Harga Bahan Konstruksi dan Ongkos Proyek Naik Dampak Mahalnya Harga BBM

Merdeka.com - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) turut berdampak kepada sektor infrastruktur nasional. Pihak kontraktor kini tengah menanti bantuan subsidi untuk solar industri yang harganya melambung.

Adapun harga solar industri untuk proyek infrastruktur pemerintah yang telah dikontrak kini mencapai Rp18.000 - Rp20.000 per liter. Sedangkan harga yang tercatat pada kontrak tender 2021 Rp Rp11.000 - Rp12.000 per liter. Artinya, beban operasi dari kontraktor semakin berat imbas naiknya harga solar industri.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja tak memungkiri pihak kontraktor saat ini tengah dihadapi isu pengalihan subsidi BBM.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan telah meminta setiap kementerian/lembaga untuk menerapkan konsep automatic adjusment (penghematan anggaran) untuk beberapa proyek.

"Adanya automatic adjusment, itu penghematan yang dimanfaatkan untuk dialihkan ke BBM itu. Sejauh ini belum ada pengurangan anggaran kita dari Kementerian Keuangan untuk pengalihan subsidi BBM itu," kata Endra di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (8/9).

Menurut dia, kenaikan harga BBM khususnya solar industri bukan jadi satu-satunya masalah. Pasalnya, harga material atau bahan konstruksi pun terkerek naik.

"Kalau dari sisi kita, kita sudah identifikasi, kalau hanya dari BBM saja itu peningkatannya sebelumnya hanya untuk transportasi material dan aspal, karena transportasi material ke tempat kerja memang karena BBM naik jadi ikutan," tuturnya.

Semua Harga Naik

"Tapi sekarang kan bukan hanya itu, semuanya naik bareng-bareng. Saya kira tidak hanya menyangkut transportasi, tapi materialnya sendiri, termasuk besi baja kena," ujar Endra.

Untuk bala bantuan, dia menambahkan, pemerintah masih terus mengkaji bantuan untuk kontraktor terkait subsidi bagi harga solar industri.

"Jadi itu saya kira perlu kebijakan khusus di pemerintah, tidak hanya ke PUPR, karena sektor konstruksi kan tidak hanya di PUPR. Jadi saya kira itu kita tunggu saja dari sidang kabinet," tandasnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com