Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ini Penyebab Banyaknya Koperasi Bermasalah di Indonesia

Ini Penyebab Banyaknya Koperasi Bermasalah di Indonesia Koperasi. ©blogspot.com

Merdeka.com - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Koperasi Bermasalah menilai bahwa Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang saat ini masih lemah dalam sisi pengawasan koperasi. Beleid tersebut dinilai perlu ada pembaruan dari sisi regulasi dan payung hukum keberadaan koperasi.

Salah satu bukti lemahnya aturan tersebut yaitu banyaknya permasalahan yang ditemukan berkaitan dengan koperasi. Setidaknya, Satgas saat ini tengah mendampingi penyelesaian delapan koperasi yang bermasalah.

Ketua Satgas, Agus Santoso menilai aturan ini perlu dilakukan perbaikan melihat model koperasi yang terus berkembang.

Orang lain juga bertanya?

"Pertama, kita itu masih menggunakan dasar hukum tahun 92 nomor 25, sebelumnya ada berlaku juga UU nomor 17 tahun 2012 tapi kemudian dibatalkan MK, sehingga kembali ke UU tahun 92," katanya dalam konferensi pers, Jumat (28/1).

"Pengawasannya di undang-undang ini sangat lemah, mindsetnya itu tak digolongkan sebagai lembaga keuangan, jadi koperasi simpan pinjam itu di bawah pengawasan Kemenkop dan tidak ke OJK," sambungnya.

Dengan koperasi yang tidak masuk dalam kategori lembaga keuangan, secara sistem hukumnya, di Kementerian Koperasi dan UKM masuk ke kategori usaha bersama ekonomi kerakyatan. Sehingga ini membedakan kelasnya dengan lembaga keuangan seperti bank dan perusahaan keuangan yang terdaftar d Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"kalau di koperasi itu kan anggota, pengawasannya bukan diserahkan ke negara, tapi diserahkan kepada anggota sendiri untuk memilih pengurus, pengawas koperasi, karena anggota itu sangat intens," katanya.

Dengan pengawasan dibebankan kepada anggota, seharusnya penyelesaian berbagai masalah yang terjadi di koperasi itu dilakukan antara anggota dan pengurus koperasi. Skemanya melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai sarana keterbukaan antara pengurus dan anggota koperasi.

"Pengawasan yang dilakukan pemerintah itu sangat sumir, pembinaan, penyuluhan, paling banter sanksi administrasi, sementara pengawasan perbankan bisa pengawasan khusus, ambil alih manajemen, (kalau kami) tidak sampai kesana, sehingga memang ini disebut sebagai lembaga ekonomi rakyat yang sifatnya demokratis," tutur Agus.

Pengawasan Khusus

Agus mengatakan dalam menangani permasalahan yang ada di koperasi, sebaiknya perlu ada pengawasan khusus. Alasannya model koperasi sendiri telah mengalami perubahan yang cukup signifikan.

"Tapi memang dalam praktik sekarang ternyata koperasi ini punya anggota ratusan ribu, punya cabang di berbagai kota, perilakunya mirip dengan bank, oleh karena itu ke depan kita harus berpikir karena KSP ini punya risiko sama dengan bank. Bisa mismatch liquidity dan solvability," katanya.

"Harus kita perlakukan pengawasan khusus seperti kita awasi lembaga keuangan jadi ada fit proper test ada laporan transparansi, misal 3 bulan disampaikan di media massa. Lalu investasinya diawasi agar tetap likuid karena menjaga mismatch liquidity tadi," imbuhnya.

Reporter: Arief Rahman Hakim

Sumber: Liputan6.com

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Lindungi Masyarakat dari Koperasi Bodong, Jokowi Surati DPR Minta Revisi UU Perkoperasian
Lindungi Masyarakat dari Koperasi Bodong, Jokowi Surati DPR Minta Revisi UU Perkoperasian

Pekan lalu Presiden Joko Widodo telah bersurat ke DPR-RI mengenai revisi UU Perkoperasian.

Baca Selengkapnya
Koperasi Bermasalah Tak Tertangani, Menkop Teten Tagih Janji DPR Bahas Rancangan Undang-Undang Koperasi
Koperasi Bermasalah Tak Tertangani, Menkop Teten Tagih Janji DPR Bahas Rancangan Undang-Undang Koperasi

Operasional dan ekosistem kelembagaan koperasi sudah lama tidak dibenahi, meskipun koperasi dianggap sebagai pilar perekonomian nasional.

Baca Selengkapnya
Tingkatkan Kompetensi, Koperasi Karya Praja Sejahtera Cilegon Gelar Pendidikan Bagi Anggota
Tingkatkan Kompetensi, Koperasi Karya Praja Sejahtera Cilegon Gelar Pendidikan Bagi Anggota

Koperasi Karya Praja Kota Cilegon menggelar acara Pendidikan bagi angggota koperasi di Ballroom Hotel Sari Kuring Indah Cilegon, Rabu (20/11).

Baca Selengkapnya
KPK Akui Ada Masalah Hubungan Kelembagaan dengan Polri dan Kejaksaan
KPK Akui Ada Masalah Hubungan Kelembagaan dengan Polri dan Kejaksaan

Johan Budi meminta agar permasalahan itu disampaikan kepada Komisi III DPR RI sebagai mitra KPK.

Baca Selengkapnya
Peringatan Hari Koperasi Indonesia 12 Juli 2023, Berikut Tema dan Sejarahnya
Peringatan Hari Koperasi Indonesia 12 Juli 2023, Berikut Tema dan Sejarahnya

Peringatan Hari Koperasi Indonesia peringatan ini guna mengingatkan pemerintah dan masyarakat untuk senantiasa menghidupkan koperasi.

Baca Selengkapnya
Begini Peran Penting Hukum dan Kepatuhan dalam Pengembangan Industri Asuransi Tanah Air
Begini Peran Penting Hukum dan Kepatuhan dalam Pengembangan Industri Asuransi Tanah Air

Risiko ini harus dibagi dan dikelola dengan baik agar tercipta persaingan yang sehat di antara para pelaku usaha reasuransi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Rapat Panas! DPR Minta Pemerintah Akui Kesalahan
VIDEO: Rapat Panas! DPR Minta Pemerintah Akui Kesalahan "Tanggung Jawab pada Masyarakat!"

Dalam rapat tersebut sempat terjadi debat panas antara anggota komisi I DPR dengan BSSN.

Baca Selengkapnya
Saat Para Profesor dan Guru Besar Kumpul, Kasih Rekomendasi Problematika Etik Penguasa
Saat Para Profesor dan Guru Besar Kumpul, Kasih Rekomendasi Problematika Etik Penguasa

"Tampak jelas betapa nilai pancasila dan etika di dalam berpolitik dan mentaati hukum itu terjadi degradasi yang amat sangat,"

Baca Selengkapnya
KPK: Konflik Kepentingan Itu Embrio Tindak Pidana Korupsi
KPK: Konflik Kepentingan Itu Embrio Tindak Pidana Korupsi

Jika dibiarkan, hal ini bisa menurunkan kualitas pelayanan publik dan merusak kepercayaan masyarakat.

Baca Selengkapnya
VIDEO: DPR Kejutkan Kapolri, Sebut Anggota Polisi Kini Tak Bangga Jadi Reserse
VIDEO: DPR Kejutkan Kapolri, Sebut Anggota Polisi Kini Tak Bangga Jadi Reserse

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan mengungkap fakta kepada Kapolri Listyo Sigit.

Baca Selengkapnya
Puan Ungkap DPR Banyak Dapat Kritik dari Rakyat, Mulai Jangan Bolos Rapat sampai Flexing
Puan Ungkap DPR Banyak Dapat Kritik dari Rakyat, Mulai Jangan Bolos Rapat sampai Flexing

DPR Banyak Dapat Kritik dari Rakyat, Puan Maharani ungkap sederet poin kritiknya.

Baca Selengkapnya
Kabareskrim Akui Masih Ada Polisi yang Punya Sifat Koruptif
Kabareskrim Akui Masih Ada Polisi yang Punya Sifat Koruptif

Wahyu mengklaim bakal menyelesaikan masalah polisi korupsi.

Baca Selengkapnya