Follow
DPR kritik pemerintah tak serius konversi BBM ke BBG
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Satya W. Yudha menilai sudah saatnya pemerintah memaksimalkan penggunaan gas pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal itu guna menekan importasi energi yang dinilai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Satya menilai aksi impor BBM malah membuka celah bagi para mafia migas untuk bermain di dalamnya.
"Saya melihat komponen mafia muncul karena kebutuhan impor," ujar Satya saat diskusi mingguan dihelat merdeka.com, Radio Republik Indonesia (RRI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Sewatama dan Institut Komunikasi Nasional (IKN) bertajuk 'Energi Kita' di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (5/4).
-
Gimana cara Mentan mengurangi impor? 'Apresiasi juga kepada Pak Amran yang dengan semangat untuk mengurangi impor hasil-hasil pertanian seperti beras, gula, jagung, dan seterusnya. Saya percaya kalau seluruh potensi bangsa ini didorong untuk memenuhi kebutuhan itu, pasti impor kita dapat dikurangi dan kita kembali bergantung pada hasil dalam negeri,' katanya.
-
Bagaimana Pertamina mengurangi penyalahgunaan BBM? Sejak implementasi exception signal ini pada tanggal 1 Agustus 2022 hingga 31 Desember 2023, Pertamina telah berhasil mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi senilai US$ 200 juta atau sekitar Rp 3,04 trilliun.
-
Kenapa pemerintah mau kurangi subsidi BBM? 'Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya,' tegasnya di Jakarta, Senin (5/8).'Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan,' kata Rachmat.
-
Kenapa BPH Migas pantau penggunaan BBM subsidi? 'Kunjungan kerja dan verifikasi lapangan ini merupakan salah satu wujud tugas dan fungsi BPH Migas untuk melakukan pengaturan, pengawasan, dan verifikasi terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian BBM subsidi. Kami melakukan monitoring terkait kuota BBM subsidi ASDP dan realisasinya, di mana ASDP merupakan salah satu konsumen pengguna,'
-
Gimana cara pemerintah untuk meningkatkan kualitas BBM? Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) mendorong implementasi peningkatan kualitas BBM, seraya membatasi penyaluran BBM subsidi dengan kandungan sulfur tinggi seperti Solar dan Pertalite.
-
Mengapa BPH Migas dorong pemanfaatan gas bumi? Dalam rangka turut menjaga lingkungan, mengurangi emisi karbon, dan mengatasi perubahan iklim, BPH Migas terus mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi melalui pipa,' imbuhnya.
Untuk itu, Satya meminta agar pemerintah mengubah kebiasaan importasi energi dan beralih kepada pemanfaatan gas bumi dengan maksimal. "Pemerintah harus mengubah kepada kebiasaan impor besar kepada komponen impor yang zero seperti gas," tuturnya.
"BBM suatu bahan bakar yang kita tinggalkan dan konversi ke gas," ucapnya.
Sayangnya, lanjut Satya, pemerintah hingga kini belum fokus ke arah tersebut kendati sudah mempunyai road map-nya. "Dari dulu sudah ada, cuma tidak dijalankan dengan baik. Pertamina belum lari ke sana," ucapnya.
"Masih promosikan LGV itu komponen dasarnya elpiji. Sedangkan komponen dari elpiji itu impornya banyak," bebernya.
Padahal, jika Pemerintah segera melakukan konversi dari BBM ke BBG maka akan menekan harga jual bahan bakar. "Maka itu kita (DPR) minta Pemerintah jalankan road map baik dari BBM ke BBG," tandasnya. (mdk/bim)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Subsitusi ke bioenergi merupakan salah satu upaya strategis Pemerintah untuk mengurangi impor BBM.
Baca Selengkapnya
Mulyanto menjelaskan BPH Migas melakukan 'permainan' dengan menahan supply Pertalite secara perlahan.
Baca Selengkapnya
Kementerian ESDM sebenarnya telah menetapkan kewajiban penyediaan BBM rendah sulfur sejak Oktober 2018.
Baca Selengkapnya
Lonjakan harga minyak dunia diperkirakan bakal semakin berdampak terhadap harga BBM Non Subsidi yang tidak mendapat sokongan anggaran dari APBN.
Baca Selengkapnya
Pemerintah memutuskan untuk menyetop impor BBM dan LPG pada 2030 mendatang.
Baca Selengkapnya
Pembubaran SKK Migas saat ini tengah menjadi pembicaraan sejumlah pihak.
Baca Selengkapnya
Pemerintah seharusnya mengevaluasi faktor penyebab kegagalan pencapaian target investasi energi terbarukan selama ini.
Baca Selengkapnya
Arifin tak menapikkan jika kenaikan harga minyak mentah dunia bakal semakin membebani pemerintah memberikan subsidi untuk sejumlah produk BBM.
Baca Selengkapnya
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan, penyaluran BBM subsidi maupun khusus penugasan (JBKP).
Baca Selengkapnya
Menurut Menteri ESDm, itu wajar dilakukan saat harga minyak dunia turun imbas gencatan senjata Israel dan Hamas.
Baca Selengkapnya
Pemerintah sedang mencoba menyelesaikan masalah subsidi yang tidak tepat sasaran dengan berbagai langkah.
Baca Selengkapnya
Implementasi upaya agar subsidi BBM tepat sasaran diserahkan ke kepemimpinan Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya