Indonesia Bakal Jadi Negara Pertama Libatkan Swasta Dalam Pindahkan Ibu Kota

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK membuka peluang agar biaya pemindahan ibu kota negara dapat menggunakan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dengan pembiayaan KPBU atau Public Private Partnership (PPP), maka pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa ditekan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, mengatakan sejauh ini pemerintah sudah melakukan komunikasi dengan salah satu perusahaan properti swasta, yaitu Real Estate Indonesia (REI). Ini dilakukan untuk memenuhi skema pembiayaan KPBU.

"Paling tidak kita sudah komunikasi dengan REI, pada prinsipnya mereka siap masuk tanpa menggunakan Rp 1 APBN pun yang dibutuhkan adalah kepastian dari segi penggunaan lahan," ujar Menteri Bambang dalam acara Forum Merdeka Barat di Kementerian Bappenas, Jakarta, Rabu (10/8).

Selain dengan REI, Menteri Bambang juga menyebut ada beberapa perusahaan swasta tertarik dan ingin terlibat dalam skema pembiayaan ibu kota baru ini. Kendati begitu, dirinya enggan memberikan lebih rinci berapa perusahaan swasta yang telah terlibat dalam proyek pembiayaan pemindahan Ibu kota.

"Intinya banyak pelaku usaha yang tertarik dan BUMN juga boleh ikut," sebutnya.

Bagi Menteri Bambang, yang paling terpenting adalah memprioritaskan skema pembiayaan yang efisien dan meminimalisir penggunaan APBN. Skema pembiayaan PPP memang masih baru, namun beberapa negara sudah memanfaatkan skema tersebut untuk membangun infrastruktur.

"Seperti di Turki itu. Mereka bangun bandara. Dan bagi saya New Istanbul Airport adalah bandara terbaik di dunia. Besar, nyaman dan lengkap. Mereka membangun dengan skema PPP," katanya.

Dia menambahkan, meski banyak negara yang berhasil memindahkan ibu kota negara, termasuk Brasil, Malaysia, Australia, hingga Pakistan, namun Indonesia akan menjadi negara yang pertama menerapkan skema KPBU dalam memindahkan ibu kota negara.

"Kalau nggak salah Malaysia, tapi mungkin kalau dikatakan pertama bisa lah, toh namanya PPP juga relatif baru," katanya

Hanya saja, kata Menteri Bambang, pemindahan ibu kota yang dilakukan oleh negara negara itu telah berlangsung lama. Contohnya saja Brazil sudah mulai pada 60 tahun lalu di mana memindahkan pusat pemerintahan dari Rio De Jenario ke Brasilia.

"Pasti mereka belum ada skema KPBU, di dunia pun masih jarang," tegas Bambang.