DPD Minta Jokowi Angkat Orang Asli Kalimantan Jadi Ketua Badan Otorita Ibu Kota Baru
Merdeka.com - Anggota DPD-RI, Gusti Farid Hasan Aman meminta Presiden Joko Widodo menetapkan Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari putra daerah atau orang asli Kalimantan. Hal ini sebagai wujud keterwakilan masyarakat daerah sebagai pemimpin pembangunan wilayahnya.
"Saya minta konkret, Kepala Badan Otorita yang dipilih presiden ini orang kalimantan. Kepala otoritanya orang kalimantan," ungkap Farid dalam Rapat Kerja Komite IV DPD dengan Menteri Keuangan, Jakarta, Senin (24/1).
Dia juga meminta Presiden, Wakil Presiden, hingga para menteri koordinator untuk tinggal beberapa waktu di Kalimantan. Tujuannya agar mengetahui kondisi Kalimantan. Sehingga menepis polemik Kalimantan sebagai tempat jin buang anak.
-
Bagaimana Gubernur Kalsel tur ke Kalimantan Selatan? Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor beserta rombongan Turdes Kemerdekaan Bergerak Lintas Beribu Sungai Banua, tiba di SMAN 2 Kotabaru, Senin (7/8)
-
Kenapa Gubernur Kalimantan Selatan mengunjungi pesantren? Pada kesempatan tersebut, Sahbirin mengajak ratusan santri untuk meniru akhlak dari Rasulullah SAW.
-
Dimana para Wali Kota se-Kalimantan bertemu? Ada sekitar 150-an peserta yang juga mengikuti Festival Iraw Tengkayu, Penurunan Padaw Tuju Dulung di Pantai Amal Rangkaian Rapat Kerja (Rakor) APEKSI Komwil V Kalimantan, yang diikuti Wali Kota se-Kalimantan diisi dengan berbagai kegiatan, Minggu (8/10).
-
Apa pesan Pj Gubernur Kaltim untuk masyarakat Kalimantan Timur? 'Mendekati Pemilu tolong jaga ketertiban dan kemanan. Salurkan hak pilih, jangan ada yang golput!' pesan Akmal Malik saat meninjau Gudang Logistik Pemilu 2024 di Jalan Poros Tikah RT 14 Nomor 5, Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun Mahulu, Jumat(26/1/2023).
-
Kenapa Mentan minta tambahan lahan tanam di Kalimantan Selatan? “Saya butuh 500 ribu hektar tambahan untuk perkuat stok beras nasional yang diperkirakan menghasilkan gabah 3 juta ton dan beras 1,5 juta ton. Ini adalah perintah Bapak Presiden. Dan di Kalimantan Selatan kita minta 100 ribu hektar. Dan saya minta ada 3.000 hektar di Barito Kuala,“ tambahnya.
-
Siapa yang memimpin Daerah Istimewa Kalimantan Barat? Dalam deklarasi tersebut, Sultan Hamid II dipilih sebagai kedua dewan serta dibantu oleh badan pemerintahan harian yang berjumlah lima orang.
"Tinggal-lah sebulan atau dua bulan di Kalimantan, jangan tunggu bangunan baru jadi baru pindah.”
Terkait pendanaan pembangunan IKN Nusantara, Farid mengusulkan pemerintah memberikan penjelasan yang tegas. Bila menggunakan pembiayaan persentasenya berapa banyak.
"Banyak hal yang abu-abu di IKN ini," kata dia.
Bila perlu, katanya, anggaran pembangunan IKN masuk dalam APBN. Ditetapkan selayaknya pemerintah mengalokasikan persentase dana pendidikan dan kesehatan. Sehingga tidak ada lagi kesimpangsiuran pendanaan APBN di tengah masyarakat.
"Saya usulkan blocking saja di UU APBN seperti dana pendidikan dan kesehatan. Jadi sudah jelas 5 persen APBN ini untuk IKN," kata dia.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perlu ada pemerataan penduduk agar tidak jawa sentris dengan cara pindah ibu kota.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, pembangunan IKN sekaligus pemindahan ibu kota bukan proyek yang diteken seorang presiden, melainkan sudah menjadi keputusan rakyat.
Baca SelengkapnyaJokowi berharap para pengusaha lokal dapat terlibat dalam pembangunan IKN.
Baca Selengkapnya58 persen perputaran uang dan ekonomi juga ada di Pulau Jawa.
Baca SelengkapnyaJokowi menekankan bahwa partisipasi masyarakat harus diutamakan dalam pembangunan.
Baca SelengkapnyaUtje menjelaskan, agenda relawan berkunjung ke IKN, lantaran IKN salah satu warisan pemerintahan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan akan tetap rutin mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, meski sudah purna tugas menjadi Presiden.
Baca SelengkapnyaDi tengah kunjungan kerjanya di Papua, Presiden Jokowi menyempatkan bertemu anak-anak pelajar tingkat SD. Lantas, bagaimana keseruannya?
Baca SelengkapnyaSebagai Mendagri, Tito mampu mengoordinasikan pemerintah daerah untuk mendukung percepatan.
Baca SelengkapnyaDewan Kawasan yang dipimpin wakil presiden akan menyinkronkan pembangunan Jakarta dengan wilayah sekitar.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), pada Minggu, (11/8).
Baca Selengkapnya