Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Duet Menteri Susi dan Menteri Rini kelola sumber daya kelautan & perikanan

Duet Menteri Susi dan Menteri Rini kelola sumber daya kelautan & perikanan Susi Pudjiastuti. ©Efrimal Bahri

Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menandatangani nota kesepakatan kerja sama dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Penandatangan tersebut merupakan perpanjangan kerja sama mengenai Implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, yang masa berlakunya telah berakhir pada tahun 2015 lalu.

"Kerja sama antara Kementerian BUMN dan KKP sebetulnya dimulai sejak lama termasuk dengan perusahaan di bawah Menteri BUMN. Tempo hari dengan PLN, BNI, BRI dan sebagainya. Ini untuk meningkatkan sinergi di bawah Kementerian BUMN," ujar Susi di Kantornya, Kamis (14/9).

Tujuan kerja sama tersebut nantinya untuk mengoptimalkan dukungan pengembangan dan pemanfaatan fasilitas pemerintah di sektor kelautan dan perikanan guna kesejahteraan masyarakat. Khususnya terhadap pembangunan di lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu.

Ruang lingkup nota kesepahaman meliputi dukungan BUMN dalam rangka pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan. Kemudian, sebagai dukungan pengembangan SKPT dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan, tata kelola perusahaan yang baik, anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

Dalam kesempatan yang sama, dilakukan juga penandatanganan perjanjian kerja sama antara Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) KKP dengan Perum Jasa Tirta ll. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala BRSDM KKP, Zulficar Mochtar dan Direktur Utama Perum Jasa Tirta ll Djoko Saputro.

Penandatangan tersebut mengenai pengembangan riset perikanan tangkap berbasis budidaya di Perairan Waduk lr. H. Djuanda, Kabupaten Purwakarta. Ruang lingkup kerja sama ini adalah pelaksanaan riset untuk kegiatan pengusahaan dan pengembangan perikanan tangkap berbasis budidaya secara berkelanjutan, pelaksanaan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan di Waduk Ir. H. Djuanda.

"Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah mengimplementasikan program danau Jatiluhur jernih secara berkelanjutan melalur upaya riset dan pemberdayaan masyarakat sekitar Waduk Ir. H. Djuanda, yang memanfaatkan waduk sebagai sumber penghasilan dari usaha perikanan," tandas Djoko.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ada Sejak 1973, Kementerian BUMN Tugasnya Apa?
Ada Sejak 1973, Kementerian BUMN Tugasnya Apa?

Ada beberapa fakta menarik seputar Kementerian BUMN RI yang bisa diulik. Apa saja?

Baca Selengkapnya
VIDEO: Momen Sri Mulyani Blak-blakan Pak Bas Sering Dapat Proyek 'Roro Jonggrang'
VIDEO: Momen Sri Mulyani Blak-blakan Pak Bas Sering Dapat Proyek 'Roro Jonggrang'

Sri Mulyani juga menceritakan kerja sama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR selama 10 tahun ini

Baca Selengkapnya
KKP dan MSC Kawal Ketertelusuran & Keberlanjutan Ikan Konsumsi
KKP dan MSC Kawal Ketertelusuran & Keberlanjutan Ikan Konsumsi

Kerja sama kedua pihak yang telah dirintis sejak tahun 2019.

Baca Selengkapnya
Menteri ATR Tandatangani MoU Sinergi Program Kelautan dan Perikanan
Menteri ATR Tandatangani MoU Sinergi Program Kelautan dan Perikanan

Penandatangan MoU ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo

Baca Selengkapnya
Aturan Baru Diteken Prabowo: Kemenkeu Tak Lagi di Bawah Kemenko Perekonomian, tapi Laporan Langsung ke Presiden
Aturan Baru Diteken Prabowo: Kemenkeu Tak Lagi di Bawah Kemenko Perekonomian, tapi Laporan Langsung ke Presiden

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Bank Indonesia: Sinergi Pemerintah Daerah Jadi Kunci agar UMKM Naik Kelas
Bank Indonesia: Sinergi Pemerintah Daerah Jadi Kunci agar UMKM Naik Kelas

Langkah tersebut juga akan memudahkan pemangku kepentingan untuk menyusun peta jalan maupun cetak biru pengembangan UMKM di Sulawesi Tengah.

Baca Selengkapnya
Gandeng TNI AL, Bea Cukai Perketat Pengawasan Wilayah Perairan Indonesia
Gandeng TNI AL, Bea Cukai Perketat Pengawasan Wilayah Perairan Indonesia

Bea Cukai terus melakukan inovasi guna optimalkan pelayanan dan pengawasan

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Buka Suara Alasan Kemenkeu Tidak Lagi di Bawah Kemenko Perekonomian
Sri Mulyani Buka Suara Alasan Kemenkeu Tidak Lagi di Bawah Kemenko Perekonomian

Sri Mulyani menegaskan perubahan ini tidak mengurangi tingkat koordinasi antara Kementerian Keuangan dan kementerian lainnya.

Baca Selengkapnya
Muncul Wacana Pupuk Indonesia dan Bulog Berada di Bawah Kementan Mulai Tahun Depan
Muncul Wacana Pupuk Indonesia dan Bulog Berada di Bawah Kementan Mulai Tahun Depan

Usulan tersebut rencananya bakal diajukan melalui Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan pertanian yang akan dilakukan pada tahun depan.

Baca Selengkapnya
Dyah Roro Esti Ungkap Alasan di Balik Pembekalan Menteri dan Wamen di Akmil Magelang
Dyah Roro Esti Ungkap Alasan di Balik Pembekalan Menteri dan Wamen di Akmil Magelang

Roro sendiri menjadi salah satu yang akan ikut outbound di Magelang.

Baca Selengkapnya
Indonesia-Brunei Sepakat Kembangkan Urea dan Amoniak untuk Jaga Ketahanan Pangan ASEAN
Indonesia-Brunei Sepakat Kembangkan Urea dan Amoniak untuk Jaga Ketahanan Pangan ASEAN

Kedua BUMN dari masing-masing negara ini sepakat untuk menandatangani perjanjian pendahuluan atau Head of Agreement (HoA) tentang pengembangan urea dan amonia.

Baca Selengkapnya
Kunjungi Papua Barat Daya, Kepala BPH Migas: Sinergi Hulu dan Hilir Migas Harus Terus Didorong
Kunjungi Papua Barat Daya, Kepala BPH Migas: Sinergi Hulu dan Hilir Migas Harus Terus Didorong

Sinergi keduanya tersebut dibutuhkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dalam negeri.

Baca Selengkapnya