DPR: Impor Pangan untuk Kepentingan Negara

Merdeka.com - Ketua Fraksi Nasdem DPR RI, Ahmad Ali menyayangkan pernyataan yang terkesan menuding partainya bertanggung jawab urusan impor. Dia menegaskan, impor pangan selama ini untuk kepentingan negara.

Ahmad Ali menekankan, negara melalui presiden dan menteri memiliki pertimbangan yang bersifat komperehensif dalam menentukan kebijakan impor berdasarkan data dan pertimbangan banyak hal, misalnya, soal inflasi, kebutuhan nasional, ketercukupan pangan, dan pemenuhan nasional.

"Keputusan soal impor pangan itu tidak ada kaitannya dengan kebijakan atau kepentingan partai politik, atau Nasdem," ujar Ali dalam keterangan pers seperti ditulis Sabtu (16/2).

"Walaupun Pak Enggar sebagai Menteri Perdagangan adalah kader Nasdem, tetapi dia sudah diwakafkan sebagai abdi negara setelah jadi menteri. Kebijakan dia, itu murni soal urusan negara," sambungnya.

Bendahara Umum Partai DPP Partai NasDem ini menyebut bahwa kebijakan impor tidak bisa dilihat dalam satu sudut pandang saja. Tetapi harus melihat hal itu, dalam urusan kepentingan nasional.

"Bila landasan argumen adalah berbasis curiga tanpa data, maka kita akan disesatkan oleh pernyataan Firman. Tidak ada kaitan Nasdem dengan impor pangan, tidak ada orang NasDem yang bergerak dalam urusan bisnis seperti itu," jelasnya.

Ali menyesalkan pernyataan yang menggeneralisasi kepentingan negara dengan kebijakan partai. Pernyataan itu dipandangnya tidak logis dan terkesan sebagai manuver. Tidak ada alasan mengaitkan kebijakan istana dengan Impor pangan urusan kepentingan Partai NasDem.

"Saya kasih contoh begini, apakah ketika Setya Novanto korupsi dana E-KTP itu lantas bisa disebut sebagai tanggung jawab Partai Golkar? Idrus Marham selaku Menteri Sosial ketika ditersangkakan menerima suap, apakah juga bisa kaitkan tanggung jawab Partai Golkar? Kan tidak begitu cara pandanganya," jelasnya.

Ali meminta pihak yang menuding untuk segera mengklarifikasi pernyataan itu karena dianggap tidak pantas, dan merugikan nama Partai NasDem.

"Harus mengklarifikasi pernyataan itu karena tidak etis dan ceroboh. Itu merugikan Partai Nasdem yang sama sekali tidak bisa dikaitkan dengan urusan impor pangan."