Jokowi Ingin Utamakan Kepentingan Masyarakat
Soal Lahan IKN, Presiden Jokowi Ingin Utamakan Kepentingan Masyarakat

Jokowi dan para menteri langsung mengunjungi IKN guna menyelesaikan masalah lahan

Baca Selengkapnya
Jokowi Bocorkan Bakal Ada Insentif untuk Sektor Properti, Diputuskan Sore Ini
Jokowi Bocorkan Bakal Ada Insentif untuk Sektor Properti, Diputuskan Sore Ini

Insentif ini akan diberikan kepada sektor properti dan perumahan berupa adanya pelonggaran pajak yang akan ditanggung oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sentil Kepala Daerah Soal Realisasi APBD: Masih 31 Persen Kecil Sekali
Jokowi Sentil Kepala Daerah Soal Realisasi APBD: Masih 31 Persen Kecil Sekali

Realisasi APBD masih sangat kecil baru sekitar 31 persen untuk kabupaten/kota dan 41 persen untuk provinsi.

Baca Selengkapnya
OJK Sebut Nasib Perpanjangan Restrukturisasi Kredit Ada di Tangan Menko Airlangga
OJK Sebut Nasib Perpanjangan Restrukturisasi Kredit Ada di Tangan Menko Airlangga

Presiden Jokowi meminta restrukturisasi kredit terdampak pandemi kembali diperpanjang sampai tahun 2025.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Pembangunan Jalan dan Jembatan Terdampak Banjir Sumbar Segera Diselesaikan
Jokowi Minta Pembangunan Jalan dan Jembatan Terdampak Banjir Sumbar Segera Diselesaikan

Menurut dia, pemerintah daerah Sumatera Barat telah menyiapkan lahan untuk relokasi warga.

Baca Selengkapnya
Bisik-Bisik Jokowi ke Bacapres Ganjar Pranowo saat Rakernas PDIP, Ini Isinya
Bisik-Bisik Jokowi ke Bacapres Ganjar Pranowo saat Rakernas PDIP, Ini Isinya

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengaku telah bisik-bisik ke Ganjar Pranowo jika terpilih sebagai Presiden periode 2024-2029 mendatang.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tugaskan Mentan Amran Jaga Pasokan Beras di Tahun Politik
Jokowi Tugaskan Mentan Amran Jaga Pasokan Beras di Tahun Politik

Jokowi siapkan langkah antisipasi pengaruh tahun politik ke ekonomi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Harap Pompanisasi Jaga Produksi Padi saat Kekeringan Panjang
Jokowi Harap Pompanisasi Jaga Produksi Padi saat Kekeringan Panjang

Jokowi mengaku akan mengecek langsung pembangunan pompa-pompa di sejumlah daerah.

Baca Selengkapnya
Jokowi Gelar Ratas Percepatan Pilkada, Landasan Hukum Bisa Perppu atau Revisi UU Pemilu
Jokowi Gelar Ratas Percepatan Pilkada, Landasan Hukum Bisa Perppu atau Revisi UU Pemilu

Alasan Pilkada dimajukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan pada 1 Januari 2025.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Perintahkan Semua Menteri Waspada, Singgung Kedatangan Presiden Baru
VIDEO: Jokowi Perintahkan Semua Menteri Waspada, Singgung Kedatangan Presiden Baru

Presiden Jokowi memerintahkan semua menteri waspada jelang bulan Ramadan dan Idul Fitri

Baca Selengkapnya
Realisasi Penyerapan Anggaran Baru 31 Persen, Jokowi Perintahkan Kepala Daerah Segera Belanjakan APBD
Realisasi Penyerapan Anggaran Baru 31 Persen, Jokowi Perintahkan Kepala Daerah Segera Belanjakan APBD

Minimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.

Baca Selengkapnya