Inflasi 2022 Diproyeksi Lewati 4 Persen, Apindo Usulkan 4 Solusi ini

Merdeka.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, memperkirakan inflasi Indonesia tahun ini akan lebih dari 4 persen. Sebab, memasuki kuartal II tahun 2022 terjadi kenaikan harga yang dipicu tekanan global seiring dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional.

"Inflasi ini pemerintah asumsikan antara 3-4 persen, tapi kami memperkirakan akan di atas 4 persen dengan situasi seperti ini," kata Hariyadi dalam webinar bertajuk: Harga Kian Mahal: Recovery Terganggu?, Jakarta, Kamis (7/4).

Sejak awal tahun telah terjadi transmisi pada sektor pangan. Kenaikan sejumlah harga komoditas pangan melonjak dan mencapai rekor tertinggi di tengah konflik Rusia-Ukraina. Transmisi tersebut sudah terasa di Indonesia yang tercermin dari harga minyak goreng, kedelai, gandum dan daging sapi.

"Harga minyak sawit (CPO) melonjak karena permintaan berlanjut dan bertepatan dengan berkurangnya ketersediaan ekspor dari Indonesia sebagai produsen utama CPO," kata dia.

Di sisi lain, harga kedelai terus meningkat. Hal ini terjadi seiring dengan memburuknya prospek produksi kedelai di Amerika Serikat.

Harga kelompok sereal juga meningkat karena didorong kenaikan harga gandung yang dipicu konflik Ukraina dan Rusia. Sebab, Ukraina merupakan produsen utama gandu, dunia.

Selain itu, harga daging juga mencapai rekor tertinggi karena permintaan impor yang kuat ditengah ketatkan pasokan sapi siap potong di Brazil. Apalagi ada kebijakan reproduksi di Australia.

"Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dan energi sudah berkontribusi terhadap inflasi," katanya.

Sebagai catatan, inflasi pada Februari 2022 sudah mencapai 2,06 persen. Pengeluaran per kapita per bulan masyarakat untuk kelompok makanan dan bukan makanan pada Maret 2021 sebesar 1,26 juta. Angka ini naik dari posisi Maret 2020 yang sebesar Rp 1,22 juta.

4 Solusi Redam Inflasi

Hariyadi menyampaikan ada 4 strategi yang harus dilakukan pemerintah dan seluruh pihak untuk meredam potensi dampak kenaikan inflasi akibat krisis konflik Rusia dan Ukraina. Pertama, Apindo meminta agar pemberian stimulus bantuan sosial dengan operasi pasar, kebijakan HET, dan harga acuan untuk bahan pangan dilakukan secara merata, berkesinambungan, dan tepat sasaran.

Kedua, ketersediaan pasokan melalui pemenuhan logistik di daerah konsentrasi dengan konsumsi tinggi. Dunia usaha meyakini, cadangan beras pemerintah tetap mencukupi dan memadai.

"Namun, harus disertai dengan kebijakan pembatasan pembelian yang wajar. Selain itu, Apindo berharap pemerintah fleksibel dan merespon dengan cepat akan kebutuhan relaksasi impor khusus komoditas tertentu," ujar Haryadi.

Strategi ketiga, yaitu memastikan kelancaran distribusi. Pengawasan juga dilakukan bersama Polri, kerja sama antar Pemerintah Daerah dan rekayasa sistem logistik melibatkan BUMN. Oleh karena itu, Apindo meminta agr solidaritas kerjasama antar K/L berlangsung efektif, terutama faktor kecepatan.

Keempat, melakukan komunikasi efektif. Apindo menekankan akan pentingnya koordinasi dari Pemerintah bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah dan Pusat (TPID dan TPIP), sekaligus melakukan monitoring stok.

"Dunia usaha juga meminta apabila terjadi panic buying, agar dimunculkan komunikasi yang bijak dari Pemerintah untuk meredam fenomena kontraproduktif tersebut," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6