Inflasi RI Lebih Normal Dibanding AS 7,9 Persen Hingga Turki 54,4 Persen
Merdeka.com - Badan Pangan Nasional / NFA (National Food Agency) berupaya untuk terus menjaga inflasi pangan Indonesia, sebagai langkah konkrit wujudkan ketahanan pangan nasional. Inflasi di dalam negeri masih relatif terjaga yaitu di angka 2,6 persen, masih relatif normal jika dibandingkan beberapa negara lain.
"Seperti Amerika Serikat 7,9 persen, Uni Eropa 7,5 persen, Turki 54,4 persen yang kian merangkak naik," kata Kepala Badan Pangan Nasional/NFA Arief Prasetyo Adi, Sabtu (9/4).
Arief menambahkan invasi Rusia-Ukraina memang berdampak pada komoditas pangan global, namun demikian inflasi Indonesia masih terjaga dengan baik. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga inflasi di kisaran 2-5 persen agar tidak memberatkan masyarakat.
-
Apa yang dilakukan pemerintah untuk stabilisasi beras? 'Pemerintah telah melakukan langkah dengan pengadaan beras luar negeri melalui impor dan juga melakukan stabilisasi melalui intervensi dari distribusi harga pangan, terutama beras.' ungkap Sri Mulyani.
-
Bagaimana Mendagri mengendalikan inflasi di Indonesia? Bapak Presiden memerintahkan kepada kita untuk terus monitor dan dilaksanakan terus acara seperti ini, dan acara seperti ini banyak diapresiasi. Beliau sampai mengatakan bahwa di depan menteri yang lain, beliau menyampaikan bahwa hanya di Indonesia inflasi dikendalikan per minggu. Oleh karena itulah saya minta follow up rekan-rekan di daerah untuk betul-betul serius melaksanakan koordinasi inflasi.
-
Bagaimana cara pemerintah menekan inflasi? Lantaran yang paling penting adalah pertumbuhan inflasi intinya.Menurutnya, jika inflasi meningkat maka langkah yang dilakukan pemerintah adalah menekan inflasi dengan mengendalikan harga pangan (volatile food). Sebab, harga pangan menyumbang cukup besar terhadap inflasi.
-
Apa yang dilakukan Kemendag untuk menurunkan inflasi? 'Apa yang kemendag lakukan? kita kata kuncinya adalah turun langsung ke pasar, kita memantau secara intensif melalui SP2KP di 671 pasar di 503 kab/kota. Kalau ada pasokan terlambat kita koordinasi,' ujarnya.
-
Bagaimana Banyuwangi menjaga inflasi? Salah satu programnya adalah menjamin ketersediaan bahan pangan melalui intervensi kepada petani hingga perbaikan jalan yang menjadi akses distribusi hasil pertanian.
-
Mengapa Kementan menjaga ketahanan pangan? Kita harus menjaga ketahanan pangan karena bila terjadi krisis pangan akan melompat menjadi krisis politik,' ungkap Amran.
Kendati begitu, dia tak menampik kenaikan harga pangan secara global memang sudah terjadi sebelum satu bulan belakangan ini.
"Solusinya ini tak bisa parsial, harus komprehensif dari seluruh stakeholder pangan. Kondisi ini tentu menjadi perhatian pemerintah, kebijakan subsidi kepada produsen pangan untuk beberapa komoditas sudah dilakukan seperti subsidi jagung dan kedelai," ujarnya.
Menurutnya, kondisi global ini kesempatan untuk berdaulat mengoptimalkan produksi di dalam negeri. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk menciptakan ketahanan ekonomi dengan menjaga ketahanan pangan, importasi sebagai alternatif dan pelengkap stok pangan jika produksi dalam negeri belum mencukupi.
Hal ini pun, Badan Pangan Nasional telah melakukan early warning system jika ketersediaan dan stabilisasi harga pangan pada 9 komoditas pangan yang dikelola NFA berada di bawah batas normal melalui prognosa neraca pangan.
"Seperti pada komoditas bawang merah yang sejak bulan lalu ketersediaan berada di bawah normal dengan harga tinggi hingga kenaikan 3,39 persen per minggu atau mencapai Rp 35.395/kg. Badan Pangan Nasional lakukan pengamanan ketersediaan bawang merah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, sehingga per 6 April 2022 kemarin pasokan ketersediaan sudah diatas normal hingga surplus mencapai 151 ton, stabilitas harga bawang merah sebesar Rp.24.000/Kg atau turun 11,11 persen dari hari – hari sebelumnya," kata Arief.
Solusi Jaga Ketersediaan dan Stabilisasi Harga Pangan
Selain itu, dia menegaskan salah satu solusi untuk jaga ketersediaan dan stabilisasi harga pangan adalah pemerintah harus memiliki stok yang dikuasai untuk komoditas pangan pokok khususnya yang menjadi kewenangan di Badan Pangan Nasional, sinergi dengan stakeholders terkait.
"Solusi ini pun sebagai upaya jaga inflasi dan ketahanan pangan Indonesia," imbuhnya.
Contoh lainnya, komoditas beras stok yang dikuasai oleh Bulog posisi sekitar 800 ribu ton, sedangkan untuk stok beras yang aman butuh hingga 1,5 juta ton. Ketersediaan stok - stok ini yang dapat bersinergi dengan pelaku usaha pangan lainnya.
"Strategi lainnya, ke depan tidak hanya stok komoditas beras, kita ingin 9 komoditas yang ada di bawah kewenangan NFA sesuai Perpres itu harus punya cadangan stok pangan, karena itu kita sudah memiliki neraca pangan, disitu kita tahu persis ketersediaan dan kebutuhan kita berapa, sehingga dapat diperhitungkan stok pangan untuk tiga bulan ke depan," jelasnya.
"Saya rasa tidak akan terjadi lagi adanya kelangkaan maupun lonjakan harga seperti yang terjadi saat ini jika kita memiliki stok pangan," tambahnya.
Selain itu, untuk kemudahan para peternak maupun petani dalam menjaga ketersediaan, Badan Pangan Nasional turut mengamankan pasokan jagung dengan memfasilitasi mobilisasi jagung ke peternak kecil dan mandiri sebanyak 456,9 ton ke Kendal Jawa Tengah dari lokasi sentra Petani jagung di Lombok Timur, Lombok Barat, Sumbawa NTB, Semarang Jawa Tengah.
Mengenai komoditas daging, NFA lakukan stabilisasi daging sapi sinergi dengan Kementerian terkait dan asosiasi dengan memfasilitasi mobilisasi sapi hidup sebanyak 235 ekor ke sentra konsumen di Jakarta untuk mengamankan pasokan kebutuhan Ramadan dan Idulfitri 2022.
Begitupun minyak goreng, meskipun tidak termasuk dalam 9 komoditas pangan yang dikelola Badan Pangan Nasional, NFA bersama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian turut mendorong pelaku usaha pangan diantaranya melalui BUMN Pangan ID FOOD untuk terus lakukan pendistribusian minyak goreng memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Kuncinya adalah semua mau bersinergi mulai dari Kementerian terkait, pelaku usaha pangan, BUMN, BUMD, Asosiasi, swasta dan pemangku kepentingan lainnya," jelasnya.
Strategi lainnya sebagai upaya jaga ketahanan pangan, Badan Pangan Nasional akan menggandeng Kementerian perhubungan mengenai kelancaran distribusi logistik pangan dari sentra produksi ke daerah konsumen.
"Penting membuka jalur distribusi pangan di daerah tertinggal, terpencil dan terluar/perbatasan, khususnya untuk komoditas pangan pokok yang dalam momentum Lebaran mengalami kenaikan permintaan," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Inflasi Indonesia juga lebih rendah dibandingkan Eropa, yakni sebesar 5,3 persen.
Baca SelengkapnyaArtinya, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi dan angka inflasi relatif bagus dan rendah.
Baca SelengkapnyaInflasi di berbagai negara saat ini, terutama negara maju sudah mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan.
Baca SelengkapnyaTomsi dalam kesempatan juga mewanti-wanti sepuluh pemerintah provinsi dengan angka inflasi yang terbilang tinggi.
Baca SelengkapnyaSalah satunya karena berhasil menahan tingkat inflasi di kisaran 2,6 persen.
Baca SelengkapnyaPergerakan inflasi pangan dapat memberi tekanan besar terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.
Baca SelengkapnyaAngka ini masih berada dalam target pemerintah 1,5-3,5 persen. Sementara inflasi bulanan (month-to-month) pada Oktober 2024 sebesar 0,08 persen.
Baca SelengkapnyaAnindya meyakini bahwa pemerintah bisa menghadapi kondisi ekonomi saat ini yang mengalami deflasi.
Baca SelengkapnyaSaat ini pemerintah berpandangan yang paling penting adalah pertumbuhan inflasi intinya.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menjelaskan, inflasi yang rendah sangat penting untuk mendukung daya beli masyarakat, terutama di kalangan kelompok menengah bawah.
Baca SelengkapnyaJokowi menyampaikan sulitnya pemerintah menjaga keseimbangan harga beras. Sebab, masyarakat akan mengeluh apabila harga beras naik, sementara petani senang.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta kementerian/lembaga beserta kepala daerah terus berkolaborasi untuk menjaga level inflasi sesuai sasaran pemerintah.
Baca Selengkapnya