Ini keuntungan di balik aturan baru Menteri Sri Mulyani soal cukai rokok

Merdeka.com - Kementerian Keuangan telah menetapkan kenaikan tarif cukai rokok 2018 di kisaran 10 persen. Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Kebijakan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2018 mendatang.

Di dalam PMK tersebut, pemerintah secara resmi juga telah mengatur suatu kebijakan berupa roadmap penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau. Roadmap penyederhanaan struktur tarif cukai ditetapkan selama periode 2018 hingga 2021.

Beleid terkait penyederhanaan Tarif Cukai Tembakau ini dinilai akan meningkatkan penerimaan negara. Menurut Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi XI, Amir Uskara, selain penerimaan negara yang meningkat, penyederhanaan ini juga berdampak positif pada persaingan industri yang lebih adil.

"Dengan adanya penggabungan batasan produksi rokok mesin ini, persaingan di industri lebih baik," katanya di Jakarta, Rabu (13/12).

Amir menilai, PMK tersebut bisa diterima DPR karena sudah mempertimbangkan banyak aspek. Salah satunya adalah mengenai penggabungan batas produksi untuk rokok mesin yang nantinya akan berlaku di 2019.

"Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan sangatlah jeli dan ini sangat patut kita apresiasi," lanjutnya.

Pada bulan Oktober lalu, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) mengungkapkan bahwa kebijakan penyederhanaan struktur dimaksud dilakukan secara bertahap, mempertimbangkan persiapan dan masa transisi. Selama periode tahun 2018-2021, skenario penyederhanaan berturut-turut adalah menjadi 10 layer, 8 layer, 6 layer, dan 5 layer.

Kebijakan ini dipertimbangkan oleh DJBC sebagai alat untuk meningkatkan kepatuhan pengusaha pabrik hasil tembakau, menyederhanakan sistem administrasi di bidang cukai, dan mengoptimalisasi penerimaan negara.

Sementara itu, pakar perpajakan Yustinus Prastowo menjelaskan, PMK tersebut memang mengatur beberapa hal yang baru. "Kenaikan target cukup moderat saya kira, tidak terlalu membebani industri tapi menambah penerimaan. Itu saya kira yang pertama perlu diapresiasi soal itu," kata Yustinus.

Peraturan tersebut juga telah mengatur tentang simplifikasi yang lebih adil. Menurutnya, dengan simplifikasi ini, selain penerimaan nanti akan lebih baik, pengawasan juga akan lebih mudah dan menciptakan kontrol yang lebih baik.

"Penyederhanaan sudah tepat. Karena kalau strukturnya lebih simpel, lebih sederhana, selain industri bisa bersaing lebih adil, artinya berada di level yang sama, bayar cukai yang sama, itu juga akan meningkatkan penerimaan yang optimal selain pengawasan akan lebih mudah," jelasnya.