Follow
Erick Thohir Minta Persetujuan DPR Konversi PMN Non Tunai untuk Dua Klaster BUMN
Merdeka.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta persetujuan Komisi VI DPR RI untuk melakukan konversi Rekening Dana Investasi (RDI) dan Perjanjian penerusan pinjaman atau SLA dan eks BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN) non tunai dalam bentuk equity.
Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, usulan PMN non tunai dalam bentuk equity ini nantinya akan diberikan kepada BUMN klaster pangan dan industri pertahanan. Di mana masing-masing PMN non tunai tersebut diberikan sebesar Rp2,61 triliun untuk klaster pangan dan Rp809,9 miliar klaster industri pertahanan.
"Menyetujui bila memungkinkan konversi RDI SLA dan eks BPPN menjadi PMN non tunai dalam bentuk equity sebesar Rp2,6 triliun untuk klaster pangan dan Rp809 miliar klaster untuk industri pertahanan," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama dengan Komisi VI DPR RI, terkait Keputusan Usulan Penerima Penyertaan Modal Negara Tahun 2022, Rabu (14/7).
-
Bagaimana BUMN mendapatkan PMN non tunai? PMN Non Tunai TA 20241) PT. Hutama Karya (Persero) berupa Barang Milik Negara dengan nilai wajar sebesar Rp1,93 triliun2) PT. Len Industri (Persero) berupa konversi utang sebesar Rp649 miliar3) PT. Bio Farma (Persero) berupa BMN dengan nilai wajarRp68 miliar 4) PT. Sejahtera Eka Graha berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp1,22 triliun5) PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp24 miliar6) PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp367 miliar7) Perum DAMRI berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp460 miliar8) Perum LPPNPI/Airnav Indonesia berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp301 miliar 9) PT. Pertamina (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp4,18 triliun10) PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp828 miliar11) Perum Perumnas berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp1,10 triliun12) PT. Danareksa (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp3,34 triliun
-
Apa tujuan PMN tunai dan non tunai? Komisi XI DPR RI menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai dan non tunai bagi sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Bank Tanah pada APBN tahun anggaran 2024.'Komisi XI DPR RI menyetujui PMN tunai dan non tunai pada APBN tahun anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut PMN tunai Tahun anggaran 2024,' kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie dalam Rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Rabu (3/7).
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Apa yang PNM berikan untuk UMKM? PNM bekerja untuk pemberdayaan nasabah melalui pembiayaan dan pendampingan. Pembiayaan dan pendampingan merupakan dua sisi mata uang yang tidak boleh dipisahkan satu dengan lainnya.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Apa yang dilakukan Erick Thohir? Melalui akun Instagramnya, Erick Thohir membagikan video sorotan pertandingan antara Timnas Indonesia dan Bahrain serta reaksinya saat menonton bersama. Dia juga menambahkan caption dan pesan dalam unggahan tersebut. 'Terima kasih kepada semua pemain yang telah berjuang maksimal. Semoga kita bisa mendapatkan poin penuh di pertandingan selanjutnya,' tulis Erick.
Permohonan persetujuan konversi tersebut pertimbangannya adalah untuk memperkuat permodalan untuk mendukung perkembangan industri pertahanan dan pangan. Ini diharapkan akan memperkuat sektor pertahanan dan kemandirian pangan Indonesia.
"Dengan dampak konversi dapat meningkatkan struktur modal sebesar 20 persen untuk klaster pangan dan sebesar 16 persen untuk klaster pertahanan," tulis bahan paparan Menteri Erick.
Pertimbangan lainnya adalah untuk mendukung pengembangan bisnis dengan memperkuat cash flow holding. Sehingga dapat melakukan investasi secara langsung.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Husein menyampaikan, Erick bersama Komisi VI bersepakat melakukan perubahan besar dalam pemberian PMN kepada BUMN.
Baca Selengkapnya
Erick pun meminta usulan PMN Rp13,6 triliun ini ikut dibahas oleh Komisi VI DPR RI.
Baca Selengkapnya
Penyertaan modal negara ini juga bisa berdampak positif untuk pemasukan negara lewat realisasi dividen BUMN.
Baca Selengkapnya
Usulan Penyertaan Modal Negara ini untuk menjamin keberlanjutan program yang digarap perusahaan BUMN.
Baca Selengkapnya
Penyertaan modal negara ini akan melibatkan BPK untuk memastikan akuntabel kinerja BUMN.
Baca Selengkapnya
Merespons persetujuan itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengamini setiap catatan yang diberikan anggota legislatif.
Baca SelengkapnyaErick menagih Komisi VI DPR sambil mengulurkan tangan terkait Rancangan Undang-Undang BUMN.
Baca Selengkapnya
Sebagai pembantu Presiden, kementerian BUMN memastikan tujuan swasembada pangan bisa berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya
Erick menyebut salah satu poin utama yang dibahas adalah inisiatif pendirian Satuan Pelayanan Gizi (SP).
Baca Selengkapnya
Erick Thohir terus mendorong pendapatan dari perusahaan BUMN karena Indonesia belum bisa mengandalkan pendapatan negara dari penerimaan pajak.
Baca Selengkapnya
Erick Thohir ingin membentuk holding sektor pupuk dan pangan.
Baca Selengkapnya
Erick dianggap sukses mendorong pengembangan UMKM di daerah.
Baca Selengkapnya