Fraksi Demokrat Minta Pemerintah Tunda Rencana Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan

Merdeka.com - Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk menunda berbagai program yang tidak mendesak seperti pemindahan Ibu Kota Negara baru ke Kalimantan Timur. Sebaliknya pemerintah harus fokus pada pengendalian pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang dinilai lebih penting untuk ditangani.

"Sebaiknya pemerintah menunda hal-hal yang dirasakan belum urgent seperti pemindahan Ibu Kota Negara," kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Hasan dalam rapat Badan Anggaran bersama Pemerintah, Jakarta, Selasa (28/9).

Hasan menjelaskan, realisasi APBN tahun 2022 sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengendalikan pandemi. Namun hal itu juga bukan menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat dari sektor kesehatan, pendidikan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), kebangkitan UMKM dan ketahanan pangan.

Selain itu, pemerintah juga harus mencermati inflasi yang selama pandemi berada di level yang rendah. Seharusnya, kata Hasan, ini sebagai pengingat pemerintah bahwa daya beli masyarakat terus menurun.

"Pemerintah, BI dan OJK ini seharusnya mencermati inflasi yang begitu rendah sebagai alarm daya beli masyarakat yang terus menurun," kata dia.

Begitu juga dengan jumlah tingkat pengangguran dan kemiskinan yang sedang terjadi. Ketahanan pangan menjadi faktor penting yang harus dicapai. Misalnya dengan meningkatkan nilai tukar nelayan dan nilai tukar petani. Baik petani penggarap atau pemilik lahan di bawah 1 hektare dan meningkatkan nilai tukar nelayan yang saat ini anggarannya kecil.

Tolak Pajak Sembako

Selain itu, Partai Demokrat juga menyatakan menolak usulan pemerintah dalam pengenaan pajak pada sembako, pendidikan, kesehatan sosial dan keagamaan. Memang kata Hasan, perlu adanya reformasi perpajakan, tetapi pemerintah diminta untuk bersikap bijak dalam menentukan besarnya kenaikan pajak dengan kondisi yang terjadi saat ini.

"Reformasi perpajakan memang harus ditingkatkan, tapi pemerintah harus bijak melihat kondisi dan waktu pelaksanaan karena situasi pandemi sangat menyulitkan pelaku usaha sekarang ini," kata dia.

Terkait pembiayaan utang, Partai Demokrat meminta pemerintah harus memperhatikan kemampuan bayar pokok utang dan bunga. Sebab berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020, total utang pemerintah telah melebihi setengah dari aset negara.

"Berdasarkan LKPP (utang negara) sudah melebihi setengah dari total aset atau 59 persen. Sementara rekomendasi IMF ini enggak boleh lebih dari 35 persen," kata dia.

Hal ini sambung Hasan harus menjadi peringatan bagi pemerintah karena ada potensi gagal bayar. Sehingga sudah seharusnya pemerintah menyusun peta jalan pembayaran utang. "Kondisi ini sebagai warning adanya potensi gagal bayar, maka perlu ada roadmap dalam pembayaran utang,," kat dia mengakhiri.