Hanya 1.976 pengacara punya NPWP, Hotman Paris salahkan Ditjen Pajak
Merdeka.com - Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mencatat, jumlah pengacara di Indonesia mencapai 16.789 orang. Namun, yang baru memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) baru mencapai 1.976 pengacara. Bahkan, di wilayah Jakarta, hanya 572 pengacara yang memiliki NPWP.
Salah satu pengacara kondang di Jakarta, Hotman Paris merasa prihatin atas jumlah tersebut. Dia pun mempertanyakan validitasi dari data Ditjen Pajak.
"Itu 500 pengacara di Jakarta yang punya NPWP? Benar ya? Kok bisa tidak punya NPWP? Ini datanya yang salah atau apa ini? Saya agak curiga data ini salah. Saya tidak yakin," kata Hotman di Jakarta, Rabu (23/11) malam.
-
Siapa yang baru saja mendapatkan kewarganegaraan Indonesia? Pemerintah Indonesia mempercepat proses pemberian kewarganegaraan bagi dua calon pemain Timnas Indonesia, yaitu Mees Hilgers dan Eliano Reijnders.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas NPWP? Nomor Pokok Wajib Pajak alias NPWP adalah identitas pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada pihak yang memiliki kewajiban membayar pajak di Indonesia.
-
Siapa yang bisa mendapatkan layanan konsultasi pajak BRI Private? Layanan konsultasi pajak kini bisa diperoleh dengan mudah oleh nasabah BRI Private yang merupakan wajib pajak.
-
Siapa yang menyerukan WNI untuk mengikuti prosedur? Oleh karena itu, saya menyerukan kepada semua yang ingin bekerja di Kamboja untuk mengikuti prosedur penempatan PMI yang telah ditetapkan.
-
Siapa yang harus padankan NIK dengan NPWP? Dari total 73,89 juta Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, tersisa sebanyak 691 ribu NIK-NPWP yang masih harus dipadankan,' kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti, kepada Liputan6.com.
-
WNI apa yang sudah dipulangkan? Berdasarkan data Kemlu, terdapat 10 WNI di Gaza. Empat di antaranya telah dipulangkan ke Indonesia.
Menurutnya, jumlah pengacara yang tersebar di Jakarta sangat banyak, dan NPWP merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum menjadi pengacara. Sehingga, sangat tidak mungkin pengacara yang sudah tergabung di kantor pengacara (law firm) tidak memiliki NPWP.
"Di gedung bursa saja satu kantor pengacara yang lawyernya 200 orang. Daerah Sudirman Thamrin saya yakin pengacara ada 1.500 orang. Saya adalah jebolan kantor pengacara terbesar yang lawyernya hampir 100 orang," imbuhnya.
"Setiap ujian peradi advokat hampir 1.000 orang, dan NPWP syarat mutlak. Mudah-mudahan ini salah. Setiap ada pelantikan itu harus ada NPWP. 500 itu terlalu kecil. Ini menghina pengacara," tegas Hotman.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai jika saat mengikuti program Tax Amnesty, para pengacara tersebut tidak menyebutkan profesinya. Sehingga, mereka tidak tercatat dalam profesi pengacara yang mengikuti Tax Amnesty.
"Mungkin saat Tax Amnesty banyak pengacara yang tidak mendeclare profesinya. Namun saya akan tetap menagih karena saya yakin masih banyak yang ikut Tax Amnesty. Saya mau Pak Hotman nangis, abis itu marah, lalu bantu saya," pungkas Sri.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Nantinya pengisian hakim akan diambil jika ada kekosongan dan kebutuhan saja.
Baca SelengkapnyaDJP mengundur target implementasi penuh Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi pada 1 Juli 2024.
Baca Selengkapnyaecara prinsip NIK akan menjadi NPWP sebagai basis sistem administrasi, kemudian akan diimplementasikan pada wakktu CATS pertengahan 2024.
Baca SelengkapnyaDwi Astuti pun menyampaikan apresiasi kepada Wajib Pajak yang telah mendukung program pemadanan NIK-NPWP.
Baca SelengkapnyaPengacara kondang Hotman Paris kembali menyinggung nama Rocky Gerung
Baca SelengkapnyaHotman Paris Sindir Kubu 01 dan 03: Pembelaan Mereka Pepesan Kosong, Jangan Nangis Kalau Kalah
Baca SelengkapnyaPemilik Atlas Beach Club, Hotman Paris mengeluhkan aturan pajak hiburan yang naik hingga 75 persen.
Baca SelengkapnyaNamun, saat menyebut ganteng itu, Bambang tidak terlihat berada di ruangan sidang dan Hotman melanjutkan pertanyaannya.
Baca SelengkapnyaHotman menilai penerapan pajak 40 persen ini sangat keterlaluan dan memberatkan usaha khususnya spa.
Baca SelengkapnyaPenerapan NIK sebagai NPWP 16 digit telah diberlakukan mulai 1 Juli 2024.
Baca SelengkapnyaICW menilai banyak hal yang membuat pendaftaran seleksi calon pimpinan KPK dan Dewas terasa sepi
Baca SelengkapnyaKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sejauh ini jadi instansi yang paling banyak dilamar, dengan total pelamar submit sebanyak 7.080 orang.
Baca Selengkapnya