Duduk Permasalahan Belanja Pemerintahan Didominasi Barang Impor

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo dibuat geram oleh anak buahnya yang lebih suka mengimpor barang dan menomorduakan pembelian produk hasil dalam negeri. Dia tak habis pikir masih ada kementerian yang membeli kursi, meja, seragam dan sepatu tentara dari luar negeri.

"Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar! Kita ini produksi di mana-mana bisa. Jangan diterus-teruskan," ungkap Presiden Jokowi.

Ekonom INDEF, Eko Listyanto menilai kemarahan Jokowi sebagai hal yang wajar. Sebab produk-produk yang diimpor tersebut sebenarnya bisa didapatkan di dalam negeri, tidak perlu didatangkan dari luar.

"Alat tulis kantor dan lain-lainnya itu kita punya barangnya. Tidak sulit mencarinya, kertas dan pulpen ini simpel. Jadi presiden ini sudah tahu dari lama, cuma baru meluapkan kemarahannya itu," kata Eko saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Sabtu (26/3).

Namun di sisi lain, Eko tak menampik, sistem pengadaan barang dan jasa oleh kementerian/lembaga ini menjadi sumber dilema. Dalam sistem lelang, biasanya diambil produk barang dengan harga murah dan kualitas yang sesuai standar kebutuhan.

Sayangnya, dalam hal ini produk Indonesia biasanya memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan produk impor dari China. Sehingga muncul kebingungan dari pemerintah dalam penggunaan barang tersebut.

"Biasanya produk China ini murah karena diproduksi dalam jumlah besar jadi harganya murah. Karena murah ini jadi bisa menang tender. Sedangkan produk UMKM Indonesia ini costnya malah, walaupun produknya kadang lebih bagus, tapi kebanting harga produk luar negeri," tuturnya.

Jika membeli produk lokal, harganya sedikit lebih tinggi dan bisa menimbulkan pertanyaan saat dilakukan audit. Sementara ada produk impor yang kualitasnya sama dengan produk lokal namun harganya lebih murah.

"Di sistem lelang ini kalau ambil harga mahal ini bisa menimbulkan banyak pertanyaan saat diperiksa BPK atau BPKP. Akhirnya yang menang produk impor tanpa mereka sadar, itu mendorong produk impor dan menyebabkan crowding out dan berpotensi menggerakan ekonomi negara lain," tuturnya.

Komoditas Mahal, Anggaran Negara Terancam Tekor

Di sisi lain, Eko menilai kemarahan Presiden Jokowi tidak terlepas dari dampak geopolitik global. Tekanan global yang semakin tinggi ini akan berdampak pada kenaikan harga komoditas sejumlah barang impor. Dampaknya anggaran negara bisa bengkak jika Indonesia terlalu mengandalkan produk impor.

"Posisi hari ini tekanan global begitu tinggi, (harga) komoditas naik ini berpotensi pada harga impor yang naik. Implikasinya ini akan menghantam anggaran pemerintah," kata Eko.

Sehingga bila kementerian/lembaga tidak mencari alternatif substitusi bahan baku dari dalam negeri akan berpotensi pada program pemerintah yang berantakan. Sebab harga barang tingkat global lebih mahal dan ini tidak sesuai dengan hitungan pemerintah tahun lalu dalam APBN 2022.

"Hitungan barang dan jasa ini bisa meleset dari kebutuhan seharusnya, karena banyak konten impornya. Mereka kan hitung dengan penyedian yang cepat," kata dia.

Namun harus diakui juga ketersediaan barang dalam negeri masih banyak kendalanya. Salah satunya aspek keberlanjutan pasokan yang masih belum pasti. Lokasi barang dan pemetaan terhadap kebutuhan di beberapa aspek masih belum maksimal.

Daerah tertentu bisa menghasilkan produk pangan. Namun stoknya masih belum mencukupi jika memenuhi kebutuhan nasional, sehingga mau tak mau pemerintah mengimpor produk.