Ini bocoran aturan baru mengenai taksi online

Merdeka.com - Peraturan Menteri (PM) 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek atau taksi online (taksol) baru akan segera diterbitkan. Aturan baru tersebut memuat revisi-revisi dari aturan sebelumnya yang digugat karena dinilai memberatkan para pengemudi taksi online.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, mengungkapkan saat ini pihaknya sudah menyiapkan dua draft untuk versi baru aturan PM 108. "Jadi saya sudah membuat dua draft peraturan menteri, yang pertama peraturan menyangkut masalah angkutan sewa khusus penyelenggaraannya dan satu lagi untuk standard pelayanan minimalnya jadi di situ ada keselamatannya, keamanannya," kata Dirjen Budi saat ditemui di Ancol, Jakarta, Senin (15/10).

Dirjen Budi membocorkan beberapa hal baru yang termuat dalam draft revisi PM 108. Diantaranya adalah dihilangkannya beberapa aturan yaitu kewajiban melakukan uji berkala kendaraan bermotor atau KIR dan penggunaan sticker di tubuh mobil. "Yang dihilangkan KIR, stiker, bengkel," bebernya.

Sementara itu, lanjutnya, ada beberapa hal yang dipertahankan yaitu mengenai aturan tarif dan kuota. "Yang tetap saya pertahankan itu tarif, kuota, kemudian penandaan pelat nomor, tapi itu nanti mungkin dari kepolisian," ujarnya.

Jika kewajiban KIR dihilangkan, Dirjen Budi meminta aplikator ke depannya lebih selektif dalam menggandeng mitra pengemudi. Aplikator diminta untuk menerapkan standard kendaraan yang dapat digunakan untuk menjadi taksi online.

"Kita harapkan dari pihak aplikator akan menerapkan satu standard yang baik. Yang menjadi mitra harus mungkin, satu usia kendaraan sama sistem perawatan. Mungkin di bengkel lah dan sebagainya, kalau bisa nanti kita harapkan dari kementerian Kominfo apakah bisa operator aplikator itu minimal punya bengkel atau apa," jelasnya.

Selain dari sisi kondisi kendaraan, faktor keselamatan penumpang dan pengemudi pun akan menjadi sorotan. Di mana nantinya pengemudi maupun penumpang diwajibkan dilengkapi dengan panic button yang bisa digunakan saat berada dalam kondisi membahayakan.

"Keselamatan misalnya mungkin apa ada panic button untu mobil-mobil yang dipakai itu. Panic button ini untuk pengemudi dan penumpang, jadi kalau pengemudinya terancam ya harus nyalakan itu ya kalau penumpangnya terancam dia harus menyalakan tapi by aplikasi. Nah dalam peraturan ini kita sudah mulai akan memasukkan bagaimana rule of the gamenya kepada aplikator itu," tuturnya.

Dirjen Budi mengungkapkan, dalam penyusunan draft tersebut semua pihak akan dilibatkan. "PM 108 baru dirapatkan barusan dengan pak menteri (Budi Karya Sumadi) jadi besok saya ada FGD (diskusi) dan kemudian kita ada pembahasan lagi dengan semua aplikator, aliansi pengemudi dan pemerintah semua kami libatkan," ujarnya.

Dengan begitu, dia berharap ke depannya PM 108 bisa diimplementasikan seutuhnya tanpa adanya lagi gugatan ke Mahkamah Agung (MA) sebab sudah memuat kepentingan semua pihak. "PM 108 masih berlaku sampai 90 hari yang revisi diberikan 90 hari dari kemarin. Target 20 Desember harus selesai. Sudah tiga kali digugat kalau dari pak Menhub yang penting bagaimana caranya sekarang bikin yang sempurna sehingga gak digugat lagi. Jadi ini yang saya kerjakan melibatkan semua pihak," ujarnya.