Duet Menteri Susi dan Menteri Rini kelola sumber daya kelautan & perikanan
Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menandatangani nota kesepakatan kerja sama dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Penandatangan tersebut merupakan perpanjangan kerja sama mengenai Implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, yang masa berlakunya telah berakhir pada tahun 2015 lalu.
"Kerja sama antara Kementerian BUMN dan KKP sebetulnya dimulai sejak lama termasuk dengan perusahaan di bawah Menteri BUMN. Tempo hari dengan PLN, BNI, BRI dan sebagainya. Ini untuk meningkatkan sinergi di bawah Kementerian BUMN," ujar Susi di Kantornya, Kamis (14/9).
Tujuan kerja sama tersebut nantinya untuk mengoptimalkan dukungan pengembangan dan pemanfaatan fasilitas pemerintah di sektor kelautan dan perikanan guna kesejahteraan masyarakat. Khususnya terhadap pembangunan di lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Kenapa Kementerian BUMN dibentuk? Pada masa Kabinet Pembangunan VI, namanya menjadi Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Siapa Menteri BUMN pertama? Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Berduka yang dalam atas wafatnya Menteri BUMN pertama, Pak Tanri Abeng. Sosok yang berjasa besar untuk negeri ini,' ujar Erick dikutip dari laman Instagram resmi @erickthohir di Jakarta, Minggu.
-
Kapan Kementerian BUMN resmi dibentuk? Pada 2001, organisasi tersebut berubah menjadi Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara.
-
Kapan Kanwil BPN Jatim mencanangkan program sinergi dengan Pemda? “Ini dalam rangka mewujudkan Peta Jawa Timur Lengkap. Pencetusan semangat sinergi melalui Pola Trijuang ini sudah dicanangkan sejak 25 September 2020,“
Ruang lingkup nota kesepahaman meliputi dukungan BUMN dalam rangka pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan. Kemudian, sebagai dukungan pengembangan SKPT dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan, tata kelola perusahaan yang baik, anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
Dalam kesempatan yang sama, dilakukan juga penandatanganan perjanjian kerja sama antara Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) KKP dengan Perum Jasa Tirta ll. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala BRSDM KKP, Zulficar Mochtar dan Direktur Utama Perum Jasa Tirta ll Djoko Saputro.
Penandatangan tersebut mengenai pengembangan riset perikanan tangkap berbasis budidaya di Perairan Waduk lr. H. Djuanda, Kabupaten Purwakarta. Ruang lingkup kerja sama ini adalah pelaksanaan riset untuk kegiatan pengusahaan dan pengembangan perikanan tangkap berbasis budidaya secara berkelanjutan, pelaksanaan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan di Waduk Ir. H. Djuanda.
"Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah mengimplementasikan program danau Jatiluhur jernih secara berkelanjutan melalur upaya riset dan pemberdayaan masyarakat sekitar Waduk Ir. H. Djuanda, yang memanfaatkan waduk sebagai sumber penghasilan dari usaha perikanan," tandas Djoko.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ada beberapa fakta menarik seputar Kementerian BUMN RI yang bisa diulik. Apa saja?
Baca SelengkapnyaSri Mulyani juga menceritakan kerja sama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR selama 10 tahun ini
Baca SelengkapnyaKerja sama kedua pihak yang telah dirintis sejak tahun 2019.
Baca SelengkapnyaPenandatangan MoU ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaKetentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaLangkah tersebut juga akan memudahkan pemangku kepentingan untuk menyusun peta jalan maupun cetak biru pengembangan UMKM di Sulawesi Tengah.
Baca SelengkapnyaBea Cukai terus melakukan inovasi guna optimalkan pelayanan dan pengawasan
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menegaskan perubahan ini tidak mengurangi tingkat koordinasi antara Kementerian Keuangan dan kementerian lainnya.
Baca SelengkapnyaUsulan tersebut rencananya bakal diajukan melalui Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan pertanian yang akan dilakukan pada tahun depan.
Baca SelengkapnyaRoro sendiri menjadi salah satu yang akan ikut outbound di Magelang.
Baca SelengkapnyaKedua BUMN dari masing-masing negara ini sepakat untuk menandatangani perjanjian pendahuluan atau Head of Agreement (HoA) tentang pengembangan urea dan amonia.
Baca SelengkapnyaSinergi keduanya tersebut dibutuhkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dalam negeri.
Baca Selengkapnya