Gandeng Mahkamah Agung, Bank BTN incar dana murah Rp 7 triliun

Merdeka.com - Bank Tabungan Negara (BTN) dan Mahkamah Agung (MA) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nota Kesepahaman ini ditandangani langsung oleh Direktur Utama Bank BTN, Maryono dan Sekretaris Mahkamah Agung RI, Pudjoharsoyo, dan disaksikan oleh Ketua MA, Hatta Ali.

Maryono meyakini, kerja sama dengan Mahkamah Agung akan mendongkrak dana murah BTN karena potensi dana yang diperoleh tidak hanya dari dana gaji dan tunjangan kinerja pegawai, tapi juga dana lain seperti penempatan dana konsinyasi perkara, dana panjar perkara dan pengelolaan dana operasional.

"Saat ini baru 31 PN dari 957 Pengadilan di bawah MA yang sudah bekerja sama dengan Bank BTN dengan potensi penempatan dana konsinyasi perkara mencapai kurang lebih Rp 1 triliun," ucap Maryono di Jakarta, Kamis (6/7).

Menurut dia, jika seluruh Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi memanfaatkan fasilitas yang diberikan Bank BTN, maka potensi dana konsinyasi perkara yang bisa diraih bisa mencapai sekitar Rp 5 triliun hingga Rp 7 triliun.

Dana dari hasil kerja sama ini akan memupuk dana murah Bank BTN, terutama nilai giro. Adapunper Juni 2017, kontribusi giro terhadap DPK keseluruhan mencapai sekitar 27 persen, atau kedua terbesar setelah deposito. Kontribusi giro itu masih lebih tinggi dibandingkan tabungan yang hanya di rentang 20-21 persen dari total DPK.

"Dilihat dari pertumbuhannya, giro tumbuh paling agresif sekitar 25- 26 persen per Juni 2017 dibandingkan periode yang sama tahun lalu," kata Maryono.

Pertumbuhan giro yang pesat membuat Bank berkode saham BBTN ini berhasil mendongkrak DPK per Juni tahun ini tumbuh sebesar 18-19 persen dibandingkan Juni 2016.

Selain DPK, Bank BTN juga mengejar potensi pengucuran kredit, baik Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) maupun KPA dan kredit konsumsi lain seperti Kredit Agunan Rumah dan Kredit Tanpa Agunan. Khusus untuk KPR, Bank BTN memberikan bunga kredit khusus dan biaya-biaya KPR yang lebih terjangkau bagi para pegawai di lingkungan Mahkamah Agung.

Dengan memberikan kemudahan akses pembiayaan KPR bagi pegawai negeri, Bank BTN optimistis percepatan pencapaian program sejuta rumah bisa tereralisasi. Per Mei 2017, Bank BTN telah menyalurkan kredit untuk 337.309 unit rumah atau tercapai lebih dari 50 persen target 2017.

"Kami juga menjajaki peluang untuk menambah kantor cabang di lingkungan MA dan di beberapa pengadilan negeri yang tersebar di daerah," tutup Maryono.