Gara-gara izin ekspor, Nasib Freeport tahun ini di ujung tanduk

Merdeka.com - Pemerintah tengah berjuang untuk meningkatkan nilai tambah hasil mineral dalam negeri. Salah satunya, dengan meminta perusahaan tambang yang beroperasi di dalam negeri harus mengolah mineral melalui pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter.

Pemerintah pun mengeluarkan Undang-undang yang telah disahkan pada 2009 lalu yakni UU Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara. Dalam UU tersebut, perusahaan tambang diwajibkan untuk membangun smelter dalam waktu 5 tahun setelah berlakunya UU minerba. Atas dasar itu, perusahaan tambang diwajibkan memiliki smelter pada 2014.

PT Freeport Indonesia juga menjadi perusahaan tambang yang diwajibkan membangun smelter. Freeport memang mempunyai smelter yang berada di Gresik, Jawa Timur. Akan tetapi, kapasitas produksi smelter tersebut hanya mencapai 300.000 ton per tahun.

Kapasitas ini tak bisa menutupi produksi mineral mentah Freeport yang mencapai 2 juta ton per tahun. Untuk itu, sisa produksi yang tak bisa diolah di smelter harus diekspor dan diolah di luar negeri.

Bahkan, pembangunan smelter ini masuk ke dalam salah satu poin renegosiasi pemerintah dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini. Meskipun diwajibkan, Freeport belum juga membangun smelter atau penambahan kapasitas smelter yang ada.

Sampai saat ini, Freeport mendapatkan izin ekspor mineral dari pemerintah. Sebagai kompensasi, perusahaan penghasil emas ini harus membayar bea keluar yang ditetapkan sebesar 2,5 persen. Pemerintah pun sudah memberikan enam kali perpanjangan izin ekspor kepada Freeport.

Perpanjangan kontrak tersebut berakhir pada 11 Januari 2017. Polemik perpanjangan izin ekspor ini menjadi bola liar dalam pengelolaan tambang dalam negeri.

Lalu, bagaimana nasib Freeport tahun ini? (mdk/sau)