Hipmi Minta Kemenhub Terapkan Konsep Si Andalan untuk Pengurusan Izin di Pelabuhan
Merdeka.com - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Mardani H. Maming, meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk segera mengadopsi konsep sistem si Andalan dalam segala pengurusan izin di pelabuhan. Sebab, proses perizinan di pelabuhan saat ini dianggap masih belum ramah bagi dunia usaha.
"Saya meminta di sini kalau bisa Dirjen Perhubungan Laut yang berhubungan dengan pelabuhan, sangat luar biasa apabila pengurusan perizinan dilaksanakan sama seperti Andalalin (si Andalan)," katanya dalam webinar bertajuk Kemudahan Mengurus Perizinan Bersama Si Andalan, Rabu (20/1).
Bos Hipmi ini mengatakan, Si Andalan sendiri merupakah suatu gebrakan luar biasa yang dilahirkan oleh Kementerian Perhubungan dalam kegiatan pengurusan izin analisis dampak lalu lintas (Andalalin). Menyusul adanya berbagai kemudahan yang ditawarkan.
-
Bagaimana Kemenhub cegah penolakan kapal niaga Indonesia? Arisudono menyampaikan, melalui PSC Inspection Awareness, IDSurvey ingin mengajak para pemilik kapal niaga berbendera Indonesia untuk mengedukasi awak kapal mereka agar mengetahui serta memahami peraturan terkait bersandar di dermaga negara tujuan.
-
Bagaimana HIPMI ingin atasi tantangan iklim usaha? Perlu ada akselerasi dengan suatu program yang tepat yang melibatkan dunia usaha dalam proses pendidikan misalnya,' kata Anggawira.
-
Apa yang diminta Kemenkumham terkait kemudahan berbisnis? 'Negara Asia Afrika harus menjamin kemudahan berbisnis. Ini tentu akan menarik minat investor asing,' kata Yasonna dalam kata sambutan di acara Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) 2023 di Bali, Selasa (17/10) yang dibacakan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo R Muzhar.
-
Kenapa HIPMI ingin pemimpin selanjutnya tingkatkan iklim usaha? Para pengusaha pun berharap pemimpin negara selanjutnya bisa menciptakan iklim usaha di Indonesia menjadi lebih baik.
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
-
Bagaimana ASDP mengantisipasi antrean kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk? Selain itu, pihak ASDP juga telah melakukan penambahan buffer zone untuk mengantisipasi antrean kendaraan yang hendak menyeberang dan juga telah menyiapkan pengaturan geofencing terkait sistem penjualan tiket.
Seperti adanya kepastian waktu, biaya yang lebih murah, hingga transparansi. Mengingat proses pengurusan izin Andalalin bisa dilakukan secara online.
Perizinan Online Diharapkan Terjadi di Seluruh Pelabuhan
Oleh karena itu, dia mendesak Kemenhub agar sudi untuk segera mengimplementasikan konsep si Andalan di seluruh pelabuhan. Sehingga memudahkan pengusaha untuk mengurus proses pengurusan izin terkait.
"Mudah-mudahan itu (Si Andalan) bisa ditingkatkan lagi, bukan hanya andalalin yang bisa online. Tapi urusan semua perizinan di pelabuhan pun bisa dilaksanakan," ujar dia mengakhiri.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus mengkampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat.
Baca Selengkapnyameminta pemerintah memperhatikan pengusaha swasta agar tak kalah saing dengan perusahaan-perusahaan BUMN.
Baca SelengkapnyaBKI menginginkan agar kegiatan Pembahasan Kerja Sama ini menjadi katalisator BKI untuk selalu bersinergi dengan Direktorat KPLP dalam menjalankan program.
Baca SelengkapnyaAdapun tujuan digitalisasi data keanggotaan agar pemerintah memiliki basis data keanggotaan terkait jumlah nelayan yang ada di seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaPernyataan itu bukan tanpa bukti. Mahfud mengaku sering mendapat keluhan dari investor.
Baca SelengkapnyaMenhub berharap Nusantara bisa turut menjadi pintu gerbang pengiriman barang ke wilayah Indonesia Timur.
Baca SelengkapnyaIndonesia sukses mempertahankan status White List selama tiga tahun berturut-turut yakni tahun 2020, 2021, dan 2022.
Baca SelengkapnyaSemangat pemerintah agar impor dikendalikan, tetapi dalam implementasinya tidak mudah.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, semua pasti ada masalah. "Kalau mau yang lurus-lurus saja, di surga aja,"
Baca SelengkapnyaSalah satu penyebab tingginya biaya logistik nasional karena belum ada konektivitas antara pelabuhan dengan perusahaan logistik.
Baca SelengkapnyaDia menekankan agar Kementerian Koperasi dan UKM mampu memberikan respons yang tidak biasa-biasa saja.
Baca SelengkapnyaHasto Kristiyanto PDIP menyampaikan pentingnya Indonesia mewujudkan konsep Berdikari Bung Karno
Baca Selengkapnya