Dukung PSBB, BI Sebut 95 Persen Pegawai Sudah Bekerja dari Rumah
Merdeka.com - Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mendukung penuh pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bakal diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, kebijakan ini bakal mempercepat penanganan wabah virus corona.
"Saya sampaikan semakin cepat kita bisa atasi itu (virus corona), akan semakin baik," kata Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (9/4).
Saat ini masing-masing negara juga sudah mengeluarkan berbagai stimulus untuk menenangkan pasar. Maka dari itu, Perry menilai, berbagai kebijakan pemerintah dalam penanganan wabah ini akan mendorong tren positif di pasar keuangan.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Bagaimana polisi dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19? Operasi Aman Nusa II menjadi studi kasus utama yang memperlihatkan bagaimana kepolisian, dengan sumber daya dan kapasitasnya, dapat berkontribusi signifikan terhadap penanganan krisis kesehatan publik.
-
Kapan gelombang puncak Covid-19 di Indonesia? Data Satgas Penanganan Covid-19 mencatat ada dua kali gelombang puncak yang menghantam Indonesia selama kurun 3 tahun terakhir ini.Gelombang pertama pada 15 Juli 2021 akibat varian Delta dengan rata-rata laporan positif harian 16.041 kasus, dan 16 Februari 2022 oleh varian Omicron sebanyak 18.138 kasus.
-
Siapa yang memimpin Satgas Penanganan Covid-19? Sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, Presiden Jokowi menugaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjadi komando dalam sektor penanganan kesehatan. Lalu dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Pandemi Covid-19.
-
Kenapa BRI mendukung rencana pemerintah? Terkait dengan kebijakan tersebut, BRI menyambut baik dan mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Bahkan sejak 2021, Perseroan telah mengusulkan kepada regulator untuk me-review soal ketentuan terkait hapus buku kredit dan tagih piutang (write-off) bagi UMKM.
-
Kenapa Pemprov DKI meminta warga menjaga kebersihan? Warga diimbau menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya.
Perry pun mendukung dan meminta semua pihak ikut bekerja sama dalam pelaksanaan PSBB yang diterapkan pemerintah daerah. "Semakin cepat mengatasi pandemi ini dampaknya ke ekonomi akan lebih baik," kata Perry.
Demi mendukung pelaksanaan PSBB, pihaknya juga telah menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home bagi karyawan Bank Indonesia. Dia menyebut 95 persen pegawai Bank Indonesia telah bekerja dari rumah atau work from home.
"Pegawai kami juga sudah bekerja dari rumah sebanyak 95 persen," kata dia.
DKI Terapkan PSBB, BI Pastikan Layanan Publik Tetap Berjalan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai 10 April mendatang akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Penerapan PSBB ini dalam rangka mempercepat penanganan virus corona yang tengah mewabah di Indonesia.
Bank Indonesia (BI) mendukung sepenuhnya keputusan pemerintah tersebut. Meski begitu, Bank Indonesia memastikan akan tetap beroperasi melayani publik.
Hal ini pun menjadi pengecualian dan berdasarkan pada Pasal 13 ayat 3 dari Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Republik Indonesia No.9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
"Dalam pedoman pelaksanaan PSBB, Bank Indonesia, lembaga keuangan, dan perbankan diberikan pengecualian peliburan tempat kerja karena termasuk kriteria kantor atau instansi yang memberikan layanan perekonomian dan keuangan," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi, Onny Widjanarko dalam keterangan tertulis yang diterima merdeka.com, Jakarta, Rabu (8/4).
Onny mengatakan, Bank Indonesia beserta para regulator akan tetap menyediakan layanan transaksi keuangan dan transaksi pembayaran memfasilitasi kegiatan perekonomian dan kebutuhan masyarakat.
Dalam melaksanakan operasional layanan dan melaksanakan tugas kritikal, BI memperhatikan keputusan Pemerintah, terus memperkuat pelaksanaan K3 (Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja) bagi pegawai BI dan mitra kerja. Menerapkan mekanisme bekerja dari rumah (work from home) dan bekerja dari beberapa lokasi yang tersebar (split operation).
Dalam menjaga kelangsungan layanan dan tugas kritikal tersebut, BI juga berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan otoritas terkait lainnya, dalam hal pengaturan dan pemberian akses di lokasi operasional BI. "Jadwal operasional layanan sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah tetap tidak berubah," kata Onny.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Jika diperlukan kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working. Work from office, work from home mungkin," kata Jokowi.
Baca SelengkapnyaMelalui pemberlakuan kebijakan WFH ini, Adam berharap jumlah mobilitas orang yang keluar rumah bisa berkurang.
Baca SelengkapnyaLuhut memimpin rapat koordinasi permasalahan pencemaran udara di Jabodetabek.
Baca SelengkapnyaApindo menyebut tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah.
Baca SelengkapnyaPekerjaan tersebut ditambahkan karena ASN tidak keluar rumah selama jam kerja. Dan pengawasan tetap akan dilakukan.
Baca SelengkapnyaPekerjaan bagi ASN yang WFO akan diperbanyak. Sehingga pengawasan tetap harus dilakukan pimpinan.
Baca SelengkapnyaKebijakan WFH ASN Pemprov DKI itu rencananya bakal dimula 21 Agustus sampai 7 September 2023.
Baca Selengkapnya" untuk ASN Pemprov DKI Jakarta tanggal 21 Agustus sampai 21 Oktober ini langkah kita," kata Prasetio.
Baca SelengkapnyaMenurut Heru, pengawasan terhadap ASN DKI yang sedang WFH telah dilakukan secara maksimal.
Baca SelengkapnyaPasalnya, dalam beberapa waktu terakhir kualitas udara di Jakarta sempat menduduki rangking satu terburuk dari seluruh kota di dunia.
Baca SelengkapnyaJakarta masih masuk kategori kota dengan tingkat polisi udara buruk pada Senin (21/8) pagi ini.
Baca SelengkapnyaPNS pusat dan daerah di DKI Jakarta diizinkan bekerja dari rumah selama masa persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN 2023.
Baca Selengkapnya