Erick Thohir Soal Jiwasraya: Korupsi Asuransi Lain Sampai Hari ini Tak Ada Solusinya

Merdeka.com - Pemerintah mencatat restrukturisasi polis Jiwasraya melalui IFG Life telah mencapai 99 persen. Sebanyak 230.000 polis telah dialihkan ke IFG Life, dengan nilai buku polis yang dialihkan sebesar Rp 33 triliun.

Jika dibandingkan dengan kasus korupsi lainnya, Menteri Erick menilai penanganan korupsi di Jiwasraya jelas. Di mana nasabah masih mendapatkan haknya, sementara kasus korupsi lain itu bahkan korban tidak mendapatkan pengembalian sama sekali.

"Ini yang tersakit kan berapapun yang dikembalikan itu jelas black-and-white nya dan ingat banyak kasus kasus dana pensiun korupsi dan juga korupsi asuransi sampai hari ini tidak ada solusinya, betul? semua yang ditipu tidak ada pengembaliannya," jelasnya dalam webinar Unika Atma Jaya 'Efektivitas Penanganan Hukum dan Ekonomi dalam Kasus Mega Korupsi : Studi Kasus Jiwasraya', Rabu (26/1).

Kendati begitu, Menteri BUMN Erick Thohir meminta maaf karena sisa 1 persen polis belum dialihkan secara sempurna, dikarenakan satu dan lain hal yang menyebabkan realisasi restrukturisasi tidak mencapai 100 persen.

"99 persen ini angka absolut yang bisa kita capai," kata Menteri Erick.

Dorong Perbaikan UU Keuangan Asuransi

Menteri Erick tak menampik ada nasabah polis yang tersakiti atau dirugikan. Namun Menteri Erick menegaskan, paling tidak Kementerian BUMN telah berusaha menangani kasus ini hingga dibawa ke ranah hukum dan mengembalikan polis nasabah.

"Pasti ada yang tersakiti, kenapa? karena ada penipuan-penipuan disitu. Tetapi yang membedakan kita dengan kasus-kasus korupsi yang lain itulah yang saya juga apresiasi kepada Pak Jaksa Agung bahwa ini ada solusi buat yang dirugikan," ujar Menteri Erick.

Oleh karena itu, Kementerian BUMN saat ini terus mendorong adanya perbaikan undang-undang keuangan untuk asuransi, agar disamakan dengan undang-undang perbankan. Tujuannya, supaya jelas jika terjadi penipuan tindak hukumnya seperti di perbankan.

"Asuransi tersebut Kalau menipu ya dihukum seperti perbankan. Kita juga mendorong perbaikan undang-undang dana pensiun sekarang dengan Kemenkeu,” pungkas Menteri Erick.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6