Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Intervensi pengusaha jadi alasan dicabutnya aturan plastik berbayar

Intervensi pengusaha jadi alasan dicabutnya aturan plastik berbayar Aprindo bicara soal plastik berbayar. Hana Adi Perdana©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo) resmi menggratiskan kembali kantong plastik yang sebelumnya berbayar. Kebijakan tersebut telah dikeluarkan melalui surat edaran yang diterbitkan oleh Aprindo dan berlaku sejak 1 Oktober lalu.

Ketua Umum Aprindo, Roy Mandey mengungkapkan, ‎setelah melakukan kajian dan evaluasi dengan seluruh anggota Aprindo, pihaknya sepakat memberhentikan program plastik tidak gratis. Alasannya, dalam pelaksanaannya program ini mendapat banyak intervensi dari beberapa pengusaha.

"‎Dalam perjalanannya setelah kami mengevaluasi dan mengkaji seluruh anggota Aprindo dengan 35.000 toko dan 600 perusahaan, kami mulai mengalami kendala dan operasional dalam program ini. Mulai ada intervensi dari pihak-pihak (pengusaha) yang tidak mengerti substansi program ini. Melalui dasar keputusan bersama kami sepakat per 1 Oktober kami sampaikan ke pemerintah kami akan menggratiskan kembali kantong plastik," ujarnya di restoran Bebek Bengil, Kuningan, Jakarta, Senin (3/10).

Meski demikian, pihaknya legowo dengan keputusan yang dibuat. Pengusaha ritel, kata dia, akan tetap mendukung program pemerintah.

"Prinsip dasarnya kami ingin menjelaskan bahwa Aprindo sangat mendukung pemerintah dalam hal pengurangan sampah plastik. Dalam hal ini toko ritel modern. Kami juga yang terdiri dari 5 format, pertama minimarket, kedua supermarket, ketiga hypermarket, keempat pengulak‎ dan kelima departemen store, sepakat memberhentikannya," tandasnya.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Cukai Plastik dan Minuman Berpemanis Bakal Diterapkan per 2024
Cukai Plastik dan Minuman Berpemanis Bakal Diterapkan per 2024

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, cukai plastik dan cukai minuman berpemanis baru akan diberlakukan di 2024 mendatang.

Baca Selengkapnya
Banyak Dikritik, Pemerintah Siap Terima Masukan soal Penyusunan Aturan Rokok Kemasan Polos
Banyak Dikritik, Pemerintah Siap Terima Masukan soal Penyusunan Aturan Rokok Kemasan Polos

Kedua beleid tersebut tengah mendapat sorotan hangat masyarakat luas karena dinilai memiliki dampak negatif yang signifikan.

Baca Selengkapnya
Tak Setuju Wacana Aturan Rokok Kemasan Polos, Pekerja Ancam Bakal Turun ke Jalan
Tak Setuju Wacana Aturan Rokok Kemasan Polos, Pekerja Ancam Bakal Turun ke Jalan

Langkah untuk turun ke jalan menyuarakan aspirasi pun menjadi pertimbangan mengingat pihaknya telah berkirim surat kepada pemangku kepentingan.

Baca Selengkapnya
Apindo Khawatir Wacana Aturan Rokok Kemasan Polos Bikin Konsumen Beralih ke Produk Lebih Murah
Apindo Khawatir Wacana Aturan Rokok Kemasan Polos Bikin Konsumen Beralih ke Produk Lebih Murah

Sutrisno Iwantono menilai bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 maupun aturan turunannya, yakni RPMK berpotensi merugikan berbagai pihak.

Baca Selengkapnya
Bikin Heboh, Menkes Kaji Ulang Wacana Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek
Bikin Heboh, Menkes Kaji Ulang Wacana Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek

Usai menuai polemik, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku akan mengkaji ulang aturan tersebut.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Ini Alasan Industri Tak Setuju Aturan di PP Kesehatan
Ternyata, Ini Alasan Industri Tak Setuju Aturan di PP Kesehatan

Ketua Umum GAPMMI, Adhi S. Lukman memandang, bahwa aturan ini seakan-akan menjadikan gula sebagai barang haram.

Baca Selengkapnya
Pengusaha Periklanan Menjerit Terancam Gulung Tikar, Minta PP Kesehatan Direvisi
Pengusaha Periklanan Menjerit Terancam Gulung Tikar, Minta PP Kesehatan Direvisi

PP Kesehatan disusun tanpa melibatkan para stakeholder yang terlibat di dalamnya.

Baca Selengkapnya
Barang Plastik Impor dari China Dijual Lebih Murah, Industri Butuh Proteksi Pemerintah
Barang Plastik Impor dari China Dijual Lebih Murah, Industri Butuh Proteksi Pemerintah

Masuknya barang impor plastik secara masif berpotensi mengganggu kinerja industri hilir plastik domestik.

Baca Selengkapnya
Sederet Reaksi Pemerintah atas Rencana Kemasan Polos Rokok
Sederet Reaksi Pemerintah atas Rencana Kemasan Polos Rokok

Rencana kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek masih menjadi sorotan.

Baca Selengkapnya
Barang Impor Ilegal Bakal Diberi Ke Perusahaan Secara Gratis, AMTI: Blunder Fatal, Nanti Produk Pasti Masuk Pasar
Barang Impor Ilegal Bakal Diberi Ke Perusahaan Secara Gratis, AMTI: Blunder Fatal, Nanti Produk Pasti Masuk Pasar

Agus menyatakan tidak ada industri yang menggunakan produk impor ilegal sebagai bahan bakar di perusahaannya.

Baca Selengkapnya
Kebijakan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Tuai Protes Serikat Pekerja, Kemnaker Singgung Dampak Negatif Regulasi
Kebijakan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Tuai Protes Serikat Pekerja, Kemnaker Singgung Dampak Negatif Regulasi

RPMK ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 inisiatif Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Baca Selengkapnya
Wacana Aturan Rokok Kemasan Polos Disebut Bakal Jadi Beban Baru Industri Tembakau
Wacana Aturan Rokok Kemasan Polos Disebut Bakal Jadi Beban Baru Industri Tembakau

Lembaga riset independen tersebut memandang kebijakan tersebut telah memunculkan sejumlah tantangan dan kontroversi yang signifikan.

Baca Selengkapnya