Indef sebut paket kebijakan ekonomi tak berdampak pada ekonomi RI
Merdeka.com - Institut For Development Of Economics and Finance (Indef) menilai paket kebijakan ekonomi I-XIV yang dikeluarkan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla belum berdampak pada perekonomian Indonesia.
Peneliti The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus mengatakan paket-paket kebijakan yang telah dirilis oleh Pemerintah dinilai tidak fokus berdasarkan sektor yang ingin dituju.
"Berdasarkan kelompok atau subsektor industri, sebagian besar turun semua baik skala besar dan sedang. Saat ini sketor industri sedang mengalami masa-masa sulit karena peranannya telah mencapai titik rendah selama dua dekade terakhir," ujar Heri di kantor INDEF, Jakarta, Kamis (9/2).
-
Bagaimana Indef melihat proyek IKN di era Prabowo-Gibran? Seolah-olah hidup segan mati tak mau.
-
Kenapa pembangunan IKN di era Prabowo-Gibran diprediksi kurang maksimal? Hal itu, dikarenakan Prabowo berencana akan menggelontorkan dana untuk pembangunan IKN sebanyak Rp16 triliun per tahun.
-
Siapa yang memprediksi pembangunan IKN di era Prabowo-Gibran kurang maksimal? Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memprediksi upaya proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan dilanjutkan presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan maksimal.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Bagaimana Jokowi mendorong investasi di IKN? Jokowi juga menegaskan pentingnya dukungan investasi saat ini untuk mewujudkan visi pembangunan Ibu Kota Nusantara.'Jadi kalau mau investasi, sekali lagi, sekarang,' tegasnya.
-
Mengapa Jokowi mendorong investasi di IKN? 'Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan,' ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6). Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN.
Heri menegaskan paket kebijakan ini memberikan ekspektasi tinggi terhadap pasar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam kenyataannya hal ini masih jauh dari harapan.
Padahal, tujuan dari paket kebijakan ekonomi secara umum adalah untuk mendorong daya saing industri nasional, meningkatkan lapangan kerja, daya beli masyarakat dan memacu pertumbuhan.
"Kemudian paket kebijakan menimbulkan ekspektasi atau harapan yang besar jangka pendek, banyak yang berharap usaha bisa tumbuh tapi kenyataannya itu tidak kunjung terjadi, realisasinya minim. Pemerintah harus kelola ekspektasi pasar agar paket kebijakan tidak dinilai gagal karena ini behubungan dengan kepercayaan," jelasnya.
Menurutnya, paket kebijakan ekonomi ini sangat minim sosialisasi di daerah-daerah, sehingga implementasinya masih tidak efektif. Sebab, sektor industri lebih banyak di daerah-dearah.
"Paket-paket yang dirilis tidak diimbangi dengan keselarasan di Pemda, kadang ada Pemda yang merasa belum disosialisasikan. Padahal implementasinya bisa diterapkan lebih besar di daerah karena di daerah bnyk industri-industri jadi gak jalan efektif," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru
Baca SelengkapnyaIKN hanya memberikan dampak ekonomi yang terbatas.
Baca SelengkapnyaIde yang dikemukakan oleh para pasangan capres-cawapres dalam debat KPU belum membumi bagi masyarakat luas.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), komponen inti mengalami inflasi 0,16 persen dengan andil 0,10 persen.
Baca SelengkapnyaAda beberapa negara yang tak setuju dengan berbagai kebijakan pemerintah Indonesia.
Baca SelengkapnyaBPS mencatat Indonesia mengalami deflasi sejak bulan Mei-Agustus 2024. Tak hanya itu angka kelas menengah juga anjlok karena meningkatknya penduduk kelas bawah.
Baca SelengkapnyaKebijakan pemerintah membuat daya beli masyarakat semakin amburadul.
Baca SelengkapnyaIKN merupakan agenda besar dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tengah dikebut pembangunannya.
Baca SelengkapnyaKunci sukses terletak pada sukses atau tidaknya membenahi kementerian dan kebijakan industrinya.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Presiden Jokowi juga secara terang-terangan mengaku belum ada investor asing masuk ke IKN.
Baca SelengkapnyaBaru-baru ini, Bahlil mengakui belum ada investor asing yang menanam modal di proyek IKN.
Baca SelengkapnyaPertemuan Jokowi dan Airlangga dilakukan di Kantor Presiden, Jakarta.
Baca Selengkapnya