DPR harap pemerintah konsisten jalankan roadmap cukai rokok

Merdeka.com - Anggota Komisi Keuangan DPR RI, Andreas Eddy Susetyo mengingatkan pemerintah untuk dalam menjalankan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2017 Tentang Tarif Cukai Tembakau hingga 2021 mendatang. Menurut Andreas, konsistensi dari pemerintah sangatlah penting.

"Itu (PMK 146/2017) salah satu pendekatan yang dilakukan. Yang kita harapkan konsistensi dari kebijakan itu," kata politikus dari Fraksi PDI Perjuangan ini belum lama ini.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Anaysis (CITA), Yustinus Prastowo juga berharap pemerintah, terutama Kementerian Keuangan tidak berubah sikap. Menurut dia, PMK 146/2017 sudah sangat baik untuk mengatur layer tarif cukai rokok.

"Kalau kebijakan fiskal ini tidak ada masalah, hal yang baik harus diteruskan. Kebijakan ini benar-benar mengatur supaya ada kepastian negara bisa mendapat uang dan dapat dihitung pelaku bisnis juga, sudah pasti mereka akan mengeluarkan berapa," tutur Yustinus.

Dalam pandangan Yustinus, PMK 146/2017 semakin memberikan kepastian usaha bagi para pelaku usaha dalam 4-5 tahun ke depan. "Sekarang tinggal dilihat saja kenaikan biasanya 10 persen dan ini bisa diprediksikan volumenya. Bisa diukur kan jadi penerimannya karena sudah dapat diramalkan sejak awal," ucapnya.

Kepala Sub Direktorat Tarif Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sunaryo menegaskan instansinya akan mengawal pelaksanaan dari beleid tersebut. "PMK 146/2017 bukan dibuat tanpa alasan, ada penelitian survei dan banyak hal lainnya. Semua aturan dibuat dengan kajian, jadi harus jalan," kata Sunaryo.

Sependapat dengan Yustinus, Sunaryo melanjutkan, PMK 146/2017 membuat kepastian usaha semakin lebih jelas. "Kami melihat bahwa dengan penyederhanaan itu, yang mana di level II memang di situ bermainnya. Persaingan di situ, ya, harus dia saja. Pabrik yang memang bersaing di atas, ya, di atas jangan di bawah seperti itu," ujarnya.