Ekonom Soal BGS jadi Menkes: Peran Menteri Butuh Seseorang Berkemampuan Manager

Merdeka.com - Direktur Riset Center of Reform on Economy (CORE), Piter Abdullah, menilai penunjukan Budi Gunadi Sadikin (BGS) menjadi pilihan tepat untuk menggantikan posisi Terawan Agus Putranto di Kementerian Kesehatan. Meski memasuki dunia yang berbeda, setidaknya Wakil Menteri BUMN itu bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

"Tantangan yang lebih besar saya kira adalah BGS. Memasuki dunia yang sangat berbeda. Tapi kita bisa berharap BGS bisa menjadi pilihan tepat," kata Piter kepada merdeka.com, Selasa (21/12).

Piter mengatakan, yang dibutuhkan Kabinet Indonesia Maju saat ini memang seorang menteri, bukan dari kalangan dokter. "Kita pernah memilih dokter yang sangat bagus untuk menjadi menteri dan ternyata gagal," imbuh dia.

"Karena beliau bukan seorang manager. Sementara peran seorang menteri lebih seperti seorang berkemampuan manager," sambung dia.

Sebagai informasi, Budi Gunadi Sadikin memiliki rekam jejak panjang di dunia perbankan. Bergabung dengan PT Bank Bali Tbk, dia dipercaya memegang beberapa jabatan. Termasuk Chief General Manager Regional Jakarta. Setelah Bank Bali, dia pernah menjabat sebagai Director of Consumer and Commercial Banking (Senior Vice President)

Budi melanjutkan karier perbankannya dengan bergabung di PT Bank Danamon Tbk. sebagai Head of Consumer Banking (Executive Vice President). Dia juga sempat menjadi Direktur Adira Quantum Multi Finance.

Pada 2006 Budi bergabung dengan Bank Mandiri sebagai Direktur Micro dan Retail Banking. Kemudian, dia dipercaya menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri dari 2013 hingga Maret 2016.

Setelah menyelesaikan masa jabatannya di Bank Mandiri, Budi kemudian menjabat sebagai Senior Advisor Menteri Badan Usaha Milik Negara dari 2016 hingga 2017. Kemudian, Budi Gunadi diangkat sebagai Direktur Utama Inalum. Dia kemudian ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN.

PR Budi Gunadi Sadikin

Budi Gunadi Sadikin menghadapi tugas besar di depan mata, yakni menyelesaikan masalah penanganan pandemi COVID-19 dan juga prioritas masalah kesehatan lainnya, seperti tunggakan klaim dan tata kelola keuangan BPJS Kesehatan.

Masih banyak pekerjaan rumah di bidang kesehatan yang akan menjadi tantangan besar bagi Budi, sosok ahli keuangan yang pernah memimpin PT Bank Mandiri Persero Tbk. dan juga PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero).

Tugas sebagai Menkes mengharuskan Budi untuk membereskan masalah tata kelola keuangan di BPJS Kesehatan. Presiden Jokowi kerap meminta jajaran menterinya untuk memperbaiki tata kelola BPJS Kesehatan dan memastikan BPJS Kesehatan menjangkau seluruh masyarakat tidak mampu agar mendapat fasilitas layanan kesehatan.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan, terdapat 222,94 juta peserta per 30 April 2020.

"Hingga 2018 pemerintah telah keluarkan dana kurang lebih Rp115 triliun. Yang sudah disubsidi pemerintah sekitar 150 juta jiwa. Ini angka yang sangat besar. Saya minta betul-betul manajemen tata kelola di BPJS terus dibenahi dan diperbaiki," ujar Jokowi akhir tahun lalu ketika memberikan pernyataan mengenai masalah BPJS Kesehatan.