Hilirisasi Sektor Pangan Ternyata Butuh Dana Rp8.246 Triliun

merdeka.com Sekitar 1 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Pemerintah akan fokus menggarap hilirisasi di sektor pangan mulai tahun 2023 ini. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan, untuk melakukan investasi di sektor ini membutuhkan anggaran sebanyak USD545,3 miliar atau setara Rp8.246,12 triliun.

"Mulai 2023 kami fokus ke (hilirisasi) pangan, investasinya besar, USD545,3 miliar sampai 2040," kata Bahlil dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Investasi, Jakarta, Kamis (16/2).

Bahlil menjelaskan, dana tersebut diperlukan untuk jangka panjang, sampai tahun 2040. Ada pun sektor yang bisa dikembangkan untuk melakukan hilirisasi yakni, perikanan dan perkebunan.

Orang lain juga bertanya?

Strategi jangka panjang ini perlu disiapkan dengan matang. Realisasinya pun berdasarkan studi yang pernah dilakukan sebelumnya baik dari pengusaha hingga pemerintah daerah setempat.

"Tempatnya ini berbeda-beda berdasarkan studi yang dilakukan pelaku usaha dan Pemda," kata dia.

Bahlil mengaku selama ini pemerintah mengutamakan hilirisasi pada sektor pertambangan. Alasannya karena hilirisasi sektor ini membutuhkan modal yang tidak sedikit.

Selain itu, keberhasilan hilirisasi sektor tambang bisa menjadi wajah atau contoh keberhasilan hilirisasi di sektor lain yang tidak membutuhkan banyak modal. Semisal hilirisasi sektor pangan yakni perkebunan, pertanian hingga perikanan.

"Kalau untuk perikanan dan perkebunan ini tidak sebesar itu modalnya, tinggal Rp1 triliun sampai Rp2 triliun saja untuk membangun industrinya," kata dia.

Dia mencontohkan hilirisasi yang mulai dilakukan pemerintah, yakni mengekspor ikan tangkapan nelayan ke Jepang. Pengirimannya dipusatkan di Makassar. Di Biak, ikan dibeli dan dijual ke Jepang dengan harga yang membuat pendapatan nelayan meningkat.

"Kalau ikan di Papua dijual ke sesama orang Papua ini sama saja. Kalau kita jual dengan cara ini nilai tambahnya tinggi," kata dia.

Sayangnya, untuk hilirisasi ini, Pemerintah tidak bisa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehingga untuk memulainya membutuhkan investasi dari pihak swasta.

"Apalagi ini bukan pakai uang APBN, uang swasta, makanya kami ini tugasnya merayu orang, merayu investor," ungkap Bahlil.

Berbagai upaya tersebut mulai disiapkan sejak dini demi mencapai visi emas tahun 2045. Satu Abad Indonesia menjadi negara maju. "Ini syarat buat kita bisa jadi negara maju di Indonesia Emas 2045," kata dia.

(mdk/idr)