DPR: Masyarakat Kurang Mampu akan Menderita Akibat Kenaikan Harga BBM
Merdeka.com - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto merasa kecewa atas ketetapan pemerintah yang akhirnya menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurutnya, kebijakan yang diambil pemerintah sangatlah tidak tepat karena pemerintah tidak mendengar masukan dari masyarakat dan tetap bergeming dengan sikapnya.
"Masyarakat kurang mampu akan menderita kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Sementara pengguna mobil mewah terus akan menikmati BBM subsidi. Subsidi tidak tepat sasaran berlanjut," ujar Mulyanto, pada keterangan resmi, Minggu (4/9).
Mulyanto memperkirakan harga-harga akan mengalami kenaikan terutama pada harga pangan yang akan bergerak naik beserta multiplier efeknya.
-
Kenapa Pertamina naikkan harga BBM? Harga bahan bakar minyak (BBM) mengalami kenaikan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah yang mengacu pada formula harga yang terbaru.
-
Kenapa pemerintah mau kurangi subsidi BBM? 'Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya,' tegasnya di Jakarta, Senin (5/8).'Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan,' kata Rachmat.
-
Kenapa Pertamina turunkan harga BBM? Adapun harga BBM non subsidi bersifat fluktuatif, sehingga Pertamina melakukan evaluasi secara berkala mengikuti tren dan mekanisme pasar.
-
Mengapa Pertamina turunkan harga BBM? 'Harga BBM nonsubsidi setiap bulannya per tanggal 1 mengalami penyesuaian harga pasar, namun dapat kita sampaikan bahwa harga BBM Pertamina paling kompetitif untuk menjaga daya beli masyarakat,' ucap VP Corporate Communication PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso.
-
Mengapa BPH Migas keluarkan regulasi tentang BBM subsidi? Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
-
Kenapa aturan baru BBM Subsidi dibuat? Aturan ini dirancang untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan efisien.
Di lain sisi terkait bantuan sosial dia menyebut pemerintah harus mempersiapkan beberapa catatan teknis Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan untuk orang miskin terbawah, sementara dengan bergesernya garis kemiskinan karena kenaikan harga BBM bersubsidi maka akan muncul orang miskin baru yang sebelumnya ada di garis kemiskinan.
"Belum lagi terkait akurasi data DTKS yang dipertanyakan BPK bahkan KPK. Termasuk kasus bocornya dana BLT karena fraud," terangnya.
Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan kenaikan harga BBM subsidi yang dilakukan pemerintah tidak di waktu yang tepat terutama pada jenis Pertalite.
"Masyarakat jelas belum siap menghadapi kenaikan harga Pertalite menjadi Rp 10.000 per liter," ujar Bhima, kepada Merdeka.com, Jakarta, Minggu (4/9).
Menurut Bhima, dampak kenaikan harga BBM bukan hanya di sektor transportasi saja, tetapi nantinya semua sektor akan terdampak akibat kenaikan tersebut. "Misalnya harga pengiriman bahan pangan akan naik disaat yang bersamaan pelaku sektor pertanian mengeluh biaya input produksi yang mahal terutama pupuk," terang Bhima.
Lebih lanjut, Bantalan Sosial (Bansos) yang diberikan pemerintah yang hanya diberikan dalam waktu 4 bulan tidak akan cukup dalam mengkompensasi efek kenaikan harga BBM.
"Misalnya ada kelas menengah rentan, sebelum kenaikan harga Pertalite masih sanggup membeli di harga 7.650 per liter, sekarang harga Rp10.000 per liter mereka turun kelas jadi orang miskin. Data orang rentan miskin ini sangat mungkin tidak tercover dalam BLT BBM karena adanya penambahan orang miskin pasca kebijakan BBM subsidi naik. Pemerintah perlu mempersiapkan efek berantai naiknya jumlah orang miskin baru dalam waktu dekat," Jelas dia.
Tujuan utama untuk membatasi konsumsi Pertalite subsidi, katanya, juga tidak akan tercapai, ketika disaat bersamaan harga Pertamax ikut naik menjadi Rp 14.500 per liter. Akibatnya pengguna Pertamax akan tetap bergeser ke Pertalite.
Sebagai informasi, Inflasi bahan makanan masih tercatat tinggi pada bulan Agustus yakni 8,55 persen year on year, bakal makin tinggi. Diperkirakan inflasi pangan kembali menyentuh double digit atau diatas 10 persen per tahun pada September ini. Sementara inflasi umum diperkirakan menembus di level 7 hingga 7,5 persen hingga akhir tahun dan memicu kenaikan suku bunga secara agresif.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Arifin tak menapikkan jika kenaikan harga minyak mentah dunia bakal semakin membebani pemerintah memberikan subsidi untuk sejumlah produk BBM.
Baca SelengkapnyaEddy menyampaikan, kenaikan atau penyesuaian harga BBM non subsidi itu bisa dilakukan dengan memperhatikan daya beli masyarakat saat ini.
Baca SelengkapnyaJokowi menilai bahwa keputusan pemerintah terhadap harga BBM menyangkut hajat hidup orang banyak.
Baca SelengkapnyaPadahal, masyarakat masih terbebani kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 11 persen pada April 2022 lalu.
Baca SelengkapnyaMenurut Menteri ESDm, itu wajar dilakukan saat harga minyak dunia turun imbas gencatan senjata Israel dan Hamas.
Baca SelengkapnyaBanyak keluhan dari para pengelola SPBU soal kenaikan pajak BBM 10 persen di Jakarta tersebut.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencoba menyelesaikan masalah subsidi yang tidak tepat sasaran dengan berbagai langkah.
Baca SelengkapnyaSejak Maret 2024, BUMN tersebut mempertahankan harga, meski minyak dunia saat itu melonjak pesat.
Baca SelengkapnyaTidak bisa menaikkan suatu pajak tanpa harus memberikan solusi.
Baca SelengkapnyaPemerintah melalui kolaborasi tiga menteri yakni Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN akan kembali mengkaji pembatasan pembelian jenis BBM.
Baca SelengkapnyaSebenarnya anggaran perlindungan sosial juga dialokasikan untuk subsidi dan kompensasi yang dinikmati hampir seluruh masyarakat Indonesia.
Baca SelengkapnyaSeharusnya alokasi subsidi BBM ditujukan pada sektor konsumen, bukan untuk produknya.
Baca Selengkapnya